‘Update’ Kasus Andrie Yunus: Beda Inisial Pelaku Versi TNI-Polri, KontraS Desak Transparansi

Berbagai lembaga negara mengecam percobaan pembunuhan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus lewat serangan air keras.

Sejumlah pejabat, mulai dari Menteri Hak Asasi Manusia (KemenHAM), Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mendorong pengusutan kasus secara tuntas dan transparan.

Komisi III DPR menggelar rapat khusus membahas kasus ini pada (16/3). Dalam hasil rapat yang diperoleh Magdalene, Komisi III meminta Kementerian Kesehatan menjamin seluruh pembiayaan dan pemulihan korban. Komisi juga menegaskan Andrie Yunus merupakan pembela HAM yang wajib dilindungi negara sesuai hukum nasional dan internasional.

“Komisi III DPR menegaskan aksi penyiraman air keras kepada Andrie Yunus merupakan bentuk resistensi atau perlawanan terhadap komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo,” tulis kesimpulan rapat yang dipimpin politisi Partai Gerindra Habiburokhman.

Selain itu, Komisi III mendesak kepolisian menangkap seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perencana, pemberi perintah, pelaku lapangan, hingga pihak yang membantu dalam peristiwa tersebut.

Baca Juga: Aktivis KontraS Disiram Air Keras Usai Isi Podcast Remiliterisasi, Teror Suara Kritis?

Perbedaan Inisial Terduga Pelaku

Polda Metro Jaya mengungkap telah mengidentifikasi empat terduga pelaku dan memeriksa tujuh saksi dalam konferensi pers pada (16/3).

Hasil penyelidikan menunjukkan korban diduga telah diintai sejak keluar dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Setelah melakukan aksi, para pelaku melarikan diri ke arah berbeda.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kombes Imam Imanuddin menjelaskan, berdasarkan penelusuran 88 titik CCTV, para pelaku berpencar menuju wilayah Kalibata, Ragunan, dan Bogor. Salah satu pelaku juga sempat berganti pakaian dalam pelarian.

Polisi turut mengungkap beredarnya video kejadian membuat para pelaku panik. Mereka diduga berupaya mengaburkan penyelidikan dengan menyebarkan gambar atau sketsa hasil rekayasa Akal Imitasi (AI).

Imam juga menilai para pelaku menunjukkan ketenangan saat menjalankan aksinya, berdasarkan analisis digital terhadap pergerakan mereka.

“Para pelaku memang memiliki ketenangan dalam melakukan perjalanan mulai dari satu titik ke titik lain. Mulai pada saat menjelang kejadian hingga pasca-kejadian,” imbuhnya.

Masalahnya, di tengah proses penyelidikan, muncul perbedaan informasi terkait identitas terduga pelaku antara kepolisian dan TNI. Kepolisian sebelumnya menyebut dua inisial pelaku, yakni BHC dan MAK. Sementara itu, pihak TNI mengungkap empat inisial berbeda, yakni NDP, SL, BWH, dan ES.

Melansir dari Tempo, TNI menyatakan keempat individu tersebut merupakan prajurit yang kini telah diamankan dan menjalani pemeriksaan internal. Proses penyelidikan disebut berlangsung paralel antara TNI dan kepolisian, dengan komitmen untuk mengungkap kasus secara terbuka dan berdasarkan fakta hukum.

Di sisi lain, sorotan juga datang dari pihak korban. Melansir dari Tempo, KontraS menilai perbedaan inisial pelaku yang disampaikan aparat perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik. Perbedaan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan serta mengaburkan proses pengungkapan kasus jika tidak segera diklarifikasi.

KontraS juga mendorong aparat penegak hukum memastikan transparansi dalam setiap tahapan penyelidikan, termasuk terkait identitas dan peran masing-masing pelaku. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap proses hukum.

Baca Juga: Kematian sampai Penangkapan Massal: 5 Temuan Komisi Pencari Fakta di Demo Agustus 2025

Desakan Ungkap Dalang Sebenarnya

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Alghiffari Aqsa menilai serangan terhadap Andrie dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan pihak terlatih. Pola pengintaian dinilai sulit dilakukan oleh pelaku amatir.

TAUD mendorong kepolisian tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi mengungkap aktor intelektual di balik serangan tersebut. Mereka juga mengingatkan agar kasus ini tidak berakhir seperti kasus Novel Baswedan yang gagal menyeret dalang utama ke proses hukum.

“Kami juga bergerak melakukan investigasi sendiri, melakukan analisis CCTV yang mana kami juga semakin yakin. Bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang amatiran, tapi dilakukan oleh orang yang sangat terlatih,” katanya dalam konferensi di kantor YLBHI (16/3).

“Kami berharap kasus ini tidak seperti kasus Novel Baswedan yang tidak ada aktor intelektualnya diproses secara hukum,” tuturnya. Ia berharap kasus Andrie dapat terungkap hingga aktor intelektual tertangkap dan tidak menjadi kasus berulang.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pola serangan menunjukkan indikasi perencanaan. Pemerintah mendorong pengungkapan kasus secara menyeluruh.

“Seperti yang Anda lihat, Presiden juga mengundang mereka yang sering berbeda pendapat dengan pemerintah untuk berdialog secara terbuka di Istana,” katanya seperti dikutip dari keterangan resmi Kumham RI.

Sementara itu, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Jane Rosalina menjelaskan kondisi Andrie Yunus masih memerlukan perawatan intensif.

“Rekan kami Andrie Yunus memerlukan perawatan intensif dalam kondisi yang steril agar proses pemulihan berjalan dengan optimal. Korban mengalami luka pada bagian wajah khususnya di sisi kanan,” ungkapnya dalam konferensi di YLBHI (16/3).

Pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menyatakan kondisi Andrie stabil dan penanganan medis dilakukan secara bertahap.

Baca Juga: Semakin Banyak Perempuan Memimpin, Apa Artinya buat Kesetaraan Gender?

“Terapi yang diberikan meliputi perawatan luka, pemberian antibiotik, obat anti-inflamasi, vitamin, serta pengobatan untuk menjaga tekanan bola mata tetap terkontrol. Termasuk kemungkinan tindakan rekonstruksi jaringan dan prosedur lanjutan untuk membantu mengoptimalkan pemulihan fungsi penglihatan,” kata pihak RSCM dalam keterangan resmi kepada Magdalene (17/3).

Atas peristiwa ini, TAUD mendesak Presiden membentuk tim investigasi independen agar pengungkapan kasus berjalan objektif dan bebas konflik kepentingan. Kepolisian juga didorong bekerja secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diminta memberikan perlindungan penuh, tidak hanya kepada korban, tetapi juga saksi, keluarga, dan pendamping hingga proses hukum selesai. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi ancaman lanjutan.