Diam Tak Selalu Emas tapi Bagaimana Jika Cuma itu Pilihan Kita Sekarang?

Memilih menjadi penonton dalam percakapan publik mungkin terdengar seperti keputusan sepele. Namun ketika pengalaman itu makin banyak dialami orang, pertanyaannya bukan lagi mengapa kita memilih diam, melainkan kondisi apa yang membuat berbicara terasa semakin berisiko.

Pernahkah kamu menulis sebuah unggahan, menyusun argumennya dengan hati-hati, lalu nyali tiba-tiba ciut ketika hendak membagikannya? Padahal bukan karena informasi yang ditulis keliru, bukan pula karena mengandung kebencian atau fitnah. Yang muncul justru keraguan disertai pertanyaan sederhana: apakah ini aman untuk diunggah?

Belakangan, saya menyadari pengalaman semacam ini bukan hanya milik pribadi. Banyak orang tampaknya mengalami keraguan yang sama sebelum menyampaikan pendapat di ruang digital.

Ruang digital seharusnya membuka kesempatan bagi lebih banyak orang untuk bersuara, berbagi pengalaman, menyampaikan pendapat, bahkan mengkritik kebijakan publik. Namun yang semakin sering muncul justru keengganan untuk melakukannya. Banyak orang memilih menahan diri atau sekadar mengamati percakapan dari kejauhan tanpa ikut terlibat.

Di permukaan, sikap tersebut tampak sebagai pilihan pribadi. Namun jika ditelusuri lebih jauh, diam sering kali bukan sekadar keputusan individual, melainkan respons yang rasional terhadap situasi yang membuat orang berpikir dua kali sebelum menyampaikan pendapatnya.

Tidak mengherankan jika pembicaraan mengenai kebebasan berekspresi masih berpusat pada berbagai bentuk ancaman, mulai dari pasal-pasal bermasalah, kriminalisasi, hingga tindakan represif terhadap warga yang menyampaikan kritik. Ancaman tersebut bukan sesuatu yang dibayangkan atau dilebih-lebihkan. Data SAFEnet sepanjang 2025 menunjukkan pelanggaran kebebasan berekspresi dan serangan digital masih terus terjadi, mulai dari intimidasi, doxing, peretasan, hingga kriminalisasi terhadap warga yang menyampaikan kritik di ruang digital.

Di balik angka-angka itu terdapat pengalaman nyata tentang orang-orang yang kehilangan rasa aman, menghadapi tekanan psikologis, kehilangan pekerjaan, atau harus berhadapan dengan proses hukum hanya karena menggunakan hak mereka untuk berbicara. Ketika aktivis, jurnalis, akademisi, atau warga biasa mengalami intimidasi setelah menyampaikan pendapat, dampaknya tidak berhenti pada korban.

Peristiwa semacam itu mengirim pesan kepada publik bahwa menyampaikan pendapat memiliki konsekuensi. Dalam situasi seperti ini, kehati-hatian menjadi sesuatu yang masuk akal, sementara diam kerap dipilih sebagai strategi bertahan.

Baca Juga: Surat Terbuka untuk Pemerintah dari Saya Seorang Ahli Gizi 

Ancaman Tak Terlihat

Namun ancaman terhadap kebebasan berekspresi tidak berhenti pada represi yang dilakukan secara langsung. Ada bentuk tekanan lain yang bekerja lebih senyap, lebih halus, dan dalam banyak hal justru lebih efektif karena tidak selalu tampak sebagai larangan.

Salah satunya hadir melalui apa yang sering disebut sebagai buzzer. Dalam pengertian yang lebih luas, buzzer bukan sekadar akun anonim atau robot yang memenuhi linimasa. Mereka merupakan bagian dari mekanisme produksi opini yang mampu menciptakan kesan seolah satu pandangan tertentu adalah suara mayoritas.

Narasi yang sama muncul secara serempak, diperkuat oleh berbagai akun, lalu berulang hingga terlihat sebagai sesuatu yang wajar dan diterima secara luas.

Laporan Freedom on the Net 2025 dari Freedom House menunjukkan praktik manipulasi opini daring masih menjadi persoalan di banyak negara. Produksi opini yang terorganisasi memungkinkan suatu narasi memperoleh visibilitas jauh lebih besar dibandingkan pandangan lain yang tidak memiliki sumber daya serupa.

Dalam kondisi seperti itu, seseorang tidak harus menerima ancaman secara langsung untuk merasa enggan bersuara. Cukup dengan melihat satu jenis pandangan mendominasi percakapan publik, banyak orang mulai meragukan posisi mereka sendiri. Perbedaan pendapat terasa seperti penyimpangan. Akibatnya, banyak orang memilih menyesuaikan diri daripada mengambil posisi yang berbeda.

Fenomena ini mengingatkan pada konsep spiral of silence yang diperkenalkan ilmuwan politik Jerman Elisabeth Noelle-Neumann dalam bukunya The Spiral of Silence: Public Opinion, Our Social Skin (1984). Menurut Noelle-Neumann, individu cenderung menyembunyikan pendapatnya ketika merasa berada dalam posisi minoritas atau berisiko menerima sanksi sosial dari lingkungan sekitarnya.

Baca Juga: Rupiah Melemah ke Rp17.630: Dampaknya ke Hidup Sehari-hari dan Cara Menyiasatinya

Parahnya, Algoritme Ikut Menyetir Percakapan

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena diperkuat oleh cara algoritme bekerja. Selama ini media sosial sering dipahami sebagai ruang netral yang memberi kesempatan yang sama bagi semua orang untuk didengar. Kenyataannya, apa yang muncul di layar tidak pernah sepenuhnya netral.

Algoritme menentukan konten mana yang memperoleh perhatian lebih besar, siapa yang lebih mudah ditemukan, dan percakapan mana yang dianggap layak disebarluaskan. Dalam logika ekonomi platform digital, perhatian merupakan sumber nilai.

Konten yang memicu emosi, kemarahan, keterkejutan, atau kontroversi cenderung memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan gagasan yang membutuhkan waktu untuk dipahami. Akibatnya, narasi yang sederhana dan berulang sering kali lebih dominan dibandingkan diskusi yang kompleks dan bernuansa.

Generasi muda berada pada posisi yang sangat rentan dalam situasi ini. Bukan hanya karena mereka merupakan pengguna paling aktif ruang digital, tetapi juga karena sebagian besar pengalaman sosial, politik, dan budaya mereka berlangsung melalui platform digital.

Apa yang muncul berulang kali di layar perlahan membentuk persepsi mengenai apa yang dianggap normal, populer, dan dapat diterima. Ketika satu jenis pandangan mendominasi linimasa, mudah untuk menganggapnya sebagai konsensus publik. Padahal yang terlihat sering kali merupakan hasil dari kombinasi antara amplifikasi algoritme, produksi opini yang terorganisasi, dan terbatasnya visibilitas terhadap pandangan yang berbeda.

Dampak kondisi tersebut juga tidak dirasakan secara setara. Perempuan, kelompok minoritas, penyandang disabilitas, aktivis lingkungan, maupun kelompok yang selama ini berada di pinggiran percakapan publik sering menghadapi risiko yang lebih besar ketika berbicara.

Bagi mereka, ancaman tidak hanya berupa perdebatan atau kritik, tetapi juga perundungan massal, pelecehan, pengungkapan identitas, hingga ancaman kekerasan. Dalam kondisi seperti itu, diam bukan selalu tanda kurangnya keberanian. Diam sering kali merupakan hasil dari perhitungan risiko yang sangat nyata.

Baca Juga: IWD 2026: Perjuangan Aktivis Feminis dalam Tiga Babak

Swasensor pun Jadi Kebiasaan

Ketika represi, tekanan sosial yang terorganisasi, dan logika algoritme bekerja secara bersamaan, dampaknya tidak berhenti di ruang digital. Dampak tersebut masuk ke dalam cara seseorang berpikir dan mengambil keputusan.

Di titik inilah swasensor mulai berperan. Bukan karena masyarakat tiba-tiba kehilangan keberanian, melainkan karena berbagai risiko tersebut telah menjadi bagian dari lingkungan yang mereka hadapi setiap hari.

Seseorang mulai menyunting pikirannya sendiri sebelum berbicara. Gagasan disesuaikan agar terdengar lebih aman. Kritik dipelankan agar tidak menarik perhatian.

Dalam jangka panjang, ruang publik tidak menyempit hanya karena ada yang membungkam. Ruang publik juga menyempit ketika semakin banyak orang memilih membatasi dirinya sendiri.

Fenomena ini bahkan menjangkau ruang redaksi. Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 mencatat sekitar 80 persen jurnalis mengaku pernah melakukan swasensor dalam pekerjaannya.

Yang membuat situasi ini mengkhawatirkan adalah sifatnya yang nyaris tidak terlihat. Percakapan publik mungkin tampak tenang. Konflik terlihat berkurang. Linimasa tampak lebih tertib dan seragam. Namun ketenangan semacam itu belum tentu menandakan ruang demokrasi yang sehat.

Bisa jadi kondisi tersebut menunjukkan semakin banyak orang memilih menahan diri karena memahami konsekuensi yang mungkin mereka hadapi jika berbicara.

Karena itu, persoalan kebebasan berekspresi hari ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengajak masyarakat untuk lebih berani. Keberanian memang penting, tetapi keberanian tidak tumbuh dalam ruang yang terus-menerus dipenuhi ancaman.

Yang perlu dipertanyakan bukan lagi mengapa banyak orang memilih diam, melainkan kondisi apa yang membuat diam terasa lebih aman daripada berbicara. Mengapa kritik terhadap kebijakan publik dapat berujung intimidasi. Mengapa perbedaan pendapat sering dibalas dengan persekusi digital. Dan mengapa teknologi yang dijanjikan sebagai sarana demokratisasi justru kerap memperkuat ketimpangan suara yang sudah ada.

Menjaga ruang digital tetap terbuka berarti memastikan warga tidak harus mempertaruhkan keamanan mereka untuk menyampaikan pendapat. Ruang publik yang sehat bukanlah ruang yang bebas dari perbedaan, melainkan ruang yang memungkinkan perbedaan hadir tanpa ancaman.

Demokrasi tidak hanya bergantung pada kebebasan yang dijamin oleh aturan, tetapi juga pada kondisi yang memungkinkan kebebasan itu digunakan tanpa rasa takut. Selama berbagai bentuk tekanan masih menjadi mekanisme yang efektif untuk mengendalikan percakapan publik, krisis kebebasan berekspresi akan terus berlangsung, bahkan ketika tidak ada larangan yang terlihat secara langsung.