“Kami Netral”: Pernyataan yang Bisa Mengkhianati Penyintas Kekerasan Seksual di Kantor

Ada satu momen yang terus berulang dalam kerja-kerja pendampingan korban kekerasan seksual: ruangan rapat yang dingin, dokumen SOP yang rapi, dan kalimat yang terdengar “paling profesional” di mulut tim penanganan—kami akan independen, netral, tidak berpihak. Di atas kertas, ini tampak seperti jaminan keadilan. Namun di hadapan penyintas, kalimat yang sama sering terasa seperti pintu yang pelan-pelan ditutup. Seolah cerita yang baru saja ia pertaruhkan bukan lagi tentang pemulihan, melainkan tentang pembuktian. Bukan tentang keselamatan, melainkan tentang prosedur.

Di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap isu kekerasan seksual, wajah institusi dan tempat kerja memang terlihat ikut berubah. Peraturan anti-kekerasan dan mekanisme penanganan internal kini menjadi atribut wajib di banyak organisasi. Tapi justru dari sinilah pertanyaan penting muncul: bagaimana sebenarnya tempat kerja memahami, dan menuliskan, prinsip “independen” atau “tidak berpihak” itu? Di balik dokumen-dokumen kebijakan yang tampak progresif, prinsip ini bisa menjadi bumerang yang melukai korban untuk kedua kalinya.

Baca juga: Panduan Lengkap Memahami Epstein Files dengan Bahasa Bayi

Dalam berbagai kesempatan saya bekerja sebagai tenaga ahli maupun pendamping korban, saya kerap menjumpai pola yang sama. Bahwa prinsip penanganan hampir selalu mencantumkan kata “independen” atau “tidak berpihak”, titik. Tanpa penjelasan tambahan. Bagi tempat kerja, terutama yang birokratis, itu dianggap puncak profesionalisme. Namun bagi korban, prinsip tersebut kerap terasa seperti pengkhianatan. Dalih bahwa “keberpihakan sudah ada di pasal lain” sering kali hanya menjadi upaya diplomatis untuk menutupi kontradiksi. Selama instruksi utama tetap “netral”, keberpihakan yang sebenarnya tidak pernah sungguh-sungguh hadir.

Tentu, prinsip independensi diperlukan dalam banyak urusan administrative, seperti sengketa kontrak atau disiplin karyawan. Tapi dalam konteks kekerasan seksual, prinsip ini tak bisa menjadi tameng untuk menghindari posisi. Kekerasan seksual bukan sekadar “perbedaan versi cerita”, tapi tindakan yang merampas otoritas tubuh seseorang. Dalam kasus seperti ini, menyatakan diri netral justru sering berarti membiarkan ketimpangan tetap bekerja. “Posisi tengah” bukanlah tempat aman ketika kekerasan lahir dari relasi kuasa yang timpang.

Masalah makin jelas ketika komite penanganan bersikeras “adil” dengan memberi ruang aman yang setara bagi korban dan pelaku. Logika ini mengabaikan hal mendasar: kekerasan seksual tidak pernah berdiri di ruang yang setara. Memberi panggung yang sama bukan berarti adil, justru memperpanjang dominasi dan menghapus konteks kekuasaan yang menjadi akar kekerasan.

Baca juga: Epstein Files dan Nestapa Penyintas Jadi Korban Berulang

Independensi bukan berarti tidak berpihak

Berdasarkan pengalaman saya di lapangan, prinsip netralitas sering menjadi titik awal kelelahan korban. Di bawah prinsip ini, korban dipaksa menjadi detektif kasusnya sendiri untuk membuktikan bahwa dirinya adalah benar-benar “korban”, bahwa peristiwa itu bukan “suka sama suka”, dan bahwa ia cukup “bermoral” untuk dipercaya. Tekanan itu bertambah berat ketika pelaku adalah pasangan intim. Kompas moral digunakan tanpa rem, walau dibungkus pertanyaan halus karena narasi “pacaran berarti konsensual” masih mengakar kuat.

Tak jarang korban diminta menghadirkan saksi, tanpa perlindungan memadai dari institusi. Sementara pelaku cukup memberikan klarifikasi atas bukti-bukti korban. Institusi lupa kalau korban sedang mengalami guncangan besar dan kehilangan kontrol atas tubuhnya. Meminta pembuktian teknis kepada seseorang yang sedang hancur bukan hanya tidak manusiawi, tetapi bentuk kekerasan struktural. Interogasi “mengapa baru melapor?”, “kenapa tidak berteriak?” hanya mempertebal luka dengan bungkus objektivitas.

Ketakutan institusi terhadap gugatan balik pelaku sering kali membuat mereka memilih netralitas. Atas nama “kehati-hatian hukum”, banyak tim penanganan menolak keberpihakan agar tak digugat di kemudian hari. Ini bukan hanya lemah secara etis, tapi bentuk kepengecutan kelembagaan. Ketika institusi lebih takut pada risiko hukum pelaku dibanding risiko luka korban, mereka sesungguhnya sedang menyatakan bahwa reputasi mereka lebih penting daripada keadilan.

Di titik inilah netralitas menjelma menjadi gaslighting institusional paling sopan. Kedengarannya profesional, tapi diam-diam membiarkan korban memikul sendiri beban yang seharusnya ditopang sistem.

Baca juga: Kekerasan Seksual 1998 Disangkal: Kampus Harus Lebih Aktif Bergerak

Kita perlu ingat pada kutipan Audre Lorde yang sering digaungkan para feminis: “The master’s tools will never dismantle the master’s house.” (Alat-alat milik tuan tanah tidak akan pernah meruntuhkan rumah tuan tanah). Lorde menekankan bahwa upaya merombak sistem yang opresif akan menemui jalan buntu jika kita masih bersikeras menggunakan logika yang selama ini melanggengkan penindasan tersebut. Prosedur administratif yang netral dan kaku adalah alat lama patriarki yang tidak akan pernah bisa meruntuhkan bangunan kekerasan seksual. Menggunakan birokrasi yang kaku untuk menangani kompleksnya kasus kekerasan seksual hanyalah cara untuk memastikan struktur kuasa tidak terusik.

Independensi seharusnya berarti bebas dari tekanan pelaku, bebas dari politik kantor, dan bebas dari konflik kepentingan, bukan menyamakan posisi korban dan pelaku. Keberpihakan kepada korban harus menjadi prinsip utama, bukan sekadar pelengkap.

Sering kali, institusi berdalih bahwa kata “tidak berpihak” hanya berarti “bebas dari intervensi luar”. Namun inilah masalahnya. Dokumen kebijakan tidak hanya dibaca oleh pembuatnya hari ini. Ia adalah dokumen hidup, digunakan siapa pun, kapan pun. Jika ditulis “netral”, maka siapa pun setelahnya bisa menafsirkannya sebagai “tidak membela siapa pun”. Menggantungkan keadilan korban pada keberuntungan bahwa petugas “kebetulan paham” adalah bentuk kegagalan sistemik.

Sudah saatnya institusi membongkar nilai-nilai dasarnya. SOP dan kebijakan anti-kekerasan tidak boleh sekadar menjadi proyek kepatuhan donor. Ia harus lahir dari komitmen untuk sungguh-sungguh mengimani keberpihakan. Jika lebih takut pada gugatan pelaku ketimbang pemulihan korban, sebaiknya jangan mencantumkan embel-embel “ruang aman”.

Mengakui bahwa institusi belum memahami isu ini secara komprehensif jauh lebih terhormat daripada melanggengkan kekerasan berikutnya, di ruang yang katanya aman.

Ilustrasi oleh Karina Tungari