Si Paling Rajin ke Luar Negeri, Menyoal Biaya hingga Frekuensi Prabowo Melawat

Pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bahwa Presiden Prabowo Subianto ikut menanggung biaya perjalanan luar negeri menuai kritik dari sejumlah pengamat tata kelola keuangan negara. Dikutip dari BBC Indonesia, Presiden Prabowo diklaim tanggung sendiri biaya perjalanan luar negeri – ‘Jangan bangga, itu menyalahi aturan’, kunjungan itu berpotensi melanggar prinsip pengelolaan anggaran negara.

Polemik ini bermula dari komentar mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo. Dalam unggahan video di Instagram, Dino menilai intensitas lawatan internasional Presiden sudah berada di luar batas kewajaran.

Menurut Dino, biaya yang menyertai setiap kunjungan luar negeri enggak kecil. Pengeluaran tersebut mencakup rombongan pendahulu, tiket pesawat, penginapan, logistik, konsumsi, protokoler, hingga pengamanan.

Ia bahkan menyebut, berdasarkan perhitungan timnya, Prabowo menjadi salah satu kepala negara dengan mobilitas internasional tertinggi sejak mulai menjabat. Dino mengatakan hampir satu dari enam hari masa kepresidenan Prabowo dihabiskan untuk agenda di luar negeri.

Karena itu, ia menyarankan pemerintah mempertimbangkan cara diplomasi yang lebih efisien. Misalnya melalui panggilan video, pertemuan bilateral di sela forum internasional, atau memperbanyak penerimaan tamu negara di Indonesia.

Merespons kritik tersebut, Teddy membela kebijakan Presiden. Ia mengatakan dinamika geopolitik global saat ini membuat pertemuan langsung antarpemimpin negara menjadi penting.

Selain itu, Teddy mengklaim jumlah rombongan Presiden saat melakukan kunjungan luar negeri telah dipangkas secara signifikan dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Ia juga menyebut biaya yang melebihi anggaran negara ditanggung langsung oleh Prabowo secara pribadi.

Baca Juga: #RaporMerahPemerintah: Jual Kecap Prabowo di Isu Lingkungan 

Berdalih Pakai Dana Mandiri

Justru pada bagian inilah kritik paling keras muncul. Masih dari BBC News Indonesia, pakar birokrasi dan administrasi negara Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang, menilai penggunaan dana pribadi untuk menutup kekurangan biaya kegiatan pemerintahan dapat menimbulkan persoalan serius dari sisi akuntabilitas.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.05/2020, perjalanan dinas Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan dengan prinsip selektif, efisien, efektif, serta akuntabel. Salah satu syarat utamanya adalah ketersediaan anggaran yang jelas.

Ketentuan serupa juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pejabat negara tidak boleh melakukan tindakan yang menimbulkan pengeluaran apabila anggaran yang dibutuhkan belum tersedia atau tidak mencukupi.

Menurut Dian, jika sebuah kegiatan kenegaraan belum memiliki dukungan anggaran yang memadai, maka kegiatan tersebut semestinya ditunda hingga alokasi dananya tersedia. Bukan ditutup menggunakan dana pribadi.

Ia menjelaskan bahwa pencampuran uang pribadi dan uang negara berisiko menghilangkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Selain berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, praktik tersebut juga dapat menyulitkan proses pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.

Dian menambahkan, sistem keuangan negara tidak mengenal mekanisme “menalangi” kegiatan pemerintahan menggunakan uang pribadi pejabat. Jika ada pihak yang ingin menyumbangkan dana untuk program pemerintah, dana tersebut harus terlebih dahulu masuk ke kas negara agar tercatat secara administratif dan dapat diaudit.

Karena itu, ia menilai klaim bahwa Presiden menanggung sendiri kelebihan biaya perjalanan luar negeri bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Sebaliknya, jika benar terjadi, praktik tersebut justru perlu dikaji karena berpotensi bertentangan dengan aturan pengelolaan keuangan negara.

Kritik ini juga menyoroti kontradiksi dengan kebijakan efisiensi yang sebelumnya didorong Prabowo. Pada awal masa pemerintahannya, Presiden meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memangkas perjalanan dinas luar negeri demi penghematan anggaran negara. Kebijakan itu kemudian dituangkan dalam surat edaran yang mewajibkan perjalanan dinas dilakukan secara efektif, efisien, selektif, dan hanya untuk kepentingan yang benar-benar mendesak.

Baca Juga: Trump-Presiden Prabowo Sepakat: AS Bebas Tarif, Indonesia Bayar Mahal?

Kenapa Kita Berhak Marah

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto tercatat cukup sering melakukan lawatan internasional. Reuters dalam artikel Indonesia’s Prabowo to visit China and US in first foreign trip, newspaper says menulis bahwa ia bahkan langsung merencanakan lima negara dalam perjalanan luar negeri perdananya, sementara Reuters lewat Indonesia’s Prabowo heads to Egypt for D-8 economic summit mencatat bahwa Prabowo sudah mengunjungi lebih dari 20 negara sejak mulai menjabat.

Di sisi lain, The Jakarta Post dalam artikel Prabowo’s frequent foreign trips raise priority concerns menyebut Prabowo telah mengunjungi setidaknya 29 negara dalam lebih dari 50 agenda luar negeri.

Kalau dilihat dari pola perjalanannya, negara yang paling sering masuk daftar lawatan Prabowo antara lain Malaysia, Prancis, Uni Emirat Arab, Mesir, Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris. Pola ini menunjukkan bahwa agenda luar negeri Prabowo cukup aktif dan tidak hanya berkutat di kawasan ASEAN, melainkan juga merambah mitra strategis di Timur Tengah, Eropa, dan Amerika.

Baca Juga: Budaya ABS dan ‘Yes-Man’ di Lingkaran Prabowo, Kualitas Kebijakan Dipertaruhkan

Polemik soal kunjungan luar negeri Prabowo bukan cuma soal jumlah perjalanan, tapi juga soal prioritas dan biaya. Masih dari BBC News Indonesia, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, memperkirakan bahwa setidaknya 50 kunjungan luar negeri Prabowo bisa menelan biaya sekitar Rp500 miliar. Estimasi itu, menurut dia, muncul karena rincian anggaran perjalanan presiden tidak dibuka ke publik.

Fitra juga mendorong adanya audit atas penggunaan anggaran perjalanan internasional Presiden beserta rombongan. Alasannya, publik perlu tahu apakah uang negara dipakai secara tepat, memberi dampak nyata bagi perekonomian, atau justru habis di biaya yang tidak terasa manfaatnya bagi banyak orang.

Di saat yang sama, kritik ini juga beririsan dengan kebijakan efisiensi yang sebelumnya didorong Prabowo sendiri, karena Reuters dalam artikel Indonesia plans spending cuts worth $18.84 bln, finance ministry says melaporkan bahwa pemerintah memangkas belanja perjalanan dinas sebagai bagian dari penghematan anggaran.

Artikel ini diproduksi atau disusun dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membantu mencari referensi. Ide tulisan, fakta, data, dan informasi di dalamnya telah melalui proses verifikasi dan penyuntingan redaksi.