Pemerintah tengah menggodok kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara dan pekerja swasta. Kebijakan ini disebut sebagai langkah efisiensi, sekaligus upaya menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan penerapan WFH dapat menghemat penggunaan BBM hingga 20 persen. Menurutnya, pengurangan mobilitas harian pekerja akan berdampak langsung pada konsumsi energi.
Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara Prasetya Hadi menegaskan kebijakan WFH tidak dilatarbelakangi masalah pasokan BBM. Dia menyebut, kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi kerja.
“Kita ingin menjadikan momentum ini untuk mengoreksi diri, memperbaiki diri,” ujarnya seperti dikutip dari Sekretaris Presiden pada (21/3).
Prasetyo menambahkan, kebijakan WFH akan diterapkan secara selektif. Sektor pelayanan publik serta industri dan perdagangan dipastikan tidak termasuk dalam skema ini. Pemerintah saat ini masih mematangkan aturan teknis, termasuk berkoordinasi antar kementerian terkait.
Baca juga: Cadangan BBM Menipis di Tengah Konflik Dunia, Apa Skenario Terburuk buat Warga?
“Sudah jelas sedang kita godok untuk kita finalkan nanti. Sesegara mungkin akan kita sampaikan ke masyarakat,” katanya.
Di kalangan ASN, kebijakan ini mendapat respons positif. Erom Suudatul Mukaromah, 28, ASN di Kementerian Agama, mengatakan instansinya telah lebih dulu menerapkan WFH setiap hari Jumat dalam sebulan terakhir.
Menurunya kebijakan tersebut membantu menghemat pengeluaran harian, khususnya biaya transportasi.
“Bensin jadi lebih hemat, bisa sekitar 50 ribu. Kerja juga terasa lebih efisien, lumayan WFH sehari,” ujarnya kepada Magdalene lewat pesan singkat (25/3).
Dari sisi kebijakan energi, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai WFH dapat menjadi stimulus jangka pendek di tengah tekanan harga pangan dan ketidakpastian pasokan energi global.
Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa mengatakan pengurangan perjalanan komuter di kawasan perkotaan dapat menekan konsumsi BBM di kota-kota besar, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi.
Namun, ia mengingatkan WFH bukan solusi tunggal. Menurutnya, kebijakan ini perlu menjadi bagian strategi yang lebih luas, terutama di tengah risiko geopolitik global, seperti potensi gangguan pasokan energi di kawasan Timur Tengah, termasuk Selat Hormuz, Iran.
Baca juga: ‘Panic Buying’ BBM: Apa yang Terjadi dan Kenapa Kita Harus Tenang
“Potensi gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz, Iran, akan jadi pemicu gangguan pasokan energi terhadap dalam negeri. Krisis ini menunjukkan Indonesia harus bergerak lebih cepat menuju sistem energi yang lebih efisien, lebih terbarukan, dan lebih tahan terhadap impor dan energi fosil lainnya yang harga dan pasokannya sangat dipengaruhi risiko geopolitik,” ujarnya seperti keterangan resmi yang diterima Magdalene (25/3).
Fabby berharap, kebijakan WFH tidak berhenti sebagai respon sementara, melainkan menjadi pintu masuk transformasi energi nasional. Ia mendorong pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih, termasuk peningkatan efisiensi dan pengembangan sumber energi terbarukan.
