Tragedi Bekasi Timur dan Pilihan Buruk yang Terus Kita Jalani

Saya warga Bekasi Timur, yang sering bolak-balik ke Cikarang Utara karena mengambil KPR rumah di sana. Salah satu rute yang sering saya lewati adalah perlintasan rel di Bulak Kapal dan Ampera, terutama ketika hendak ke rumah orang tua saya di Rawalumbu.

Secara jarak, lewat perlintasan Bulak Kapal memang lebih dekat. Tapi saya tahu, seperti banyak warga lain juga tahu, rute itu berbahaya. Sudah sering ada kecelakaan. Tahun lalu ada pemotor yang tewas, dan ada Maret 2024, dua mobil ringsek tertabrak KA Airlangga di lokasi yang sama.

Namun saya, dan ribuan warga lain, tetap melewatinya. Karena pilihannya tidak pernah benar-benar ideal: dekat tapi berbahaya, atau lebih aman tapi harus memutar jauh lewat flyover Summarecon atau underpass Jl. H. Nonon Sonthanie, yang oleh warga Bekasi sering disebut underpass jalan baru. Rute itu memang lebih aman, tapi pada jam sibuk tetap macet dan kapasitasnya terasa jauh dari cukup.

Selama bertahun-tahun, kita hidup dengan pilihan buruk itu. Kita berharap semuanya akan baik-baik saja. Kita berhati-hati. Kita bergantung pada “pak ogah” yang berdiri di tengah jalan dengan peluit, mencoba mengatur kekacauan yang seharusnya tidak pernah menjadi tanggung jawab mereka.

Sampai Senin malam, 27 April 2026, sistem yang memaksa warga memilih antara dua risiko itu akhirnya memakan korban. Sebanyak 15 orang meninggal setelah gerbong khusus perempuan KRL yang mereka tumpangi hancur ditabrak KA Argo Bromo Anggrek dari belakang. Tragedi itu bermula dari insiden taksi yang tertemper di perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur, lalu berkembang menjadi tabrakan maut antara KRL dan kereta jarak jauh.

Yang pertama disalahkan tentu taksi hijau yang tertemper. Tapi sebagai warga yang sering melihat langsung kondisi di sana, saya justru ingin bertanya: kenapa perlintasan seberbahaya itu masih menjadi pilihan ribuan orang setiap hari? Dan kenapa, ketika sistem itu gagal, korbanlah yang menanggung akibat dari risiko yang sudah lama kita ketahui?

Baca juga: Bukan Cuma Masalah Gerbong, ini yang Harus Dibenahi dari Sistem Transportasi Publik Kita

Bukan soal siapa yang salah

Setelah tabrakan, narasi yang paling cepat muncul adalah mencari siapa yang bisa disalahkan: taksi yang mogok di rel, kelalaian di lapangan, atau kesalahan individu. Semua itu tentu perlu diinvestigasi. Tapi pertanyaan yang lebih mendasar sering terlewat: kenapa perlintasan berbahaya itu masih dibiarkan menjadi bagian dari rutinitas harian warga?

Infrastruktur yang lebih aman sebenarnya ada. Ada flyover Summarecon dan underpass Jalan Baru, tapi kapasitasnya tidak cukup. Setiap pagi pada jam sibuk, polisi harus turun tangan mengatur lalu lintas, bahkan memprioritaskan satu arah dari Jl. Perjuangan dan KH Agus Salim menuju Bekasi Kota dan pintu tol Jakarta-Cikampek. Ini bukan sekadar macet biasa, melainkan tanda bahwa infrastruktur aman yang tersedia belum mampu menampung volume commuter yang harus bergerak setiap hari.

Maka warga memilih rute yang lebih dekat, meski lebih berbahaya. Bukan karena tidak tahu risikonya, melainkan karena sistem transportasi harian membuat semua pilihan terasa buruk.

Soal kenapa perlintasan Bulak Kapal dan Ampera tidak dipasangi palang resmi, ada banyak cerita beredar di antara warga. Ada yang bilang KAI ingin memasang palang, tapi ditolak kelompok tertentu karena akan menghilangkan pendapatan. Ada juga yang bilang warga sendiri tidak setuju karena khawatir kemacetan makin parah. Saya tidak tahu mana yang benar. Yang jelas, apa pun alasannya, perlintasan itu dibiarkan tanpa pengamanan memadai.

Kereta seperti Argo Bromo berjalan dalam sistem yang presisi: jadwal jelas, lintasan tercatat, pergerakan bisa dilacak. Tapi di titik perlintasan, presisi itu bertemu kekacauan: lalu lintas tidak terkendali, pengamanan bergantung pada pak ogah, dan warga dipaksa memilih antara dekat-tapi-bahaya atau aman-tapi-memutar.

Kita punya kereta yang berjalan dengan jadwal. Tapi kita juga punya perlintasan yang berjalan tanpa kepastian.

Baca juga: Kecelakaan KRL dari ‘POV’ 3 Anker Perempuan: Pulang adalah Sebuah Pertaruhan

Ketika “perlindungan” menempatkan perempuan di zona paling rawan

Gerbong khusus perempuan dibuat dengan niat melindungi perempuan commuter dari pelecehan seksual di kereta yang padat. Namun, mengapa gerbong ini ditempatkan di ujung rangkaian, paling depan atau paling belakang. Secara operasional, ia memudahkan pengawasan dan menghindari rebutan ruang. Tapi dalam konteks keselamatan, posisi ujung adalah salah satu titik paling rentan saat kecelakaan. Pada tragedi Bekasi Timur, gerbong khusus perempuan yang berada di bagian belakang menjadi titik benturan terparah.

Ini bukan berarti gerbong perempuan tidak penting, atau keselamatan penumpang lain kurang penting. Namun semua kebijakan perlindungan harus dilihat secara utuh. Aman dari pelecehan dan juga aman dari risiko kecelakaan. Mudah diawasi dan tidak menempatkan satu kelompok penumpang di posisi yang lebih rentan ketika sistem gagal.

Tragedi ini bukan hanya soal posisi gerbong, tapi bagaimana perlintasan berbahaya dibiarkan, flyover dan underpass tidak memadai, sistem pengamanan rapuh, dan keputusan operasional terlalu lama menempatkan efisiensi di atas keselamatan.

Hati saya pedih membaca berita tentang anak-anak yang kehilangan ibu mereka dalam tragedi ini. Sebagai ayah, saya membayangkan jika 18 tahun lagi, ketika anak saya dewasa dan harus commute, apakah ia masih akan dipaksa memilih antara dekat-tapi-bahaya atau aman-tapi-memutar seperti kita hari ini? Atau kita akhirnya membangun infrastruktur yang tidak memaksa warga mempertaruhkan nyawa hanya untuk sampai ke rumah, kantor, sekolah, atau stasiun?

Kita sering menyebut tragedi seperti ini sebagai kecelakaan. Padahal kecelakaan adalah sesuatu yang tidak bisa diperkirakan. Di perlintasan Bulak Kapal dan Ampera, risikonya sudah lama diketahui. Titik lemahnya sudah lama terlihat dan bahayanya sudah berkali-kali memberi peringatan.

Jika setelah 15 nyawa melayang kita masih sibuk mencari kambing hitam, alih-alih membenahi sistem, maka kita tidak sedang mencegah tragedi berikutnya. Kita sedang menunggunya.

Dan ketika hari itu datang, kita tidak bisa lagi menyebutnya musibah. Kita harus berani menyebutnya apa adanya: kegagalan yang sengaja dibiarkan terjadi.

Ilustrasi oleh Karina Tungari