Foto: Canva
Saat tahun ajaran 2025/2026 dimulai, Rara, 45, menerima pemberitahuan dari sekolah bahwa anaknya akan menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena anaknya sering tidak menyukai menu yang diberikan, makanan tersebut kerap dibawa pulang. Dari situlah Rara mulai memperhatikan isi seporsi ompreng MBG.
Pada Selasa (9/6), menu yang diterima berupa nasi putih, dori asam manis, tumis brokoli dan wortel, tahu goreng, serta lima buah anggur. Sehari kemudian, ompreng berisi nasi putih, sepotong ayam kecap dan tempe goreng, tumis kailan, serta semangka.
Baca Juga: Bekal dari Rumah: Perlawanan Perempuan di Tengah Program MBG yang Gagal Lindungi Anak
Namun, menurut Rara, makanan yang diterima sering kali tidak sesuai dengan foto yang dikirim guru kepada orang tua. Ia mencontohkan porsi nasi yang sedikit, ayam katsu yang lebih banyak tepung daripada daging, hingga sayuran yang hanya terdiri dari dua potong buncis dan empat iris wortel rebus.
Situasi berbeda terjadi saat ada hari libur. Menu MBG biasanya dirapel untuk beberapa hari sekaligus. Anak Rara pernah menerima satu buah naga, tiga buah roti yang salah satunya seharga Rp2 ribu, serta susu UHT.
Dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026, anggaran per hari untuk setiap penerima MBG ditetapkan sebesar Rp13 ribu hingga Rp15 ribu. Nilai tersebut mencakup bahan baku, biaya operasional, dan insentif fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Melihat menu yang diterima anaknya, Rara mempertanyakan apakah makanan tersebut benar-benar bernilai hingga Rp15 ribu per porsi.
“Kurang (dari Rp15 ribu) lah kak. Kalau masak sendiri, harga seporsi MBG anakku cuma separuhnya. Paling Rp6 ribu sampai Rp7 ribu,” ungkap Rara.
Perhitungan serupa juga dilakukan “Isma”. Ibu dari balita berusia satu tahun itu mengatakan Rp15 ribu cukup untuk memasak sayur bayam dan jagung, protein berupa telur atau tahu, tempe, ayam potong kecil, serta nasi putih.
Sementara itu, menu MBG yang diterima di posyandu dekat rumahnya di Depok, Jawa Barat, menurut Isma justru sulit dikonsumsi anaknya. Ia mencontohkan nasi putih dengan ayam goreng dan tumis taoge bertekstur keras, atau burger dengan dua iris timun dan saus sambal yang diterima pekan lalu.
Padahal, Isma belum mengizinkan anaknya mengonsumsi makanan ultra-proses.
“Aku agak kaget setiap lihat menu yang dikasih. Soalnya nggak bisa kemakan, kecuali nasi dan buah. Buat balita juga agak riskan, apalagi yang alergi gluten atau susu sapi. Makanya buatku, MBG justru bikin ketar-ketir,” ujar Isma.
Keresahan serupa dirasakan Emma, 42, ibu pekerja yang kedua anaknya menerima MBG. Menurutnya, pilihan menu memang cukup beragam, tetapi kualitas bahan dan kandungan gizinya sering kali dipertanyakan.
Ia mencontohkan burger dengan patty yang lebih banyak tepung daripada daging. Ada pula menu berupa roti seharga Rp2 ribu, susu UHT, dan biskuit Regal. Menjelang libur sekolah, anaknya bahkan pernah menerima setengah kilogram ayam ungkep mentah yang divakum sebagai menu rapelan.
“Suka miris lihat anak-anak dikasih makanan kayak gini. Kayak menu roti itu juga kan harganya nggak sampai Rp15 ribu,” ucap Emma.
Pengalaman Rara, Isma, dan Emma memperlihatkan adanya kesenjangan antara anggaran yang dialokasikan dan kualitas makanan yang diterima. Di tengah kasus dugaan korupsi MBG yang sedang diusut aparat penegak hukum, kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pengelolaan dana program tersebut.
Baca Juga: Temuan Riset Tingkat Kepuasan Penerima MBG
Anggaran yang Dikorupsi
Awal Juni lalu, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tata kelola MBG.
Mengutip Detik.com, berdasarkan penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman, ketiganya terafiliasi dengan yayasan yang bermitra dengan SPPG. Yayasan tersebut menerima dana miliaran rupiah setiap hari, padahal pengelolaan MBG seharusnya dilakukan oleh yayasan di masing-masing sekolah.
Selain itu, Dadan, Sony, dan Lodewyk diduga menaikkan harga barang dan jasa dalam pengadaan motor listrik, tablet, sepatu, dan televisi.
Agus Sarwono, peneliti sekaligus Program Officer Democratic and Participation Governance di Transparency International Indonesia, mengatakan penetapan ketiga tersangka tersebut mengonfirmasi peringatan organisasinya mengenai risiko korupsi dalam program MBG.
“Dari jauh hari kami mengatakan, program ini sangat rawan terhadap konflik kepentingan. Yang katanya bermanfaat, malah dipakai belanja motor, seragam. Itu kan (anggarannya) nggak langsung diperoleh penerima manfaat,” kata Agus kepada Magdalene (19/6).
Dalam laporan yang dirilis pada Juni 2025, Transparency International Indonesia menyoroti tingginya potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan MBG. Salah satu penyebabnya adalah proses penunjukan mitra pengelola SPPG yang tidak transparan, sehingga membuka ruang afiliasi dengan kelompok tertentu, baik karena kedekatan politik maupun hubungan dengan aparatur negara.
Laporan tersebut juga menilai tata kelola program MBG belum memadai. Hingga kini belum ada regulasi setingkat Peraturan Presiden yang mengatur koordinasi lintas sektor, pembagian kewenangan, serta mekanisme akuntabilitas secara jelas.
“Kita nggak pernah tahu pengadaan bahan baku ini pakai skema apa, dapur belanjanya ke mana. Makanya kami melihat, konflik kepentingan dalam program ini nggak cuma di balik izin, tapi sampai ke area dapur,” terang Agus.
Baca Juga: Bayang-bayang (Bisnis) Militer di Dapur MBG Kita
Apa yang Perlu Dilakukan?
Bagi Rara, anggaran MBG lebih baik dialokasikan untuk membantu biaya pendidikan. Sebagai pekerja rumah tangga (PRT) dengan anak yang bersekolah di SD swasta, ia mengaku masih harus menanggung berbagai kebutuhan sekolah.
Setiap bulan, Rara harus membayar uang sekolah sebesar Rp130 ribu. Selain itu, saat kenaikan kelas ia juga perlu menyiapkan biaya daftar ulang dan uang buku hingga Rp2,8 juta.
“Mendingan program ini dihentikan, terus pemerintah menggratiskan atau membantu sebagian (biaya pendidikan). Daripada program MBG ini, nggak membantu sama sekali,” tutur Rara.
Agus menilai usulan tersebut layak dipertimbangkan. Menurutnya, masih banyak sekolah yang menghadapi persoalan operasional dan infrastruktur yang membutuhkan dukungan anggaran.
Di sisi lain, ia menilai pemerintah dan BGN perlu melakukan sejumlah perbaikan dalam pelaksanaan MBG. Pertama, meningkatkan transparansi SPPG dalam perencanaan dan pembelanjaan. Kedua, melibatkan pihak sekolah dalam pelaksanaan program. Ketiga, memastikan penerima manfaat dan menu yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan gizi sasaran.
Agus juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi program MBG. Menurutnya, banyak warga bersedia ikut mengawasi, tetapi akses informasi dari BGN maupun pengelola dapur masih sangat terbatas.
“Kalau dapur membuka ruang komunikasi dengan publik, dan mengundang kelompok masyarakat, tentu akan lebih baik,” tutupnya.
