Seorang ibu datang ke kantor kelurahan membawa map plastik berisi fotokopi KTP dan kartu keluarga. Ia hendak mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk mengajukan keringanan biaya pendidikan anaknya. Di rumah, persediaan beras tinggal sedikit, sementara suaminya bekerja serabutan dengan penghasilan yang sering kali habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum memperoleh bantuan, ia masih harus membuktikan kondisi ekonomi keluarganya melalui prosedur administrasi.
SKTM digunakan sebagai salah satu persyaratan pendukung dalam sejumlah program, mulai dari bantuan pendidikan, beasiswa tertentu, keringanan biaya sekolah atau kuliah, bantuan pengobatan, hingga layanan bantuan hukum gratis. Ketentuan setiap program berbeda-beda dan tidak semuanya mewajibkan dokumen tersebut.
Pemerintah memang membutuhkan persyaratan untuk memastikan bantuan disalurkan secara bertanggung jawab, tetapi proses administrasi tidak seharusnya menambah beban warga yang sedang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Bagi buruh harian, misalnya, waktu untuk mengurus surat ke kelurahan bisa berarti kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan, belum termasuk ongkos perjalanan dan biaya fotokopi.
Ada biaya untuk membuktikan jika seseorang tidak punya cukup biaya.
Baca juga: Desil Tak Baca Kondisi Warga, Bantuan Sosial Bisa Terlewat
Semakin Sulit karena Desil
Persoalan administrasi menjadi semakin rumit ketika masyarakat berhadapan dengan pengelompokan kesejahteraan berdasarkan desil. Secara sederhana, desil membagi populasi ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif untuk membantu menentukan prioritas penerima program tertentu. Pengelompokan ini membutuhkan data yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat, tetapi informasi yang tercatat belum tentu mencerminkan seluruh keadaan warga. Sebab, kepemilikan barang dan aset tidak selalu menunjukkan kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Seorang pengemudi ojek daring, misalnya, memiliki sepeda motor dan telepon pintar yang mungkin dianggap sebagai tanda kemampuan ekonomi. Padahal, keduanya merupakan modal utama untuk bekerja. Penghasilannya masih harus digunakan untuk membeli bensin, membayar cicilan kendaraan, biaya perawatan, paket internet, dan kebutuhan keluarga. Sepeda motor yang dimilikinya tidak otomatis membuat ia mampu memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus menghitung sisa uang di dompet.
Hal serupa dialami buruh yang tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Rumah tersebut permanen, berlantai keramik, dan memiliki televisi yang dibeli ketika kondisi ekonomi keluarga masih lebih baik. Kini, ia kehilangan pekerjaan tetap dan tabungannya mulai habis, sementara kondisi fisik rumah serta barang-barang di dalamnya tidak banyak berubah. Apakah ia harus menjual televisi atau membiarkan rumahnya rusak agar kesulitan ekonomi yang dialaminya terlihat?
Kepemilikan rumah, kendaraan, dan barang elektronik tentu tidak otomatis membuat seseorang kehilangan kesempatan memperoleh bantuan. Penilaian kesejahteraan perlu mempertimbangkan berbagai informasi, termasuk kondisi ekonomi dan kebutuhan pemiliknya. Orang miskin juga berhak memiliki rumah yang nyaman, menyekolahkan anak, dan membeli kendaraan tanpa harus mempertahankan penampilan yang identik dengan kemiskinan. Kepemilikan aset tidak seharusnya menjadi satu-satunya gambaran untuk menilai kemampuan ekonomi seseorang.
Selain itu, sebagian barang yang dimiliki masyarakat justru dibeli karena pelayanan publik belum mampu memenuhi kebutuhan mereka. Keluarga membeli motor kedua karena tidak tersedia angkutan umum menuju sekolah, masyarakat membeli air galon karena kesulitan memperoleh air bersih, dan orang tua mengeluarkan biaya transportasi tambahan karena fasilitas pendidikan serta kesehatan jauh dari tempat tinggal. Pengeluaran tersebut tidak selalu menunjukkan kemampuan ekonomi, tetapi bisa mencerminkan terbatasnya pilihan yang tersedia. Negara perlu membedakan orang yang membeli sesuatu karena mampu dan mereka yang terpaksa mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Persoalan lainnya adalah kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah lebih cepat daripada proses pendataan. Seseorang bisa kehilangan pekerjaan akibat PHK, pedagang kehilangan pendapatan karena usahanya sepi, atau petani mengalami gagal panen. Dalam situasi tersebut, informasi kesejahteraan yang sebelumnya tercatat belum tentu menggambarkan keadaan terbaru. Sementara itu, kebutuhan pangan, biaya pendidikan, dan pengeluaran rumah tangga tetap harus dipenuhi.
Kemiskinan tidak mengikuti jadwal pendataan pemerintah. Seseorang yang baru kehilangan pekerjaan mungkin segera mendatangi kelurahan untuk meminta bantuan, tetapi masih harus mengajukan pembaruan data sebelum kondisinya dapat dipertimbangkan.
Verifikasi memang diperlukan untuk mencegah kesalahan penyaluran bantuan, tetapi mekanismenya perlu memberikan ruang bagi warga yang mengalami perubahan ekonomi mendadak. Jangan sampai prosedur administrasi justru membuat mereka semakin sulit mendapatkan pertolongan ketika sedang membutuhkannya.
Baca juga: Cinta Beda Desil: Dilema Pengangguran dan Pasangan yang ‘Overwork’
Memperbaiki Sistem agar Tidak Membebani Warga
Digitalisasi pemerintahan semestinya dapat menyederhanakan proses pendataan dan pengajuan bantuan. Negara mengumpulkan berbagai informasi mengenai penduduk, tetapi masyarakat masih bisa diminta membawa dokumen yang menjelaskan kondisi ekonomi serupa ke berbagai instansi. Data antarlembaga perlu dimanfaatkan secara terintegrasi sesuai ketentuan perlindungan data pribadi agar warga tidak berulang kali menyerahkan informasi yang sama. Dengan begitu, teknologi tidak sekadar memindahkan proses administrasi ke platform digital, tetapi benar-benar mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.
Pemerintah desa dan kelurahan juga perlu memiliki ruang untuk menyampaikan kondisi nyata warganya. Namun, kewenangan tersebut harus disertai pengawasan agar penentuan penerima bantuan tidak bergantung pada kedekatan dengan aparat atau kepentingan politik. Masyarakat harus mengetahui cara memperbaiki informasi kesejahteraannya, tempat mengajukan keberatan, dan bagaimana pengaduan mereka ditindaklanjuti. Mekanisme ini penting agar warga memiliki kesempatan mengoreksi data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pendataan desil seharusnya menjadi alat untuk membantu pemerintah menentukan prioritas bantuan, bukan menjadi tujuan akhir kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar, bukan hadiah bagi mereka yang berhasil membuktikan ketidakmampuannya melalui dokumen administrasi. Karena itu, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari kelengkapan basis data, jumlah penerima bantuan, atau laporan penyaluran anggaran. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pekerjaan layak, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial ketika mengalami kesulitan ekonomi.
Saya tidak mengusulkan penghapusan pendataan kemiskinan. Justru, pemerintah perlu memperbaiki akurasi data sekaligus memastikan mekanisme pembaruannya dapat mengikuti perubahan kondisi ekonomi warga. Keberhasilan sistem tersebut dapat dilihat dari kemudahan masyarakat mengakses bantuan tanpa harus berulang kali menjelaskan atau membuktikan keadaan yang sama. Warga yang kehilangan pekerjaan, misalnya, perlu memiliki jalur pengajuan dan pembaruan data yang jelas agar tidak harus menunggu hingga kondisi keluarganya semakin terpuruk.
Baca juga: Pemutusan BPJS PBI dan Beban Tak Terlihat Perempuan ‘Caregiver’
Pemerintah perlu mengubah pendekatan dari sekadar meminta masyarakat membuktikan kelayakan menerima bantuan menjadi sistem yang lebih aktif mengidentifikasi warga yang membutuhkan. Proses pendataan harus responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, menyediakan mekanisme koreksi, dan memastikan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti. Dengan demikian, data tidak hanya menjadi alat pengelompokan kesejahteraan, tetapi juga dasar bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seorang anak tidak seharusnya kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena orang tuanya belum memperoleh surat keterangan miskin.
Salistio Erisa Putra merupakan lulusan Ekonomi Pembangunan Universitas Bung Hatta, berdomisili di Sumatera Barat. Ia aktif menulis opini mengenai kebijakan publik, ekonomi kerakyatan, persoalan sosial, dan pembangunan daerah.
