“Saya lulusan antropologi!” kata seorang perempuan di layar saat memperkenalkan diri dalam pertemuan karyawan baru di sebuah perusahaan teknologi multinasional.
Ia adalah UX Researcher baru. Tugasnya antara lain mempelajari perilaku pengguna, mengevaluasi desain fitur, dan membantu pengembangan antarmuka salah satu platform digital terbesar di dunia.
Di tengah karyawan baru lain yang sebagian besar berlatar belakang ilmu komputer, kehadirannya mengganggu asumsi saya tentang siapa yang dianggap “cocok” bekerja di perusahaan teknologi. Antropologi mungkin terdengar jauh dari urusan kode dan platform digital, tetapi pekerjaannya justru menyentuh pertanyaan paling dasar dalam pengembangan produk: siapa penggunanya, bagaimana mereka berperilaku, dan apa yang mereka butuhkan.
Baca juga: Wacana Penutupan Prodi di Kampus, Pakar: ‘Pemerintah Jangan Jadi Makelar Industri’
Pengalaman tersebut mengingatkan saya agar tidak terburu-buru menilai sebuah program studi sebagai “tidak relevan” hanya karena hari ini tampak berjarak dari kebutuhan industri. Apalagi ketika industri yang dimaksud dipersempit pada sektor-sektor seperti energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.
Hanya karena sebuah jurusan tidak terlihat langsung mencetak insinyur, programmer, atau teknisi, bukan berarti ia layak dipinggirkan, apalagi dibubarkan.
Sepuluh tahun lalu, mungkin belum banyak orang membayangkan sarjana ilmu sosial dan humaniora akan dicari untuk mengisi divisi diversity, equity, and inclusion atau DEI di berbagai perusahaan global. Kini, sejumlah perusahaan teknologi bahkan memiliki posisi chief diversity officer untuk memastikan produk, kebijakan, dan budaya kerja lebih ramah terhadap kelompok marginal.
Sebaliknya, jurusan komputer yang selama ini dianggap paling aman dan paling relevan dengan masa depan digital, justru ikut terdampak oleh perkembangan teknologi itu sendiri. Kemunculan generative artificial intelligence membuat sebagian pekerjaan pemrograman bisa diotomatisasi. Para engineer pun tidak sepenuhnya kebal dari disrupsi.
Ini menunjukkan satu hal: relevansi program studi tidak bisa dinilai secara kaku dari kebutuhan pasar hari ini. Dunia kerja berubah terlalu cepat. Teknologi yang hari ini menciptakan lapangan kerja, besok bisa memangkasnya. Jurusan yang hari ini tampak “tidak industri”, besok bisa menjadi kunci untuk memahami dampak sosial, etika, dan perilaku pengguna dari sebuah teknologi.
Masalahnya, kita sering memandang teknologi terlalu sempit. Seolah teknologi hanya soal membangun mesin, mengukur bumi, merancang perangkat, atau mengetik kode. Dalam cara pandang ini, hanya lulusan STEM yang dianggap benar-benar relevan.
Baca juga: Menciptakan Pilihan untuk Merawat Bumi: Cerita Tania, Perempuan di Dunia Teknologi
Teknologi tidak pernah cuma soal teknis
Sejarawan dan filsuf teknologi, Arnold Pacey, dalam The Culture of Technology, menjelaskan bahwa teknologi memiliki tiga dimensi: teknis, budaya, dan organisasi. Dimensi teknis mencakup alat, mesin, prosedur, dan keahlian teknis. Namun ada pula dimensi budaya yang meliputi etika, nilai sosial, kreativitas, dan cara masyarakat memaknai teknologi. Ada juga dimensi organisasi yang mencakup bisnis, regulasi, perilaku konsumen, tata kelola, dan struktur masyarakat.
Jika teknologi hanya dipahami dari sisi teknis, yang terjadi adalah tunnel vision: kita merasa sudah menemukan solusi, padahal hanya melihat masalah dari satu lorong pengetahuan. Kita lupa bahwa teknologi tidak bekerja di ruang hampa. Ia masuk ke dalam masyarakat yang punya kebiasaan, relasi kuasa, ketimpangan, nilai, dan keterbatasannya sendiri.
Pacey memberi contoh program pembangunan sumur pompa di India pada 1970-an. Sekitar 150 ribu pompa disebar untuk mengatasi masalah air bersih. Secara teknis, program itu tampak masuk akal. Teknologi pompanya tidak bermasalah. Namun lebih dari setengahnya kemudian mangkrak dan rusak.
Masalahnya bukan pada alat, melainkan pada aspek budaya dan organisasi yang diabaikan. Program terlalu fokus pada pengeboran sumur dan pengadaan pompa, tetapi kurang memikirkan siapa yang merawat, bagaimana masyarakat dilibatkan, dan bagaimana sistem pemeliharaannya dibangun. Teknologi yang terlihat unggul dalam hitungan teknis tidak otomatis melebur dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Fenomena serupa bisa kita temukan dalam dunia digital hari ini. Sebuah platform bisa berjalan lancar secara teknis, menghasilkan uang, dan menarik banyak pengguna. Namun, bagaimana dengan privasi? Bagaimana dengan etika penggunaan data? Bagaimana dampaknya terhadap kelompok rentan? Bagaimana jika desain teknologi justru memperkuat bias yang sudah ada di masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan kemampuan teknis. Di sinilah ilmu sosial dan humaniora dibutuhkan. Antropologi, sosiologi, komunikasi, filsafat, psikologi, studi gender, hingga ilmu pendidikan membantu kita memahami teknologi sebagai bagian dari kehidupan sosial, bukan sekadar produk yang diluncurkan ke pasar.
Ilmu sosial dan humaniora juga tidak diam di tempat. Antropologi, misalnya, sudah lama bergerak memasuki kajian digital. Ada program antropologi digital yang mempelajari penggunaan dan dampak teknologi digital terhadap individu, relasi sosial, dan masyarakat, termasuk media sosial dan kecerdasan buatan. Di Indonesia pun, kajian semacam ini mulai hadir dalam mata kuliah yang menghubungkan antropologi dengan teknologi.
Maka, jika di negara lain lulusan antropologi dapat bekerja di perusahaan teknologi, mengapa di sini ilmu sosial dan humaniora begitu cepat dicap tidak relevan dengan industri? Benarkah masalahnya ada pada program studinya, atau pada cara kita membayangkan industri itu sendiri?
Tentu, program studi harus terus dievaluasi. Perguruan tinggi tidak bisa berlindung di balik romantisme disiplin ilmu sambil mengabaikan perubahan zaman. Kurikulum perlu diperbarui. Metode belajar perlu disesuaikan. Mahasiswa perlu dibekali kemampuan membaca dunia kerja yang berubah.
Namun evaluasi berbeda dengan pembubaran. Banyak program studi mungkin tidak perlu ditutup, melainkan dikalibrasi ulang.
Ambil contoh ilmu pendidikan, yang kerap disebut mengalami kelebihan lulusan. Jika jurusan pendidikan hanya dimaknai sebagai pabrik pencetak guru, wajar muncul kekhawatiran soal daya serap kerja. Namun jika kita melihatnya lebih luas sebagai disiplin yang melahirkan pakar pembelajaran, perancang kurikulum, pelatih, dan pengembang kapasitas manusia, ceritanya bisa berbeda.
Karena itu, tidakkah terlalu tergesa-gesa jika nasib sebuah program studi ditentukan oleh data statistik hari ini, sementara masa depan kerja dapat berubah begitu cepat oleh perkembangan teknologi, geopolitik, krisis iklim, dan berbagai kejutan sosial lain?
Barangkali yang perlu dikalibrasi bukan hanya program studinya, tetapi juga cara kita membayangkan industri dan relevansi. Sebab, jika sebuah perusahaan teknologi saja bisa membutuhkan sarjana antropologi, mungkin masalahnya bukan pada ilmu sosial atau humaniora yang dianggap tertinggal. Mungkin imajinasi kita tentang masa depan kerja yang terlalu sempit.
Dj. Wiguna adalah esais masalah informasi, diskursus publik, dan budaya digital.
Ilustrasi oleh Karina Tungari
