Di Banasu, Jalan Rusak dan Kehamilan Sama-sama Menakutkan

Foto: Sonia Kharisma Putri/Magdalene

Tangan saya semakin erat mencengkeram pundak abang ojek di depan. Bukan tanpa alasan, motor yang kami tumpangi terus memantul di atas jalan berbatu, sesekali miring ketika melewati tanjakan curam atau jalur sempit di tepi jurang tanpa pembatas. Pada beberapa titik, jalannya terasa hanya cukup untuk satu ban motor. Salah menyeimbangkan badan sedikit saja, rasanya tubuh bisa terpental.

Perjalanan menuju Desa Banasu, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dimulai dari titik penjemputan di Desa Gimpu, Kecamatan Kulawi Selatan. Jalur menuju desa itu hanya dapat diakses kendaraan roda dua. Sejauh mata memandang, di kiri dan kanan hanya hutan. Sesekali terlihat beberapa warga yang sedang pergi meladang. Selebihnya hanya jalan panjang yang terasa sunyi.

Kendaraan yang kami naiki kerap disebut warga sebagai motor tempur. Julukan itu disematkan pada motor yang saban hari melintasi jalan berbatu, tanjakan curam, turunan tajam, hingga jalur sempit di sisi jurang. Saking sulitnya medan yang harus dilalui, barang bawaan kami lebih dulu dibungkus kresek besar lalu diikat kuat di bagian depan motor. Sehari sebelumnya, kami juga diperingatkan untuk tidak membawa laptop jika tak ingin menanggung risikonya.

Di tengah perjalanan, rombongan berulang kali berhenti. Mesin motor dicoba dinyalakan, lalu mati lagi beberapa saat kemudian. Begitu terus berulang. Perjalanan yang biasanya ditempuh sekitar tiga jam pun molor menjadi hampir empat jam.

Saya berusaha mengalihkan rasa mual dan pusing akibat getaran yang terus menghantam badan. Kepala mulai berat, sementara perut bak diombang-ambing. Saya yang tidak sedang hamil saja kesulitan menyesuaikan tubuh dengan perjalanan itu. Bagaimana jika jalur yang sama harus dilewati perempuan yang sedang kontraksi? Bagaimana jika ada warga yang membutuhkan pertolongan medis darurat?

Sehari sebelumnya, kami baru menuntaskan wawancara dengan Bupati Sigi terkait pengajuan status hutan adat To Kuwali Uma di Desa Banasu, salah satu tujuan media trip kali ini. Awalnya saya membayangkan liputan ini akan banyak berbicara tentang hutan, status wilayah, dan dokumen pengakuan adat.

Namun setelah melewati medan ini dan bertemu perempuan-perempuan di Banasu, persoalannya ternyata tak berhenti pada perkara hutan. Ada persoalan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan warga: Jalan, akses kesehatan, dan ketakutan perempuan menghadapi kehamilan.

Baca juga: Kontrol Negara atas Tubuh Perempuan Hambat Akses Aborsi Aman

Jalan Panjang Menuju Layanan Kesehatan

Hujan baru saja reda ketika kami tiba di Banasu sekitar pukul 18.07 WITA. Beberapa pengurus lembaga adat dan kepala desa menyambut kami di rumah tempat menginap malam itu. Desa terasa semakin sunyi ketika langit gelap.

Listrik sebenarnya sudah masuk ke desa, tetapi bukan berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Warga mengandalkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) dengan kapasitas daya terbatas. Kami harus menghemat baterai karena listrik di rumah kepala desa bahkan tidak bisa digunakan untuk mengecas handphone. Untuk mengisi daya, kami harus bergantian ke rumah sekretaris desa yang entah mengapa kapasitas listriknya bisa menampung lebih banyak device.

Keesokan paginya badan saya masih terasa pegal. Salah satu teman bahkan sampai sibuk mencari kursi yang cukup empuk sebelum duduk karena pantat dan selangkangannya terasa nyeri usai berjam-jam di atas motor. Bagi kami, rasa remuk seperti ini mungkin hanya sesekali dirasakan. Namun bagi warga Banasu, perjalanan panjang dan tubuh pegal merupakan bagian dari keseharian.

Pagi itu kami berkeliling desa dan bertemu warga. Ada yang sedang menggiling gabah, menjemur biji kakao, dan menggarap sawah. Selain padi ladang sebagai tanaman pangan utama, kakao menjadi sumber pendapatan tunai masyarakat. Sepanjang jalan, kebun kakao mudah ditemui.

Kami juga diajak menuju Puskesmas Banasu yang berada di dataran lebih tinggi. Dari sana pemandangan desa terlihat lebih luas. Namun perhatian saya justru tertuju pada plang penunjuk jalan di tengah perjalanan. Dari titik itu masih ada tiga desa lain yang menggantungkan layanan kesehatan ke Puskesmas Banasu: Mamu, Masewo, dan Kalamanta.

Hari itu Puskesmas Banasu tidak beroperasi.

“Sedang ada pelayanan di Kalamanta,” kata Edwin, Kepala Desa Banasu (6/5).

Baca juga: ‘Sing Beling Sing Nganten’: Bagaimana Perempuan Bali Dipaksa Jadi Penghasil Keturunan

Petugas Puskesmas Banasu kini lebih sering melakukan pelayanan berjalan dengan mendatangi warga di desa sekitar. Bukan karena layanan kesehatan tidak dibutuhkan, melainkan karena akses menuju puskesmas terlalu sulit ditempuh. Banyak warga memilih bertahan di rumah dibanding memeriksakan diri.

“Setiap hari kami masuk jam 8 pagi tutup jam 2 siang, kadang lebih awal jam 1 karena tidak ada pasien datang. Sebulan kadang hanya ada satu pasien yang berobat,” cerita Bidan Novianti, 32, kepada Magdalene (6/5).

Kisah di Banasu memperlihatkan persoalan kesehatan di wilayah terpencil tak hanya berkaitan dengan minimnya fasilitas. Persoalan geografis, infrastruktur, dan akses saling bertumpuk menjadi hambatan yang paling nyata dirasakan perempuan, terutama saat mereka hamil dan membutuhkan pertolongan cepat.

Tantangan itu dialami langsung oleh Novianti yang sudah sepuluh tahun bertugas di desa tersebut. Dalam satu dekade pengabdiannya, ia berkali-kali berhadapan dengan situasi genting yang tak selalu bisa dimenangkan. Novianti bercerita pernah menangani ibu hamil yang mengalami kejang, sementara bayinya tak bisa keluar karena posisi terjepit di pinggul.

“Kalau di rumah sakit mungkin masih bisa ditolong dengan alat segala macam, tapi kami tidak bisa, hanya semampu yang kami bisa. Sampai kami menangis. Saya merasa sebagai bidan saya tidak berhasil. ‘Oh Tuhan, saya tidak berhasil menyelamatkan nyawa anak ini’,” tuturnya.

Ia juga mengenang satu malam panjang yang hingga kini masih membekas. Seorang ibu mengalami komplikasi persalinan dan plasentanya tak kunjung keluar. Satu-satunya pilihan saat itu ialah membawa pasien menuju fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

“Kami pikul pakai tandu dari jam 11 malam. Saya ikut berjalan, naik motor, jalan lagi, naik motor lagi. Jadi kita berjalan lagi, singgah lagi, jalan lagi, singgah lagi untuk mengecek kondisinya karena dia diinfus, takut pendarahan. Sampai di Gimpu lihat jam sudah jam 6 pagi,” kenangnya.

Perjalanan berjam-jam itu dilakukan dalam gelap, melewati medan berat, dengan kecemasan yang tak pernah benar-benar putus. Ironisnya, setibanya di rumah sakit, mereka justru mendapat pertanyaan yang terasa menyesakkan.

“‘Kenapa lambat?’ Kami bilang, ‘Ini bukan karena kemauan kami. Ibu ini dipikul.’ Sampai sana mau dikuret, kami jaga lagi. Tapi ternyata tidak bisa dikuret, harus operasi angkat kandungan,” kata Novianti.

Menurut Novianti, pengalaman-pengalaman seperti itu meninggalkan trauma mendalam bagi perempuan di desa.

“Seperti ada trauma (untuk hamil) dari perempuan di sini. Dulu kekurangan bidan, banyak kasus anak meninggal karena belum ada akses kesehatan. Waktu itu pelayanan kesehatan hanya ada jauh di Puskesmas Pipikoro Barat. Bidannya cuma satu, datang lalu pulang, tidak menetap,” ungkapnya.

Pagi itu, sambil mendengarkan cerita Novianti, rasa penasaran saya akhirnya terjawab. Angka kelahiran di desa ini memang rendah. Jumlah murid sekolah dasar di Desa Banasu bahkan hanya 29 anak, menurut data Puskesmas setempat.

Baca juga: ‘Stunting’ dan Hilangnya Ruang Hidup: Kisah Suku Anak Dalam di Pelakar Jaya

Hutan Adat dan Jalan Layak: Dilema yang Tak Sederhana

Siang itu saya kembali teringat perjalanan sehari sebelumnya. Empat jam di atas motor, melewati jalan berbatu, tanjakan curam, dan jurang tanpa pembatas. Sulit membayangkan perempuan hamil tua harus melewati jalur serupa dalam kondisi kontraksi atau pendarahan. Tak sulit pula memahami mengapa masyarakat Banasu terus mendorong akses jalan yang lebih layak.

Namun di titik inilah persoalannya jadi relatif rumit. Jalan merupakan kebutuhan mendesak karena dapat mempermudah akses kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan pokok masyarakat. Bagi perempuan di Banasu, ujar Bidan Novianti, akses itu bahkan dapat menentukan keselamatan saat kehamilan dan persalinan.

Masalahnya, wilayah mereka masih berstatus hutan negara. Wacana pembangunan jalan memunculkan kekhawatiran terbukanya ruang bagi eksploitasi, pembukaan akses skala besar, hingga kemungkinan berubahnya ruang hidup masyarakat adat.

Kekhawatiran semacam itu bukan tanpa dasar. Wawan Kurniawan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berjudul Does the Growth of Roads Contribute to Deforestation in Indonesia? (2021) meneliti di 33 provinsi di Indonesia sepanjang 2006–2013. Hasilnya menunjukkan pertumbuhan jalan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan deforestasi di Indonesia. Jalan, menurut penelitian tersebut, sering menjadi pembuka akses menuju kawasan yang sebelumnya sulit dijangkau dan memicu perluasan aktivitas ekonomi hingga pembukaan jalur tidak resmi. 

Dalam penelitian itu, pembangunan jalan disebut dapat menurunkan biaya transportasi dan mempermudah ekspansi aktivitas ke kawasan hutan. Ketika akses terbuka, tekanan terhadap kawasan hutan juga ikut meningkat. 

Padahal bagi masyarakat Banasu, hutan bukan sekadar kawasan yang mengelilingi desa. Hutan menjadi bagian dari cara warga bertahan hidup, mulai dari ruang kelola hingga sumber penghidupan sehari-hari. Karena itu, kekhawatiran terhadap pembangunan jalan bukan semata penolakan terhadap infrastruktur, melainkan kecemasan terhadap perubahan yang mungkin datang bersamanya.

Meski Pemerintah Kabupaten Sigi telah mengakui Desa Banasu sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui SK Bupati Sigi Nomor 100.3-160 Tahun 2025, perjuangan mereka belum selesai. Pengakuan tersebut masih harus melewati proses panjang hingga mendapat keputusan final dari Kementerian Kehutanan.

Situasi yang dilematis ini juga menempatkan perempuan adat pada posisi yang sering luput terlihat. Mereka menjaga pengetahuan tentang ruang hidup, memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi, sekaligus menjadi pihak yang paling dekat dengan konsekuensi ketika akses dasar tak tersedia.

Persoalannya, perempuan Banasu seharusnya tidak dipaksa memilih antara akses kesehatan dan ruang hidup yang menopang kehidupan mereka. Pertanyaannya mungkin bukan sekadar apakah jalan perlu dibangun atau tidak, melainkan jalan seperti apa yang dibangun, untuk siapa, dan dengan kendali siapa.