Derita Sudah Naik Seleher, Ekonomi Kelas Menengah Makin Tertekan 

Belum selesai dengan kabar rupiah yang terus melemah, masyarakat Indonesia kini kembali dihadapkan pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patra Niaga kepada Kompas.com, penyesuaian harga terjadi pada sejumlah BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95). Kenaikan ini menambah daftar tekanan ekonomi yang belakangan dirasakan masyarakat.

Pada Pertamax (RON 92), harga naik sekitar 32 persen dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green (RON 95) naik sekitar 31,78 persen dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan tersebut memicu sorotan karena berpotensi berdampak pada biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari.

Pertamina menjelaskan penyesuaian harga dilakukan berdasarkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar ekonomi. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan kebijakan tersebut telah melalui evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, keputusan itu juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator.

“Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” kata Roberth dalam keterangan tertulisnya kepada Antara (10/6).

Meski demikian, sejumlah ekonom menilai kenaikan harga BBM kali ini tidak bisa dijelaskan semata-mata oleh pergerakan harga minyak dunia. Mereka melihat ada persoalan yang lebih mendasar, yakni ruang fiskal negara yang semakin menyempit. Kondisi tersebut dinilai membuat pemerintah memiliki pilihan kebijakan yang semakin terbatas.

Baca juga: 80 Persen Warga Miskin Tolak MBG: “Maling Berkedok Gizi” 

Ruang Fiskal yang Kian Menyempit

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai kenaikan harga BBM merupakan salah satu konsekuensi dari menyempitnya ruang fiskal pemerintah. Kepada Magdalene (10/6), ia mengatakan kemampuan negara untuk mempertahankan subsidi energi semakin terbatas karena tekanan belanja negara yang terus meningkat. Akibatnya, pemerintah harus mencari sumber pembiayaan baru atau mengurangi beban subsidi yang selama ini ditanggung APBN.

Ruang fiskal yang menyempit merujuk pada kondisi ketika pemerintah memiliki keleluasaan yang semakin kecil untuk membiayai program baru maupun melakukan manuver kebijakan ekonomi. Situasi ini terjadi ketika sebagian besar pendapatan negara telah terserap untuk berbagai kebutuhan belanja yang bersifat wajib maupun prioritas. Dalam kondisi tersebut, ruang gerak pemerintah menjadi semakin terbatas.

“Ya ini konsekuensi dari ruang fiskal yang menyempit karena belanja negara seperti MBG. APBN udah enggak cukup lagi untuk memenuhi subsidi bahan bakar,” kata Bhima.

Pandangan serupa sebelumnya disampaikan Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Askar. Ia menjelaskan pemerintah pada dasarnya memiliki empat pilihan untuk menghadapi tekanan fiskal saat ini, yakni menghentikan atau merombak program Makan Bergizi Gratis (MBG), menambah utang, menaikkan pajak, atau menaikkan harga BBM. Menurutnya, setiap pilihan memiliki konsekuensi ekonomi dan politik yang berbeda.

Melihat situasi saat ini, Media menilai pemerintah memilih opsi menaikkan harga BBM. Dalam rilis resmi CELIOS yang diterima Magdalene, ia menyebut pilihan tersebut merupakan langkah yang keliru karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Beban fiskal yang seharusnya ditanggung negara justru berpotensi bergeser ke masyarakat melalui kenaikan biaya hidup.

Baca juga: Ada Bahaya di Balik Latah Kita Pakai Lagu Mas Bahlil Ganteng (MBG) di Medsos 

Kelas Menengah Kembali Menanggung Beban

Menurut Media, kelompok yang paling berisiko menanggung dampak kebijakan tersebut adalah kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah. Di tengah tekanan ekonomi yang sudah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir, kenaikan harga BBM dinilai hanya akan memperberat kondisi mereka. Terlebih, berbagai kebutuhan rumah tangga juga mengalami kenaikan secara bertahap.

Tekanan tersebut datang di tengah kebijakan Bank Indonesia yang pada (9/6) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen. Langkah itu diambil untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global, tulis Sinar Harapan. Bagi masyarakat, terutama kelas menengah yang memiliki cicilan rumah, kendaraan, atau kredit konsumtif lainnya, kenaikan suku bunga berpotensi menambah beban keuangan dalam beberapa waktu ke depan.

“Ini sangat aneh, ketika negara membutuhkan tambahan uang, yang diminta berkorban adalah kelas menengah bawah. Mereka dijadikan penanggung biaya atas masalah fiskal yang lahir dari buruknya pilihan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sendiri,” kata Media.

Catatan CELIOS menunjukkan kenaikan harga Pertamax berpotensi menurunkan daya beli kelompok menengah dan aspiring middle class atau kelompok menuju kelas menengah. Selain berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga, kenaikan harga BBM juga dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa di berbagai sektor. Dampaknya tidak berhenti pada biaya transportasi semata.

CELIOS memperkirakan kondisi tersebut dapat meningkatkan jumlah penduduk rentan miskin, memicu kenaikan harga bahan pangan, mempercepat transmisi penyesuaian suku bunga kredit, hingga mendorong lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada kuartal ketiga tahun ini. Lembaga tersebut juga memperingatkan potensi meningkatnya kriminalitas dan gejolak sosial apabila tekanan ekonomi terus bertambah. Berbagai dampak itu dinilai saling berkaitan dan dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Bhima juga mengingatkan adanya kemungkinan dampak yang lebih luas apabila tekanan fiskal terus berlanjut. Dalam skenario terburuk, menurutnya, pemerintah maupun masyarakat bisa menghadapi peningkatan beban utang. Kondisi ini berpotensi menciptakan efek berantai terhadap sektor keuangan dan konsumsi rumah tangga.

“Khawatirnya ini akan menciptakan krisis utang. Efeknya akan ke mana-mana termasuk suku bunga yang naik untuk cicilan kelas menengah,” imbuh Bhima.

Bagi kelas menengah, tekanan tersebut tidak hanya datang dari kenaikan harga BBM. Naiknya suku bunga berpotensi meningkatkan beban cicilan kredit rumah, kendaraan, maupun pinjaman konsumtif lainnya. Pada saat yang sama, daya beli masyarakat juga dapat semakin melemah akibat meningkatnya pengeluaran rutin dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Baca juga: ICW: Ada Potensi Korupsi di Program Makan Bergizi Gratis 

Merombak MBG Dinilai Bisa Menjadi Alternatif

Di tengah keterbatasan ruang fiskal, Media menilai pemerintah masih memiliki alternatif selain menaikkan harga BBM. Salah satunya adalah melakukan evaluasi dan perombakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu mengurangi tekanan terhadap anggaran negara sekaligus meningkatkan efektivitas program.

Media berpendapat MBG dapat dijalankan dengan pendekatan yang lebih terarah atau targeted, sehingga hanya menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan. Dengan skema tersebut, kebutuhan anggaran dapat ditekan tanpa menghilangkan tujuan utama program. Selain lebih hemat, pendekatan ini juga dinilai dapat meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat.

“Jika MBG dirombak ulang, hanya untuk yang membutuhkan (targeted), biayanya hanya Rp117 triliun,” ungkapnya.

Menurut Media, penghematan tersebut dapat membuka ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah. Dengan tekanan anggaran yang berkurang, pemerintah dinilai memiliki lebih banyak pilihan kebijakan tanpa harus membebankan biaya tambahan kepada masyarakat. Ruang untuk mempertahankan subsidi maupun menjalankan program lain juga menjadi lebih besar.

Meski demikian, ia mengakui opsi tersebut tidak mudah diwujudkan. Menurutnya, berbagai kontrak yang sudah berjalan membuat ruang pemerintah untuk mengubah skema program menjadi lebih terbatas.

“Tapi itu kemungkinan tidak dipilih pemerintah karena kontrak dengan dapur-dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) sudah berjalan. Struktur rentenya sudah terlanjur terbentuk,” pungkasnya.