‘Pesta Babi’: Ketika Beras Menjadi Alat Kuasa di Papua

Foto: Youtube Official Indonesia Baru

Ada satu kalimat yang begitu akrab di telinga kita: belum makan kalau belum makan nasi. Ia sering diucapkan sambil bercanda, tetapi sesungguhnya menyimpan sejarah panjang tentang bagaimana negara membentuk selera makan warganya.

Di banyak tempat di Indonesia, nasi bukan sekadar makanan. Ia menjadi ukuran kenyang, simbol kemajuan, bahkan penanda “makan yang benar”. Padahal, jauh sebelum beras mendominasi meja makan, banyak masyarakat hidup dari pangan lokal: sagu, jagung, umbi-umbian, pisang, sorgum, dan sukun. Di Papua, sagu bukan hanya sumber karbohidrat. Ia adalah pengetahuan, kekerabatan, ekonomi, dan cara masyarakat adat merawat kesinambungan hidup.

Kesadaran itu kembali terasa setelah saya menonton Pesta Babi, film dokumenter yang disutradarai Dandhy Laksono dan Cypri Dale. Saya menontonnya dalam acara nobar bersama kawan-kawan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dilanjutkan diskusi dengan mahasiswa Papua dan akademisi yang hadir. Acara berjalan lancar, sesuatu yang patut disyukuri mengingat pemutaran film ini di sejumlah tempat mengalami gangguan.

Edaran pers Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) per 11 Mei 2026 mencatat 21 insiden intimidasi serius terhadap acara nobar Pesta Babi, mulai dari pengawasan aparat intelijen hingga pembubaran paksa.

Pesta Babi mengikuti perlawanan masyarakat adat Marind, Awyu, dan Muyu yang terdampak proyek strategis nasional di tanah mereka. Film ini diproduksi oleh Greenpeace, WatchDoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, Jubi.id, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Merauke. Ada banyak isu yang muncul, dari pembangunan, food estate dan ketahanan energi, sampai hak ulayat, konsesi, dan militerisasi.

Di antara semua itu, bagian paling mengusik bagi saya adalah bagaimana proyek pangan nasional kembali membawa satu pertanyaan lama: mengapa negara begitu sering membayangkan pangan sebagai beras, bahkan di tanah yang sejak lama hidup bersama sagu?

Baca juga: Film ‘Pesta Babi’: Sinopsis, Fakta Menarik, dan Kenapa Dokumenter ini Ramai Dibicarakan

Dari sagu ke sawah

Dalam Pesta Babi, kehidupan masyarakat adat Marind, Awyu, dan Muyu digambarkan sangat terikat dengan hutan. Selama hutan terjaga, mereka memiliki sistem hidup, pangan, dan pengetahuan yang berlangsung turun-temurun. Gangguan datang ketika negara melihat tanah mereka sebagai ruang kosong yang siap diubah menjadi proyek pangan dan energi berskala besar.

Upaya itu bukan hal baru. Pada 2007, masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, muncul Merauke Integrated Rice Estate (MIRE), disusul dengan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) tiga tahun kemudian. Keduanya membawa gagasan besar menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan. Namun, proyek-proyek itu tidak berjalan sebagaimana dijanjikan.

Pada era Joko Widodo, gagasan food estate kembali muncul melalui program cetak sawah seluas 1,2 juta hektare. Di era Prabowo Subianto, proyek berskala besar kembali dibicarakan dengan jargon ketahanan pangan dan energi, termasuk pembukaan lahan untuk tebu, gula, dan bioetanol. Yang berubah adalah nama program dan skala ambisinya. Yang relatif sama adalah cara pandang terhadap hutan dan tanah adat, yang dianggap bisa dikonversi demi target nasional.

Di sinilah Pesta Babi terasa penting. Film ini mengingatkan bahwa mengganti sagu dengan sawah bukan sekadar mengganti satu jenis karbohidrat dengan karbohidrat lain. Bagi masyarakat Papua, sagu adalah bagian dari cara hidup. Menggusur sagu berarti juga menggusur pengetahuan lokal, relasi sosial, ruang hidup, dan kedaulatan masyarakat adat atas tanahnya.

Dalam sejarah Indonesia, upaya menyeragamkan pangan juga bukan hal baru. Pada masa Orde Baru, program cetak sawah dijalankan besar-besaran bersamaan dengan kampanye yang menempatkan beras sebagai simbol kemajuan. Sebaliknya, masyarakat yang masih mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, sagu, atau umbi-umbian kerap dilekatkan dengan stigma miskin dan tertinggal.

Saya teringat buku pelajaran sekolah dasar pada masa lalu yang hampir selalu menggambarkan “Budi dan Ani makan nasi”. Jarang sekali kita menemukan kalimat “Budi makan jagung”, “Ani makan sagu”, atau “keluarga itu makan umbi”. Dari ruang kelas, imajinasi tentang makanan ideal dibentuk: makan berarti makan nasi.

Akar dominasi beras bahkan bisa ditarik lebih jauh ke masa kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, lahan-lahan subur banyak dikuasai pemerintah kolonial dan tuan tanah. Padi diposisikan sebagai komoditas penting, sementara struktur pertanian dibentuk untuk melayani kepentingan kekuasaan. Setelah kemerdekaan, orientasi terhadap beras tidak berhenti.

Pada masa Orde Lama, swasembada pangan menjadi agenda penting negara. Lalu pada masa Orde Baru, Revolusi Hijau mendorong peningkatan produksi beras melalui bibit unggul, pupuk kimia, pestisida, irigasi, dan pembukaan sawah baru.

Kebijakan itu memang sempat menaikkan produksi. Pada 1984, Indonesia bahkan dikenal mencapai swasembada beras. Tetapi keberhasilan membuat pangan lokal makin tersisih, pola makan masyarakat makin diseragamkan, dan ukuran ketahanan pangan makin sempit.

Hal paling terasa dari Pesta Babi adalah kritiknya terhadap cara negara melihat pangan. Seolah-olah semua wilayah harus mengikuti logika yang sama: sawah, padi, beras. Padahal, tidak semua tanah cocok ditanami padi. Kalau pun dipaksakan, hasilnya belum tentu sebanding dengan tanaman yang sejak awal tumbuh selaras dengan karakter alam setempat. Dalam film, salah satu warga Muyu juga menyampaikan kegelisahan serupa: tanah mereka tidak bisa begitu saja diperlakukan seperti lahan kosong untuk proyek dari luar.

Baca juga: Ramai Pembubaran Nobar ‘Pesta Babi’: Ketakutan pada Sesuatu yang Tidak Ada

Pangan lokal bukan tanda ketertinggalan

Persoalan pangan tidak bisa diselesaikan lewat proyek seragam dari Jakarta. Negara terlalu lama memandang pangan sebatas urusan produksi beras, sementara potensi pangan lokal di banyak daerah justru diabaikan. Padahal, jika dikelola serius dari hulu ke hilir, pangan lokal bisa menjadi kekuatan besar sekaligus lebih relevan dengan kondisi ekologis tiap wilayah.

Keseriusan itu tidak cukup hanya dengan ajakan “makan pangan lokal”. Pemerintah perlu memperkuat seluruh rantai produksi, mulai dari bibit, dukungan bagi petani, teknologi pengolahan pascapanen, akses pasar, hingga kelembagaan masyarakat untuk mengelola lumbung pangan lokal secara mandiri. Selama ini, banyak komoditas lokal hanya dirayakan sebagai simbol budaya, tetapi tidak benar-benar diberi ruang menjadi bagian penting dari sistem pangan nasional.

Papua, Nusa Tenggara Timur, dan banyak wilayah lain memiliki sumber pangan yang lebih adaptif terhadap lingkungan setempat dibanding sawah yang dipaksakan. Sagu, sorgum, jagung, pisang, dan umbi-umbian seharusnya dilihat sebagai kekayaan pangan, bukan tanda keterbelakangan. Diversifikasi pangan juga bukan berarti melarang orang makan nasi. Persoalannya adalah bagaimana negara berhenti memosisikan beras sebagai satu-satunya ukuran pangan ideal.

Ketergantungan yang terlalu besar pada beras membuat sistem pangan kita rapuh. Ketika produksi padi terganggu, harga naik, dan pasokan menipis, kepanikan mudah terjadi. Di sisi lain, pembukaan sawah skala besar sering mengorbankan hutan, gambut, sumber air, dan ruang hidup masyarakat adat.

Karena itu, Pesta Babi penting bukan hanya sebagai dokumenter tentang Papua Selatan, tetapi juga sebagai kritik terhadap cara negara membayangkan pangan. Film ini tidak datang dengan dramatisasi berlebihan. Justru lewat pendekatan yang dekat dengan keseharian warga, penonton diajak melihat bahwa di balik proyek pangan nasional, ada hutan yang hilang, identitas yang dipinggirkan, dan cara hidup yang perlahan dipaksa lenyap.

Jika ketahanan pangan dibangun dengan mengabaikan masyarakat yang selama ini menjaga tanah dan sumber pangannya sendiri, maka yang terjadi bukan kedaulatan pangan, melainkan kolonialisme modern dengan bahasa pembangunan. Pesta Babi mengingatkan kita bahwa pangan bukan hanya soal apa yang masuk ke piring, tetapi juga siapa yang berhak menentukan masa depan tanahnya.

Uswah Sahal adalah perempuan yang memiliki ketertarikan mendalam pada kajian sastra, budaya, gender, dan isu lingkungan.