‘Girl to Girl’: Aku Bukan Feminis, Aku Egalitarian

Belakangan saya sering mendengar satu kalimat yang berulang dalam berbagai percakapan, baik di media sosial maupun obrolan sehari-hari: “Aku bukan feminis, aku egalitarian.”

Kalimat itu biasanya datang dari orang-orang yang mendukung kesetaraan gender, menolak kekerasan terhadap perempuan, bahkan sepakat dengan banyak tuntutan gerakan perempuan. Namun, entah mengapa, label “feminis” tetap terasa terlalu berat untuk dipakai.

Pengalaman serupa saya temukan ketika mengamati media sosial. Saya jauh lebih sering menemukan kata feminist di bio pengguna asing dibanding pengguna Indonesia. Ketidakhadiran label tersebut tentu tidak berarti nilai-nilai feminisme juga absen. Sebaliknya, banyak perempuan tetap memperjuangkan kesetaraan melalui kerja advokasi, ruang domestik, komunitas, hingga tempat kerja tanpa merasa perlu menyebut dirinya feminis.

Fenomena ini mengingatkan saya pada istilah silent feminism, yakni praktik menghidupkan nilai-nilai feminisme tanpa selalu mengidentifikasikan diri dengan label tersebut. Di tengah stigma yang masih melekat pada feminisme di Indonesia, sebagian orang memilih istilah lain yang dianggap lebih netral, salah satunya egalitarian.

Pilihan istilah ini biasanya berangkat dari keinginan menempatkan perjuangan kesetaraan dalam kerangka hak asasi manusia yang berlaku bagi semua orang. Egalitarianisme terdengar lebih inklusif karena tidak secara eksplisit merujuk pada satu kelompok tertentu. Namun, jika demikian, bukankah feminisme juga berbicara tentang kesetaraan?

Baca juga: Kenapa Kecelakaan KRL di Bekasi Timur adalah Isu Feminis?

Menguji Keadilan di Garis Start

Bayangkan sebuah perlombaan lari. Semua peserta diminta berdiri di garis start yang sama. Dalam logika egalitarianisme, aturan dibuat seragam agar tidak ada peserta yang memperoleh keuntungan sejak awal. Semua orang diberi kesempatan yang sama untuk bertanding.

Masalahnya, keadilan tidak selalu dimulai dari garis start. Pendekatan ini sering mengabaikan kondisi para pelari sebelum mereka tiba di sana. Apakah semua peserta datang dengan bekal yang sama? Apakah semua orang memikul beban yang setara? Apakah hambatan yang mereka hadapi sebelum perlombaan benar-benar identik?

Di titik inilah feminisme menawarkan sudut pandang tambahan. Pernyataan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama akan kehilangan makna ketika beban yang ditanggung setiap individu berbeda. Feminisme kemudian mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa kelompok tertentu, termasuk perempuan, harus berlari sambil memikul beban tambahan yang tidak ditanggung kelompok lain?

Ketika seorang perempuan menanggung sebagian besar pekerjaan domestik, menghadapi standar sosial yang berbeda, atau terus memikirkan keamanan dirinya di ruang publik maupun tempat kerja, maka kompetisi tersebut tidak berlangsung dalam kondisi yang benar-benar setara. Secara formal mereka memang berdiri di garis awal yang sama, tetapi secara sosial tidak memulai perlombaan dari posisi yang identik.

Pertanyaan mengenai siapa yang benar-benar memiliki kesempatan yang sama juga menjadi perhatian Elizabeth Anderson, filsuf politik dari University of Michigan, Amerika Serikat. Dalam esainya What Is the Point of Equality? (1999), Anderson mengkritik cara pandang kesetaraan yang hanya berfokus pada distribusi sumber daya atau kesempatan formal.

Menurut Anderson, tujuan kesetaraan tidak berhenti pada memastikan semua orang memperoleh perlakuan yang sama di atas kertas. Kesetaraan juga harus menghapus relasi sosial yang menempatkan kelompok tertentu dalam posisi subordinat. Dalam kerangka ini, patriarki bukan sekadar persoalan budaya, melainkan bentuk hierarki sosial yang menghambat terwujudnya kesetaraan yang sesungguhnya.

Baca juga: Di Balik Jumat Berkah: Solidaritas Perempuan vs Beban Perawatan yang Tak Pernah Usai

Mengurai Benang Kusut Feminisme dan Egalitarianisme

Tuduhan bahwa feminisme bersifat “pilih kasih” sering kali lahir dari apa yang kita lihat di media sosial. Paparan terhadap perdebatan yang terus-menerus membuat sebagian orang bersikap defensif dan menjauh dari label feminis karena khawatir dianggap agresif atau anti laki-laki.

Sebagai alternatif, mereka memilih menyebut diri sebagai egalitarian. Argumen yang kerap muncul adalah feminisme terlalu berfokus pada perempuan sehingga dianggap mengabaikan persoalan yang dialami laki-laki. Padahal, kritik terhadap norma gender yang merugikan laki-laki juga telah lama menjadi bagian dari diskusi feminisme.

Kritik terhadap cara pandang kesetaraan yang terlalu abstrak juga disampaikan Susan Moller Okin, filsuf politik feminis yang lama mengajar di Stanford University, Amerika Serikat. Dalam bukunya Justice, Gender, and the Family (1989), Okin mengritik teori keadilan John Rawls dalam A Theory of Justice (1971), khususnya konsep fair equality of opportunity atau kesempatan yang setara bagi setiap individu.

Menurut Okin, prinsip tersebut sulit terwujud jika ketimpangan justru dimulai dari rumah tangga. Pembagian kerja domestik, pengasuhan anak, dan ketergantungan ekonomi membuat banyak perempuan tidak memulai hidup dari posisi yang sama dengan laki-laki. Kritik ini menunjukkan kesetaraan tidak cukup dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga harus melihat kondisi sosial yang membentuk kesempatan seseorang sejak awal.

Sistem patriarki tidak hanya membatasi perempuan, tetapi juga membebani laki-laki melalui tuntutan untuk selalu kuat, dominan, dan tidak menunjukkan kerentanan. Karena itu, ketika seseorang berbicara tentang tekanan sosial yang dialami laki-laki, persoalan tersebut sesungguhnya masih berada dalam wilayah kritik feminisme terhadap norma gender yang kaku.

Baca juga: Ode untuk Bu Her

Feminisme dan Egalitarianisme adalah Sekutu

Sejarah menunjukkan banyak hak yang hari ini dianggap biasa lahir dari perjuangan gerakan perempuan. Hak suara, perlindungan terhadap kekerasan, hak cuti melahirkan, hingga tuntutan upah yang lebih adil merupakan sebagian contoh perubahan sosial yang diperjuangkan selama puluhan tahun. Manfaatnya tidak hanya dirasakan perempuan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Meski demikian, gagasan kesetaraan saat ini kerap digunakan secara dangkal. Klaim bahwa semua orang sudah setara atau seruan untuk bersikap netral sering kali menutupi ketimpangan yang masih berlangsung. Dalam situasi seperti ini, netralitas justru berisiko menjadi alat untuk mempertahankan status quo.

Keadilan tidak dapat diwujudkan tanpa mengakui pengalaman spesifik kelompok yang mengalami ketidaksetaraan. Mengabaikan pengalaman tersebut atas nama netralitas hanya akan melahirkan bentuk ketidakadilan baru.

Sejarah feminisme sendiri memperlihatkan bagaimana sebuah istilah yang semula digunakan sebagai ejekan dapat direbut kembali menjadi identitas perjuangan. Alexandre Dumas, novelis dan dramawan Prancis yang dikenal lewat The Three Musketeers, menggunakan istilah “féministe” pada 1872 untuk merendahkan para pendukung hak perempuan. Namun, sekitar satu dekade kemudian, aktivis hak perempuan asal Prancis Hubertine Auclert merebut kembali istilah tersebut dan mengubahnya menjadi simbol perjuangan politik.

Transformasi itu menunjukkan satu hal: Label mungkin berubah, tetapi perjuangan melawan ketidakadilan tetap berlangsung.

Karena itu, perdebatan mengenai label sering kali mengaburkan persoalan yang lebih penting. Terlepas dari apakah seseorang memilih menyebut dirinya feminis atau egalitarian, keduanya berangkat dari kegelisahan yang sama terhadap ketidakadilan.

Yang menentukan bukanlah label yang dipilih, melainkan kesediaan untuk mengakui ketimpangan yang masih ada dan keberanian untuk mengubahnya.

Rully Restiana adalah seorang ibu yang mengawali perjalanan akademisnya sebagai lulusan studi Jepang dan ingin berisik terhadap isu gender.