Kematian Ibu Hamil di Intan Jaya: Sampai Kapan Warga Bayar Ongkos Militerisasi dengan Nyawa Mereka?
Peringatan pemicu: Kekerasan berbasis gender berujung femisida.
Seorang perempuan yang tengah mengandung tujuh bulan ditemukan meninggal dunia di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, (2/7) malam. Berdasarkan laporan Jubi.id, korban bernama Melkiana Duwita dilaporkan tewas tertembak bersama janin yang dikandungnya.
Dugaan sementara, Melkiana tertembak peluru yang diduga berasal dari arah pos militer yang berjarak sekitar 50 meter dari rumahnya di kawasan Jaringan (J2) Kota Sugapa. Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom, mengonfirmasi adanya penembakan. Menurutnya, suara tembakan terdengar dari Pos Militer Indonesia di J2, Kampung Bilogai dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa Kota, Kabupaten Intan Jaya, sebelum korban ditemukan dalam kondisi tertembak.
“Ada penembakan tersebut (diduga) dilakukan oleh aparat militer Indonesia dari dalam pos, yang ditujukan rumah-rumah warga sipil di pusat Kota Sugapa hingga (mengakibatkan) jatuhnya korban jiwa seorang ibu hamil dan banyak rumah-rumah warga sipil menjadi korban penembakan,” kata Sambom kepada Jubi.id (2/7).
Kematian Melkiana menambah daftar warga sipil yang menjadi korban di tengah meningkatnya operasi keamanan dan kekerasan bersenjata di Intan Jaya. Sebelumnya, empat warga dilaporkan tewas tertembak dalam rentang 29 Juni hingga 2 Juli 2026. Masih berdasarkan laporan Jubi.id, Marten Waya menyebut para korban terdiri atas seorang gembala bernama Elianus Agimbau, seorang pemuda bernama Okto Tigau, serta Melkiana Duwita beserta bayi yang dikandungnya.
Baca juga: Kenapa Perempuan Paling Dikorbankan di Tengah Hilangnya Hutan Papua?
Warga Sipil Terus Menjadi Korban
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai rangkaian kematian warga sipil tersebut terjadi di tengah meningkatnya kekerasan bersenjata di Intan Jaya. Menurutnya, tragedi ini kembali memperlihatkan warga sipil tetap menjadi kelompok paling rentan ketika pendekatan keamanan terus dikedepankan di Papua.
“Ini menjadi bukti nyata bahwa kekerasan di Tanah Papua belum menemui titik terang. Dominasi pendekatan keamanan militeristik yang selama ini dikedepankan negara terbukti tetap gagal memutus rantai konflik, dan justru kerap melahirkan siklus-siklus kekerasan baru,” terang Usman (3/7).
Usman juga menegaskan rangkaian kematian warga sipil tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menilai negara tidak boleh membiarkan kekerasan terhadap warga sipil terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
“Pihak berwenang harus mengusut tuntas, secara transparan dan independen, atas kasus kematian Ibu Melkiana dan juga atas seluruh rangkaian kekerasan sebelumnya di tanah Papua. Bahkan negara perlu membentuk tim pencari fakta independen untuk mengusut kasus-kasus pembunuhan di luar hukum ini secara objektif dan transparan,” tutup Usman.
Baca juga: Kepemimpinan Mama Papua: Saling Jaga, Lestarikan Laut lewat Tradisi Sasi
Senada dengan itu, Siti Aminah Tardi atau Amik dari Indonesian Legal Resource Center (ILRC) menilai kematian Melkiana menunjukkan adanya lapisan kerentanan yang dialami warga sipil di wilayah yang mengalami kekerasan bersenjata. Selain tinggal di daerah dengan tingkat kekerasan yang tinggi, korban juga merupakan perempuan yang sedang hamil sehingga menghadapi kerentanan berlapis akibat gender, kondisi kehamilan, etnis, dan situasi keamanan.
Amik menilai penyelidikan independen perlu segera dilakukan agar penyebab kematian Melkiana dapat diungkap secara transparan. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk mencegah impunitas sekaligus menghindari memburuknya situasi kekerasan di Papua.
“Penting untuk segera dilakukan penyelidikan secara independen dan akuntable yang dapat dipercaya publik agar tidak terjadi impunitas dan tidak memperburuk kekerasan di Papua,” tegasnya (3/7).
