Menjadi warga negara Indonesia akhir-akhir ini rasanya perlu kepala yang cukup dingin untuk membaca berita di media sosial. Seperti fenomena gunung es, satu per satu kasus korupsi bermunculan. Uang yang seharusnya dipakai untuk kepentingan publik justru menjadi bancakan.
Kita pernah melihat korupsi yang berkaitan dengan dunia pendidikan, pengadaan Al-Quran, penyelewengan dana ibadah haji, hingga dugaan korupsi dana program Makan Bergizi Gratis. Namun, ada satu kasus yang belakangan membuat saya berhenti lebih lama saat membaca berita: dugaan korupsi dana pakan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS). Meski “hanya” pakan, angkanya fantastis, Rp10,2 miliar.
Seperti biasa, ketika kasus korupsi mencuat, perhatian publik segera tertuju pada angka dan nama. Berapa besar uang yang diselewengkan? Siapa saja yang terseret? Bagaimana praktik itu dijalankan? Seberapa besar kerugian negara?
Semua pertanyaan itu tentu penting. Namun, di balik ramainya pembicaraan tentang miliaran rupiah dan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, ada satu pertanyaan yang terus mengusik saya: bagaimana nasib satwa yang hidup di dalamnya?
Dalam kasus seperti ini, satwa seperti hadir sekaligus tidak hadir. Mereka ada dalam frasa “dana pakan satwa”, tetapi nyaris hanya menjadi latar dari cerita yang sepenuhnya berpusat pada manusia.
Barangkali persoalannya juga terletak pada cara kita memahami “kerugian”. Kita terbiasa menganggap sesuatu sebagai kerugian ketika ia punya angka, bisa dihitung, dijumlahkan, lalu diterjemahkan ke dalam rupiah. Uang yang hilang dapat ditelusuri sampai nominal terakhir. Namun, bagaimana kita menghitung dampaknya pada makhluk hidup yang seluruh hidupnya bergantung pada sumber daya tersebut?
Pakan satwa mungkin tampak seperti satu pos pengadaan: ada anggaran, jumlah, harga, dan laporan pertanggungjawaban. Namun bagi satwa, pakan tidak pernah sesederhana urusan administrasi. Ia menentukan apakah tubuh mereka mendapat cukup nutrisi, apakah mereka tetap sehat, dan pada titik paling mendasar, apakah mereka bisa bertahan hidup.
Baca juga: Tak Lagi Terlihat Pasca-Banjir, Orangutan Tapanuli Di Ambang Punah
Ketika manusia selalu menjadi pusat
Kegelisahan itu membawa saya pada pertanyaan yang lebih mendasar: jangan-jangan cara kita membicarakan korupsi pun masih sangat antroposentris?
Kita begitu terbiasa menempatkan manusia sebagai pusat persoalan sampai-sampai ketika sebuah kasus secara langsung bersinggungan dengan kehidupan makhluk lain, yang pertama kali kita cari tetaplah kerugian manusia. Negara kehilangan berapa? Siapa yang mengambil? Siapa yang bertanggung jawab? Sementara pertanyaan tentang apa arti hilangnya sumber daya itu bagi kehidupan nonmanusia sering datang belakangan, kalau tidak hilang sama sekali.
Cara pandang semacam ini mengingatkan saya pada kritik filsuf dan ekofeminis Australia, Val Plumwood, dalam Feminism and the Mastery of Nature (1993). Plumwood mengkritik cara berpikir yang menempatkan manusia sebagai pusat segalanya. Manusia dianggap rasional, aktif, dan punya kuasa menentukan nilai. Sementara alam dan makhluk nonmanusia lebih sering diperlakukan sebagai “yang lain”—sesuatu yang dapat dikelola, digunakan, dikendalikan, dan dinilai berdasarkan kepentingannya bagi manusia.
Persoalannya bukan sekadar apakah manusia menyayangi binatang atau peduli lingkungan. Antroposentrisme bekerja lebih halus dari itu. Ia hidup dalam cara kita menentukan siapa yang layak dianggap sebagai subjek, kepentingan siapa yang diperhitungkan, dan penderitaan siapa yang cukup penting untuk dibicarakan.
Seekor satwa bisa lapar, stres, membutuhkan ruang yang layak, dan bergantung pada manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun dalam sistem yang kita bangun, pengalaman-pengalaman itu tidak selalu memiliki bahasa yang sama kuatnya dengan angka kerugian negara.
Di titik inilah dugaan korupsi dana pakan KBS terasa lebih dari sekadar perkara uang. Tentu, Rp10,2 miliar adalah angka besar dan dugaan penyimpangan anggaran harus diproses secara hukum. Namun, jika percakapan berhenti pada uang, kita berisiko mengulang cara pandang yang melihat kehidupan nonmanusia hanya dari hubungannya dengan kepentingan manusia.
Pertanyaan yang kemudian mengusik saya bukan hanya “berapa uang negara yang hilang?”, melainkan juga: ketika sumber daya yang diperuntukkan bagi kehidupan satwa diselewengkan, apakah kita bersedia mengakui satwa sebagai pihak yang kepentingannya juga dilanggar?
Baca juga: Krisis Lingkungan di Tesso Nilo: Hutan Menyempit, Gajah Kian Terjepit
Kebun Binatang dan Kuasa Merawat
Ada paradoks yang sulit diabaikan ketika membicarakan kebun binatang. Kita menyebutnya sebagai ruang perawatan dan konservasi. Satwa diberi makan, diperiksa kesehatannya, dilindungi, bahkan dalam konteks tertentu dikembangbiakkan untuk menjaga keberlangsungan spesies. Namun, pada saat yang sama, hampir seluruh kehidupan mereka berada dalam kendali manusia.
Kita menentukan kapan dan apa yang mereka makan, seberapa luas ruang yang boleh mereka huni, bagaimana kesehatan mereka ditangani, hingga bagaimana reproduksi dan perpindahan mereka diatur. Bahkan perjumpaan mereka dengan manusia berlangsung dalam aturan yang kita buat.
Jadi, relasi yang terbentuk tidak berhenti pada perkara “merawat”. Di dalamnya juga ada kuasa yang sangat besar untuk menentukan bagaimana makhluk lain menjalani hidupnya.
Di sinilah kritik Plumwood terasa semakin relevan. Persoalannya bukan sekadar apakah manusia memperlakukan satwa dengan baik atau buruk. Yang perlu diperiksa justru posisi manusia yang memiliki begitu banyak kendali, sementara satwa nyaris sepenuhnya bergantung pada keputusan itu. Ketika kita mengambil alih begitu banyak bagian dari kehidupan mereka, bukankah tanggung jawab kita juga menjadi jauh lebih besar?
Karena itu, dugaan korupsi dana pakan satwa seharusnya membawa percakapan kita lebih jauh dari sekadar berapa rupiah uang negara yang raib. Sebab bagi satwa, pakan bukan angka dalam dokumen pengadaan. Ia adalah kebutuhan paling dasar, terlebih ketika hidup mereka berada dalam ruang yang sepenuhnya diatur manusia.
Satwa di kebun binatang tidak punya alternatif ketika sistem gagal bekerja. Mereka tidak bisa meninggalkan kandang lalu mencari makan sendiri. Ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, mereka juga tidak punya cara untuk bertanya, memprotes, atau meminta siapa pun bertanggung jawab.
Mungkin di situlah ironi paling nyata. Manusia memegang kendali atas nyaris seluruh kehidupan satwa, tetapi mereka yang hidup di bawah kendali itu justru tidak punya kuasa untuk menagih tanggung jawab dari kita.
Membicarakan dugaan korupsi pakan satwa semestinya tidak selesai pada siapa yang mengambil uang, berapa kerugian negara, atau hukuman apa yang menanti mereka yang terbukti bersalah. Ada satu pertanyaan lain yang perlu ikut diajukan: sebenarnya, siapa saja yang kita anggap dirugikan dalam perkara ini?
Rp10,2 miliar mungkin bisa masuk ke berkas perkara. Angkanya bisa dihitung, ditelusuri, lalu diperdebatkan di ruang sidang. Tetapi ada sesuatu yang tidak mudah dimasukkan ke dalam hitungan itu: kehidupan satwa yang bergantung pada sumber daya yang sedang dipersoalkan.
Satwa-satwa itu mungkin tidak tahu ada uang miliaran rupiah yang dialokasikan untuk pakan. Mereka juga tidak punya bahasa untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang hilang dari mereka.
Tapi apakah karena mereka tidak bisa mengatakannya sendiri, kita lantas tidak perlu membicarakannya?
Uswah Sahal adalah seorang perempuan yang memiliki ketertarikan mendalam pada kajian sastra, budaya, gender, dan isu lingkungan.
