Foto: Reuters
Senin malam, 27 April 2026. Kereta Api KA 4 Argo Bromo Anggrek menghantam bagian belakang KRL TM 5568A yang sedang berhenti di peron Stasiun Bekasi Timur. Empat belas nyawa hilang. Puluhan luka-luka. Ribuan penumpang lain terjebak dalam ketidakpastian di sepanjang jalur Jakarta–Cikarang.
Pemicunya disebut sebuah taksi listrik yang tertemper di perlintasan sebidang JPL 85—satu titik buta di antara sekian banyak titik buta dalam jaringan transportasi kita yang sudah lama dibiarkan semrawut. Kita akan segera diajak menyebut ini “kecelakaan murni,” anomali teknis, kesalahan manusia yang tak terhindarkan. Tapi bagi perempuan yang setiap hari bertaruh nyawa di atas rel dan aspal, tidak ada yang benar-benar tak terhindarkan dalam tragedi semacam ini.
Saya menulis ini bukan untuk meromantisasi kesedihan. Saya menulis ini karena kenyataan itu perlu dikatakan: hidup sebagai perempuan di Indonesia adalah hidup dalam kerentanan yang berlapis. Kadang ancaman itu datang dari dalam rumah, dalam bentuk kekerasan yang berujung kematian. Kadang dari jalanan, dalam bentuk pelecehan. Dan Senin malam kemarin, ia datang dari rel kereta—besi menghantam peron karena sistem yang gagal melindungi mereka yang paling bergantung padanya.
Empat belas orang yang meninggal itu bukan sekadar data dalam laporan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Mereka adalah ibu yang sedang dalam perjalanan pulang, anak perempuan yang ditunggu keluarganya, pekerja yang menjadi sandaran ekonomi rumah tangganya. Sebagian besar dari mereka, seperti mayoritas penumpang KRL di jam-jam malam, kemungkinan besar adalah perempuan pekerja—buruh pabrik, pekerja sektor jasa, karyawan yang menempuh perjalanan panjang demi upah yang sering kali tak sebanding dengan risikonya.
Ada ironi yang pahit di sini. Perempuan diajarkan untuk waspada, untuk tidak pulang terlalu malam agar tidak jadi korban kejahatan, dan memilih transportasi publik yang “aman.” Mereka menuruti itu dan melaju naik KRL. Tetap saja nyawa mereka melayang—bukan karena kriminalitas, tapi karena perlintasan sebidang yang tak dijaga dengan baik, sistem persinyalan yang gagal, dan infrastruktur yang bertahun-tahun diabaikan.
Ini bukan soal nasib buruk. Ini soal siapa yang menanggung akibat dari Keputusan, atau ketiadaan Keputusan, yang dibuat orang lain.
Ketika negara abai, perempuan yang membayar harganya
Di kota-kota besar Indonesia, perempuan adalah tulang punggung mobilitas harian. Mereka memakai transportasi publik bukan karena pilihan gaya hidup, tapi karena kebutuhan. Setelah seharian bekerja, mereka masih harus pulang untuk menjalankan peran lain: mengurus anak, menyiapkan kebutuhan rumah tangga, menjadi penjaga keluarga. Beban ganda itu nyata, dan perjalanan panjang dengan transportasi publik adalah bagian tak terpisahkan dari rutinitas itu.
Ketika negara gagal memastikan perlintasan sebidang aman, gagal memperbarui sistem persinyalan, gagal menertibkan titik-titik rawan yang sudah lama diketahui berbahaya, siapa yang paling terdampak? Mereka yang paling bergantung pada sistem itu. Dan di Indonesia, kelompok itu sebagian besar adalah perempuan dari kalangan pekerja.
Ada juga benang yang menghubungkan bahaya yang mengancam perempuan di ruang privat dengan di ruang publik. Di rumah, ancaman itu berwujud kekerasan fisik yang dibiarkan berlangsung karena sistem hukum yang lemah. Di luar rumah, ancaman itu berwujud infrastruktur yang bobrok karena tata kelola yang abai. Keduanya sama-sama merenggut nyawa. Dan keduanya lahir dari akar yang sama: sistem yang belum sungguh-sungguh menempatkan keselamatan perempuan sebagai urusan serius.
Baca juga: 5 Fakta Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur: Komentar Taksi Green SM hingga Semua Korban Perempuan
Investigasi saja tidak cukup
Presiden Prabowo Subianto hadir di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi dan memerintahkan investigasi menyeluruh. Itu langkah yang perlu, tapi kita harus kritis soal apa yang sungguh-sungguh akan diperiksa. Apakah investigasi ini akan menjawab mengapa JPL 85 masih menjadi titik buta yang mematikan setelah sekian lama? Mengapa sistem persinyalan bisa gagal total malam itu? Atau apakah ujungnya hanya akan berakhir pada pencarian kambing hitam—sopir taksi, petugas palang pintu—sementara akar masalahnya dibiarkan utuh untuk menunggu tragedi berikutnya?
Yang dibutuhkan bukan sekadar penjelasan teknis tentang apa yang salah malam itu. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang yang lebih mendasar: bahwa infrastruktur transportasi publik yang aman bukan kemewahan dan bukan proyek prestise, melainkan hak dasar warga negara—terutama mereka yang paling bergantung padanya dan paling menanggung akibat ketika ia gagal. Kemajuan tidak bisa hanya diukur dari seberapa cepat kereta bisa melaju dari Gambir ke Surabaya. Ia harus diukur juga dari seberapa aman seorang ibu bisa pulang dari shift malam di Bekasi tanpa harus khawatir tidak sampai di rumah.
Pemerintah perlu menyadari bahwa menyediakan transportasi publik yang benar-benar aman adalah bagian dari tanggung jawab yang lebih luas: memastikan perempuan tidak terus-menerus menjadi pihak yang paling menanggung akibat dari kegagalan sistem. Selama keamanan publik belum menjadi prioritas di atas retorika kemajuan teknologi, selama itu pula yang paling dirugikan adalah mereka yang tidak punya pilihan selain menggunakan sistem itu setiap harinya.
Kita berduka untuk empat belas nyawa yang hilang Senin malam itu. Tapi duka saja tidak cukup. Tidak untuk tragedi yang lahir dari pengabaian yang sebetulnya bisa dicegah. Bagi perempuan Indonesia, bertahan hidup setiap hari sudah cukup menguras tenaga dan pikiran. Seharusnya, kita tidak perlu bertaruh nyawa hanya untuk sekadar sampai di rumah.
