‘Persepolis’ dan Sejarah Tubuh Perempuan dalam Politik Iran

Foto: The South First

Dunia hari ini tertuju pada Teheran, Iran. Kabar mengenai tewasnya Ali Khamenei dalam perang Iran melawan aliansi Amerika Serikat dan Israel menambah ketidakpastian politik di negara tersebut. Di tengah situasi ini, ingatan publik seolah ditarik kembali ke periode revolusi yang membentuk wajah Iran modern.

Memori itu mengarah pada Persepolis (2000–2003), novel grafik karya Marjane Satrapi yang merekam pengalaman hidup di tengah perubahan rezim. Karya ini tidak hanya menghadirkan kisah personal, tetapi juga memperlihatkan bagaimana perubahan politik berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, terutama bagi perempuan. Dalam konteks transisi kekuasaan saat ini, Persepolis kembali menjadi rujukan penting untuk membaca ulang sejarah sosial Iran.

Persepolis bukan sekadar komik hitam-putih. Ia berfungsi sebagai dokumen sosiopolitik yang memperlihatkan bagaimana identitas perempuan menjadi bagian dari tarik-menarik ideologi. Melalui sudut pandang Marji, pembaca diajak melihat peralihan dari era Shah Reza Pahlavi menuju pemerintahan Islam di bawah Ayatullah Khomeini.

Secara etimologis, Persepolis berasal dari bahasa Yunani yang berarti Kota Bangsa Persia. Namun, bagi Satrapi, istilah ini tidak hanya merujuk pada peninggalan sejarah, melainkan juga simbol identitas Iran yang kompleks. Ia menggambarkan kontradiksi antara masa lalu yang kosmopolitan dengan kondisi politik yang semakin restriktif.

Dalam narasi tersebut, reruntuhan Persepolis menjadi metafora bagi perubahan besar yang dialami masyarakat Iran. Kebebasan yang sebelumnya ada perlahan menyusut seiring perubahan rezim. Tubuh perempuan kemudian menjadi salah satu ruang yang paling terlihat dalam proses perubahan tersebut.

Baca juga: Soal Tubuh Perempuan dan Hijab di Iran: Perebutan Tiada Akhir

Dari Modernisasi ke Kontrol Moral Negara

Sebelum Revolusi 1979, Iran di bawah Shah sering digambarkan sebagai “Paris di Timur Tengah”. Dalam Persepolis, Satrapi menunjukkan masa kecil yang dipengaruhi pendidikan sekuler dan gaya hidup kosmopolitan. Secara hukum, melalui Family Protection Law 1967 dan 1975, perempuan memperoleh sejumlah hak penting, termasuk dalam perceraian, pembatasan poligami, serta peningkatan usia minimum pernikahan menjadi 18 tahun.

Namun, modernisasi ini tidak berjalan merata. Ia cenderung bersifat elitis dan tidak sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat luas. Ketimpangan ini kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya revolusi. Perempuan dari berbagai latar belakang turut terlibat dalam gerakan yang menggulingkan monarki.

Perubahan terjadi dengan cepat setelah Ayatullah Khomeini mengambil alih kekuasaan. Dalam salah satu bagian Persepolis, 1980 digambarkan sebagai titik awal kewajiban penggunaan jilbab di sekolah. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada ruang publik, tetapi juga pada identitas personal perempuan.

Seiring berjalannya waktu, sejumlah regulasi baru diterapkan. Usia pernikahan diturunkan, hak asuh anak dan perceraian lebih banyak dikontrol oleh laki-laki, serta pengawasan moral diperketat melalui aparat seperti Komiteh. Dalam situasi ini, tubuh perempuan menjadi simbol yang merepresentasikan moralitas negara.

Perang Iran-Irak memperkuat kondisi tersebut. Situasi konflik digunakan untuk meredam kritik internal dan memperkuat kontrol sosial. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya menghadapi regulasi formal, tetapi juga tekanan ideologis yang semakin intens.

Baca juga: Benarkah Perang Dunia Ketiga Sudah Dekat, ini Kata Pakar

Dari Khamenei ke Masa Transisi

Narasi dalam Persepolis berlanjut dalam realitas politik Iran hingga era Ali Khamenei. Struktur hukum dan sosial yang terbentuk sejak revolusi tetap bertahan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk melalui penggunaan teknologi pengawasan.

Kasus Mahsa Amini pada 2022 menjadi salah satu momen yang memperlihatkan ketegangan tersebut secara terbuka. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana regulasi terhadap tubuh perempuan tetap menjadi isu sentral dalam politik Iran. Dalam banyak hal, situasi ini merefleksikan apa yang telah digambarkan Satrapi beberapa dekade sebelumnya.

Di bawah kepemimpinan Khamenei, gerakan perempuan kerap diposisikan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Keterlibatan perempuan dalam politik formal juga dibatasi oleh mekanisme seperti veto Dewan Garda yang didominasi ulama laki-laki. Akibatnya, meski tingkat pendidikan perempuan tinggi, posisi mereka dalam struktur politik tetap terbatas.

Dengan tewasnya Khamenei, Iran memasuki fase transisi yang penuh ketidakpastian. Pertanyaan mengenai arah perubahan politik kembali mengemuka. Apakah sistem yang ada akan dipertahankan, atau justru mengalami pergeseran yang membuka ruang lebih luas bagi partisipasi perempuan.

Dalam kerangka ini, Persepolis memberikan perspektif penting. Ia menunjukkan bagaimana pengalaman perempuan tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang lebih luas. Demokrasi yang inklusif tidak hanya berkaitan dengan proses elektoral, tetapi juga dengan distribusi hak yang setara.

Struktur hukum pasca-revolusi menunjukkan adanya ketimpangan dalam posisi perempuan sebagai warga negara. Dalam banyak aspek, mereka diposisikan dalam kerangka keluarga yang berada di bawah pengawasan negara. Hal ini menciptakan paradoks dalam sistem politik yang secara formal menyediakan mekanisme partisipasi, tetapi secara substantif membatasi akses yang setara.

Momentum transisi saat ini membuka kemungkinan untuk meninjau ulang kontrak sosial antara negara dan warga. Generasi muda Iran yang memiliki akses pada informasi global membawa dinamika baru dalam diskursus politik. Dalam konteks ini, tuntutan terhadap kesetaraan gender menjadi bagian dari agenda yang semakin menguat.

Pengalaman yang direkam dalam Persepolis menunjukkan bagaimana kebijakan politik dapat meninggalkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan sosial. Ia juga memperlihatkan bagaimana perjuangan perempuan berlangsung dalam lintasan sejarah yang panjang dan tidak linear.

Di tengah situasi yang terus berkembang, harapan terhadap perubahan tetap muncul. Harapan tersebut berkaitan dengan kemungkinan hadirnya sistem yang lebih inklusif dan tidak lagi menjadikan tubuh perempuan sebagai objek kontrol ideologis. Dalam konteks ini, masa depan Iran akan sangat ditentukan oleh bagaimana relasi antara negara, hukum, dan warga dirumuskan kembali.

Usep Hasan Sadikin: Pemerhati Hukum, Gender, dan Politik. Ia juga peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).