Panduan Feminis Lawan Penjajahan AS-Israel atas Iran ala Dr. Lailatul Fitriyah

Foto: BBC

Hingga (26/3), agresi militer Amerika Serikat (AS) dan Israel ke wilayah kedaulatan Republik Islam Iran terus menunjukkan eskalasi yang mematikan. Serangan udara yang menyasar instalasi militer, pusat energi, hingga kawasan padat penduduk di Teheran, Isfahan, dan Shiraz telah melumpuhkan sebagian besar infrastruktur sipil nasional.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Iran pada (25/3), tercatat sedikitnya 1.500 jiwa meninggal dunia dan 18.551 lainnya mengalami luka-luka akibat hantaman rudal dan pengeboman udara.

Besarnya jumlah korban memicu beragam respons global. Namun, tidak sedikit respons yang justru menunjukkan kegamangan dalam menentukan arah solidaritas. Celakanya, media Barat secara intens menyoroti euforia kelompok diaspora Iran di berbagai kota dunia yang merayakan serangan itu sebagai awal runtuhnya kekuasaan Ayatollah. Narasi yang dibangun cenderung seragam, menempatkan invasi sebagai perang demi “pembebasan”, dengan fokus pada isu hak-hak perempuan Iran yang selama ini digambarkan tertindas secara sistemik.

Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Di tengah ancaman terhadap kedaulatan negara, sebagian warga Iran justru menggelar aksi protes menolak serangan tersebut. Dalam sejumlah kasus, mereka juga menyatakan solidaritas terhadap respons militer pemerintah Iran terhadap AS dan Israel.

Rekaman aksi protes warga ini beredar luas di berbagai platform media sosial, tetapi tidak mendapat porsi yang seimbang dalam pemberitaan media arus utama. Ketimpangan informasi tersebut memperkuat kebingungan publik global dalam memetakan posisi solidaritas secara lebih utuh.

Untuk mengurai persimpangan antara perjuangan hak-hak domestik yang kerap dikooptasi dan ancaman nyata terhadap kedaulatan oleh kekuatan asing, Magdalene berbincang dengan Dr. Lailatul Fitriyah, Associate Professor of Interreligious Studies dari Claremont School of Theology.

Baca Juga: Yang Perlu Kita Tahu tentang Kemelut di Timur Tengah Sekarang

Saat ini, narasi dukungan terhadap serangan militer ke Iran tampak dominan di media Barat dan kerap divalidasi oleh suara diaspora. Bagaimana Anda melihat pola pemberitaan ini?

Kita harus menyadari bahwa sumber-sumber informasi yang memiliki hubungan signifikan dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel sudah pasti akan menunjukkan bias yang nyata. Keberpihakan ini sangat terlihat jika kita membedah struktur korporasi media internasional saat ini—mulai dari CNN, BBC, hingga CBS. Media-media yang berbasis di Amerika dan Eropa Barat ini pada dasarnya telah disetir oleh kepentingan politik dan ekonomi Amerika Serikat.

Hal ini menjelaskan mengapa narasi yang muncul sering kali hanya mewakili kelompok diaspora Iran yang mengekspresikan kegembiraan atas serangan AS dan Israel. Kelompok ini rata-rata adalah mereka yang meninggalkan Iran setelah Revolusi Islam 1979 dan memiliki keterikatan historis dengan rezim Shah yang berkuasa sebelumnya.

Penting untuk diingat Revolusi 1979 terjadi justru untuk menggulingkan kekuasaan Shah Mohammad Reza Pahlavi. Jika kita menilik detail sejarah, pemerintahan Shah bukanlah sistem yang demokratis. Mereka memerintah dengan tangan besi dan memiliki polisi rahasia yang kerap menangkap aktivis serta kelompok oposisi. Praktik otoritarian inilah yang menjadi salah satu faktor utama pemicu pecahnya revolusi.

Kelompok diaspora yang kini menetap di Amerika Utara umumnya membawa aset kekayaan yang sangat besar saat berpindah, mengingat pemerintahan Shah dikenal sangat korup. Oleh karena itu, kegembiraan yang mereka tunjukkan saat ini sebenarnya berakar pada romantisasi masa lalu, sebuah nostalgia terhadap era di mana kakek-nenek atau keluarga mereka memegang kendali kekuasaan.

Mereka membayangkan jika pemerintahan Islam di Iran berhasil digulingkan melalui kekuatan militer Amerika dan Israel, sistem monarki Shah bisa kembali berkuasa, sehingga kekayaan serta privilese politik mereka dapat pulih kembali. Ada dimensi romantisasi kekuasaan yang sangat kental di balik dukungan mereka terhadap invasi ini.

Di sinilah kita dituntut untuk bersikap benar-benar kritis terhadap perbedaan sosiologis yang ada. Media-media seperti CBS, BBC, dan CNN cenderung selalu menghadirkan suara-suara diaspora sebagai representasi tunggal dari seluruh rakyat Iran. Padahal, suara warga Iran yang benar-benar masih hidup dan menetap di sana hingga saat ini justru sering kali ditenggelamkan oleh media internasional.

Jika kita jeli, fakta yang muncul dari jurnalis-jurnalis independen di dalam negeri Iran menunjukkan realitas yang berbeda. Masyarakat yang masih bertahan di sana justru secara tegas menolak invasi serta imperialisme Amerika Serikat dan Israel.

Karena itu, prioritas utama kita saat ini adalah melawan kekuatan imperialisme tersebut. Kita bisa melihat bagaimana setidaknya sejak peristiwa 7 Oktober 2024, kekuatan imperialisme AS dan Israel benar-benar memberangus habis kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Serangan bom yang terjadi di Lebanon, Suriah, Irak, Venezuela, hingga Iran, semuanya dilakukan secara ekstrajudisial–dilancarkan begitu saja tanpa mematuhi hukum internasional maupun prinsip kemanusiaan.

Banyak orang yang ragu memberikan solidaritas karena menganggap pemerintah Iran otoritarian. Apakah kebencian pada rezim bisa menjadi alasan untuk membenarkan invasi militer?

Kebebasan perempuan dan kawan-kawan queer memang banyak sekali terancam di bawah konteks pemerintahan Iran itu sendiri. Namun, menurut saya, isu tersebut sekarang harus diletakkan di latar belakang terlebih dahulu. Fokus utama yang harus dikedepankan saat ini adalah bagaimana kita melawan imperialisme ini dulu. Sebab, sejelek apa pun sebuah pemerintahan, atau serepresif apa pun sebuah negara, invasi militer asing tetap merupakan hal yang melanggar hukum internasional.

Katakanlah kita bawa lagi ke konteks peristiwa 1998 di Indonesia. Bayangkan jika saat kita sedang berjuang melawan rezim Soeharto, kemudian tiba-tiba ada invasi militer dari Amerika Serikat yang datang dengan klaim ingin membebaskan rakyat Indonesia dari Soeharto. Itu pasti sangat bermasalah. Karena selama ini, sejarah menunjukkan bahwa invasi militer dari Amerika Serikat maupun negara-negara Barat lainnya tidak pernah benar-benar ditujukan untuk sebuah pembebasan.

Kita bisa melihat konteks serupa di Irak, misalnya. Beberapa dekade lalu, Amerika Serikat menginvasi Irak dengan dalih ingin membebaskan rakyat dari Saddam Hussein melalui klaim kepemilikan senjata nuklir yang ternyata palsu. Namun, setelah Saddam Hussein diburu, ditangkap, dan dibunuh, apa yang terjadi di Irak sekarang? Yang ada justru instabilitas total. Tidak ada pembebasan di sana; yang terjadi justru sumber daya alam Irak banyak sekali yang dikuras dan dibawa ke Amerika Serikat.

Kemudian kita juga bisa bicara soal Afghanistan pasca-9/11. Invasi militer Amerika ke Afghanistan saat itu dijustifikasi dengan narasi mereka ingin membebaskan perempuan-perempuan Afghanistan dari Taliban; membebaskan mereka dari rezim Islam yang sangat patriarkal. Lalu mereka menginvasi. 

Sekarang apa buktinya? Setelah bertahun-tahun perang, setelah berjuta-juta nyawa warga Afghanistan mati sia-sia dalam invasi itu, dan setelah mereka menarik pasukannya beberapa tahun lalu, Taliban justru muncul dan berkuasa kembali. Bahkan sekarang perempuan di Afghanistan malah tidak boleh sekolah dan sebagainya. Jadi, narasi invasi militer untuk membebaskan itu sama sekali bohong. Tidak pernah ada invasi militer yang bisa dilakukan dengan alasan pembebasan sejati.

Baca Juga: Kenapa Serangan Israel ke Palestina adalah Isu Feminis

Apa yang menjadi landasan justifikasi imperialisme AS dan Israel?

Kita harus memahami konsep Orientalisme Edward Said. Orientalisme itu adalah diskursus di mana negara-negara barat itu membangun konstruksi identitas mereka dengan cara meliankan yang lain. Jadi oh kalau negara-negara muslim patriarkal kita bebas. Kalau negara-negara muslim tidak beradab kita beradab. Jadi orientalisme itu cerminan identitas barat yang diproyeksikan ke negara-negara lain. 

Apa yang terjadi sekarang framing yang ada: “Oh Republik Islam Iran itu patriarkal banget makanya harus dibumihanguskan.” Itu kita harus melihatnya dari lensa Islamofobia juga. Framing-nya adalah “Oh, Islam itu adalah agama yang memiliki kekerasan yang inherent terhadap perempuan di dalamnya”. Itu jelas-jelas hal yang dilupakan di dalam framing itu adalah betapa patriarkalnya juga pemerintahan Amerika Serikat misalnya betapa patriarkalnya juga pemerintahan pemerintahan di barat misalnya. 

Di banyak negara bagian  AS, child marriage, pernikahan di bawah umur itu masih legal lho. Permasalahan patriarkal kita berbeda, Iran juga punya permasalahan patriarkalnya sendiri, Afghanistan punya permasalahan patriarkalnya sendiri. Yang salah adalah ketika kita menganggap negara-negara Barat itu sudah bebas dari permasalahan patriarkal dan negara-negara Islam itu yang belum bebas dan harus dibebaskan.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, banyak pihak yang mendesak agar isu hak-hak perempuan dan kelompok minoritas di Iran tetap menjadi agenda utama di tengah serangan ini. Namun, Anda melihat ada hierarki prioritas yang harus diperjuangkan terlebih dahulu. Mengapa demikian?

Bagaimana mungkin kita bisa memikirkan kebebasan, apalagi membangun sebuah gerakan, jika dalam kehidupan sehari-hari kita terus dibunuhi oleh serangan Israel? Menurut saya, kebebasan itu memiliki hierarki: ada kebebasan primer, yaitu hak untuk hidup. Baru kemudian ada kebebasan sekunder yang mengikutinya, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan menjadi perempuan, atau menjadi kelompok queer.

Jika setiap hari kita dibunuhi, dibuat kelaparan, disiksa, dan dipaksa hidup dalam konteks genosida, tidak mungkin kita bisa memikirkan soal identitas atau kebebasan berekspresi. Itu hal yang mustahil.

Itulah mengapa saya menekankan kita harus menyatukan semangat untuk melawan imperialisme ini terlebih dahulu. Imperialisme adalah kekuatan kematian yang merusak kehidupan dan melanggar hak hidup orang lain secara mendasar. Masalah ini harus diselesaikan lebih dulu.

Saat perang meletus seperti sekarang, segala sesuatunya berhenti. Sekolah dibakar, museum dihancurkan, dan pusat kesenian dibom. Artinya, yang dibunuh bukan hanya manusianya, tetapi juga semangat kebudayaan masyarakat Iran ikut dibumihanguskan. Padahal, jika kita bicara soal pergerakan akar rumput, seni dan akademisi adalah medium yang paling utama.

Melalui invasi ini, mereka sebenarnya sedang membunuh ide dan identitas masyarakat agar rakyat tidak lagi memiliki akar budaya setelah perang selesai. Jika akar budaya itu hilang, dari mana gerakan akar rumput akan bermula? Tidak akan ada lagi mediumnya.

Maka dari itu, pembebasan harus dicapai oleh masyarakat di dalam negara itu sendiri. Jika kita benar-benar peduli terhadap perjuangan pembebasan di Iran, terhadap isu feminisme dan gender di sana, maka yang harus dilakukan sekarang adalah melawan imperialisme. Menyatakan invasi militer Amerika dan Israel ke Iran tidak benar dan harus ditolak.

Jika pun ada reformasi dalam masyarakat Iran, perubahan itu harus datang dari masyarakat Iran sendiri, tanpa intervensi dari luar.

Itulah sebabnya saya mengatakan lapis pertama yang harus diprioritaskan saat ini adalah melawan imperialisme, karena itulah yang paling nyata mengancam kehidupan. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang membebaskan perempuan di Iran jika mereka sendiri sudah menjadi korban bom?

Seperti anak-anak sekolah di sekolah khusus perempuan yang menjadi sasaran awal serangan—lebih dari 180 anak perempuan terbunuh oleh bom Amerika dan Israel.

Saat ini, jumlah korban terus bertambah. Perempuan dan anak-anak menjadi korban dalam jumlah besar. Dalam situasi seperti ini, sulit membayangkan pembebasan ketika nyawa mereka sendiri tidak terlindungi. Itu lapisan pertama yang harus dihadapi.

Lapisan keduanya adalah nanti kalau sudah imperialisme ini sudah kalah, yang aku sangat berdoa sekali, saya mendukung kekuatan rezim Iran untuk terus melawan rezim Amerika dan Israel.

Jika perjuangan pada lapis pertama ini telah selesai, barulah kita bisa berbicara soal reformasi dalam masyarakat Iran. Di situlah kita dapat mendukung suara-suara feminis, sekaligus mendukung suara-suara queer di sana. Namun, perlu diingat, pembebasan feminisme itu sendiri merupakan pembebasan yang juga harus melawan kekuatan imperialisme.

Anda menyebutkan bahaya “Feminisme Liberal” yang kerap menjadi alat imperialisme. Bisa dijelaskan lebih lanjut?

Jadi kalau kita mendukung feminisme di Iran kita harus bisa menjamin bahwa feminisme yang kita dukung itu bukan feminisme liberal. Karena feminisme liberal itu menjadi senjata lagi kan untuk imperialisme barat, untuk mengintervensi lagi. Jadi isu-isu seperti kebebasan berhijab misalnya dan sebagainya, itu harus dilihat secara kritis. Aku sangat setuju sekali dengan kebebasan berhijab. Aku sangat setuju dengan hak perempuan untuk bisa memakai apapun yang mereka mau pakai. Tapi aku tidak setuju ketika kebebasan perempuan itu hanya diartikan sebagai kebebasan untuk memakai rok mini. 

Di sini itu wacananya adalah: “Oh kita itu lho menyerang Iran karena kita ingin perempuan-perempuan Iran itu bisa pakai bikini, perempuan Iran bisa pakai rok mini kayak gitu kan.” Nah itu itu bukannya itu hanya objektifikasi seksual kemudian kan gitu loh. Jadi kamu ingin membebaskan perempuan Iran hanya supaya kamu ingin melihat mereka di dalam bikini gitu kan memakai bikini. Nah, itu kan objektifikasi lagi. Itu hanya patriarki lagi akhirnya. Jadi aku pikir itu kalaupun kita mendukung feminisme di Iran, hati-hati jangan mendukung bentuk-bentuk feminisme liberal.

Iran itu sebenarnya kalau kita melihat kebebasan perempuan Iran untuk berkarir itu sangat-sangat bebas loh sebenarnya. Perempuan-perempuan di Iran itu adalah populasi perempuan yang paling tinggi, salah satu populasi perempuan yang paling tinggi pendidikannya itu sebenarnya. Jadi menurut pemerintahan Islam itu sendiri ya, yang seringkali kita konsepsikan sebagai konservatif, kebebasan berkarir, kebebasan untuk bekerja di ruang publik, itu sama sekali hal yang disetujui oleh pemerintahan Islam. 

Mereka benar-benar membebaskan perempuan di sana untuk menjadi apapun yang mereka mau secara karir gitu loh. Yang menjadi masalah salah satu masalah terbesar itu kan imposisi doktrin pakaian gitu ya, pakaian di publik kamu harus tampil seperti ini itu dan kemudian mungkin kebebasan queer untuk berekspresi untuk menjalani hak hidup mereka itu juga hal yang menjadi masalah jadi kita juga harus benar-benar hati-hati.

Baca Juga: Dampak Sunyi Serangan Israel ke Palestina: Cemari Lingkungan dan Rusak Hutan

Ada perspektif yang terlewat dalam pemberitaan, misalnya soal hak kelompok marginal di Iran. Bagaimana Anda melihat agensi mereka di luar standar Barat?

Banyak orang yang tidak tahu bahwa fatwa itu ada. Ayatullah di Iran, dalam konteks otoritas keagamaan Syiah, sejak dekade 80-an—kalau saya tidak salah—sudah mengeluarkan fatwa bahwa operasi gender dan kelamin untuk orang-orang trans itu diperbolehkan, halal, disetujui.

Jadi, di setiap masyarakat, kekerasan patriarkal itu selalu punya wujudnya sendiri. Tapi di saat yang sama, selalu ada aspek-aspek yang sebenarnya adil secara gender, walaupun di aspek lainnya masih patriarkal. Sejak tahun 80-an, orang-orang trans yang mengklaim identitasnya dan ingin melakukan intervensi medis untuk melengkapi identitas mereka itu dihalalkan di sana.

Di sinilah pentingnya memahami konsep Saba Mahmood, seorang akademisi yang sudah meninggal beberapa tahun lalu, yang punya konsep agensi non-liberal. Jadi, agensi non-liberal itu adalah agensi di mana ekspresi diri, kedirian perempuan dan kedirian queer, tidak terbatas pada konsep-konsep ekspresi Barat.

Kalau di Barat, ekspresi kedirian itu sering dipahami sebagai kebebasan untuk melakukan segala sesuatu, harus melawan secara aktif, dan sebagainya. Itu adalah konsepsi kedirian Barat. Sementara kalau kita lihat di masyarakat lain, terutama di global south seperti Mesir, Indonesia, atau Iran, bentuk agensi seperti itu justru tidak selalu menjadi acuan. Kita memaknai kebebasan dengan cara yang berbeda.

Contohnya, ketika kita melihat perempuan yang aktif secara agama, terutama dalam Islam, lalu mereka memilih bercadar, atau memilih mendedikasikan diri pada kehidupan rumah tangga. Itu semua adalah bentuk agensi yang bisa dihormati dalam konteks feminisme non-liberal.

Untuk menjadi seorang feminis, kuncinya adalah kebebasan untuk memilih tanpa tekanan atau intimidasi. Tapi sekarang, banyak perempuan di Iran sudah menjadi korban serangan ini—ada yang terluka, ada yang meninggal. Anak-anak pun tidak terlindungi, dan kawan-kawan queer juga tidak terlindungi.

Jika kita menarik benang merahnya, apakah ini berarti perlawanan terhadap imperialisme sebenarnya adalah bagian dari napas feminisme itu sendiri? Bagaimana kita seharusnya memperluas definisi feminisme dalam konteks ini?

Kebanyakan dari kita melihat dan memahami feminisme hanya sebatas permasalahan kebebasan pribadi, bukan sebagai media pembebasan masyarakat. Itu yang salah menurut saya. Memang kebebasan pribadi adalah bagian dari feminisme, tapi feminisme itu juga soal perlindungan lingkungan dan hak hidup. Kita harus memperluas pemahaman kita; feminisme bukan cuma soal berkarir, tapi soal bagaimana kita memanusiakan kelompok-kelompok yang biasanya didehumanisasi oleh sistem—perempuan, anak-anak, kaum miskin kota, kawan-kawan queer, hingga minoritas beragama. Itulah feminisme.

Kalau kita memahami feminisme dalam konteks yang luas, kita akan paham kenapa melawan imperialisme adalah bagian dari feminisme. Imperialisme, melalui invasi militer dan kapitalisme, prinsip utamanya adalah dehumanisasi. Kita lihat bagaimana pendudukan Israel atas Palestina dilakukan dengan mendehumanisasi orang Palestina seolah mereka bukan manusia. Di Afghanistan dan Irak, invasi militer AS justru melahirkan instabilitas yang menghancurkan gerakan perempuan dan menyebabkan aktivis feminis dibunuhi secara ekstrajudisial.

Bahkan, imperialisme ini memakan korbannya sendiri di dalam negeri Barat. Rakyat Amerika Serikat dipaksa hidup dalam sistem kesehatan yang sangat mahal karena pemerintahnya mengalihkan modal publik untuk membiayai perang-perang imperialisme. Akibatnya, gerakan feminisme di sana pun tidak terlindungi; tingkat risiko kematian bayi dan ibu dari kalangan marginal seperti perempuan kulit hitam dan Latina di AS sangat rendah pelindungannya.

Jadi, imperialisme ini tidak hanya mematikan gerakan feminisme di negara target, tapi juga menciptakan masalah sistemik di negara sponsornya sendiri. Memahami kaitan ini sangat penting agar kita tidak terjebak dalam narasi “pembebasan” palsu yang justru menghancurkan kemanusiaan.