Masyarakat Sipil Segel Kantor BGN, Para Ibu Sampaikan Keresahan

Foto: Aurelia Gracia/Magdalene

MBG Watch, koalisi masyarakat yang memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), “menyegel” kantor Badan Gizi Nasional (BGN) (10/6). Mereka menuntut agar BGN melakukan moratorium total dengan independen dan transparan, serta mengevaluasi program tersebut secara menyeluruh.

“Kami menuntut (BGN) untuk mengaudit seluruh dana yang dialirkan untuk program ini, dan mengusut kasus korupsi yang melibatkan mantan kepala BGN sampai tuntas,” ungkap Koordinator Eksternal Advokasi MBG Watch, Galau D. Muhammad.

Baca Juga: Ada Bahaya di Balik Latah Kita Pakai Lagu Mas Bahlil Ganteng (MBG) di Medsos

Selain itu, MBG Watch juga meminta BGN menghentikan operasional program untuk sementara waktu. Tujuannya, supaya mereka fokus memperbaiki tata kelola, dari regulasi sampai pendistribusian. Bukan sekadar mencopot pejabat dan menggantikannya dengan yang baru—seperti yang terjadi belakangan, saat korupsi yang dilakukan Mantan Kepala BGN Dadan Hidayana, bersama kedua mantan wakilnya, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, terungkap.

“Sebenarnya (korupsi) itu sudah kami prediksi dari tahun lalu,” jelas anggota MBG Watch Agus Sarwono, pada Magdalene.

Agus mengatakan, pada 2025, Transparency International Indonesia—lembaga swadaya masyarakat antikorupsi—merilis kajian risiko korupsi dari MBG. Dalam temuan itu, disebutkan bahwa terdapat konflik kepentingan, penggelembungan harga, dan mark up dalam pelaksanaan MBG. Ditambah tertutupnya informasi proses seleksi yayasan mitra.

“Semuanya terkonfirmasi. Makanya kami menginisiasi untuk menyegel BGN,” tambah Agus.

Tuntutan penyegelan BGN ini dilakukan selama 30 hari. Sebagai bentuk protes, puluhan masyarakat yang hadir—didominasi perempuan—membawa panci, sodet, poster, dan struk belanja. Mereka juga membagikan makanan ke pengendara kendaraan bermotor, yang melintas di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Bahkan mengajak para pengendara ikut mengungkapkan keresahan, dengan membunyikan klakson.

Baca Juga: Temuan Riset Tingkat Kepuasan Penerima MBG

Keresahan Para Ibu terhadap MBG

Ajeng, 40, ibu dua anak yang ikut aksi, menyampaikan keresahannya atas MBG. Menurutnya, program ini hanya berlangsung untuk menguntungkan elit politik—terlihat dari kasus korupsi MBG. Sementara masyarakat, kembali menjadi korban kebijakan pemerintah. Salah satunya peningkatan harga bahan makanan, karena lonjakan permintaan untuk memenuhi komoditas. 

Kepada Magdalene, Ajeng mengeluhkan kenaikan harga ayam sebesar 50 persen di Pasar Pagedangan, Banten. Ia juga kesulitan mencari tahu dan tempe, sebagai protein alternatif.

“Apa-apa mahal. Kita harus muter otak buat menyesuaikan uang belanja, sedangkan pajaknya dipake mereka (para pejabat) kayak gini,” ujar Ajeng.

Hal serupa dialami Annette, 46, dari Aliansi Ibu Indonesia. Warteg tempatnya berlangganan menu katering, mengurangi porsi makanan demi mempertahankan harga.

Baca Juga: Dari Kantin hingga Katering: Bagaimana MBG Gerus Pendapatan Perempuan

“Tadinya kan Rp15 ribu dapat makanan dan es teh manis, sekarang es teh manisnya nggak ada,” cerita Annette. “Penjualnya juga bilang kalau omzet berkurang karena daya beli menurun.”

Melihat MBG yang berpusat di pemerintah, ia mengatakan sistem ini meredupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dampaknya, warga yang penghasilannya dari berjualan, harus mencari cara lain untuk bertahan hidup.

Ketika ditanya optimisme dari situasi ini, Annette menjawab: “Pesimis kalau melihat tindakan pemerintah yang enggak peduli sama warga. Tapi optimis melihat semangat teman-teman, terutama orang muda, yang mau terus bergerak.”