Yang Terlewat dari Diskusi Kita tentang Pancatera
Meski sudah lewat beberapa minggu, aku masih ingat betul bagaimana potret anggota Pancatera bersama Didit, anak Presiden Prabowo, ramai diperbincangkan di dunia maya. Foto bersama selepas upacara bendera kemerdekaan (17/8) itu memunculkan kekecewaan karena bagi sebagian orang, kedekatan tersebut terasa berseberangan dengan nilai yang selama ini Pancatera bawa, yakni women empowerment dan feminisme. Sebagian lainnya menyebut Pancatera enggak walk the talk, sampai tidak berempati terhadap situasi negara saat ini.
Keriuhan ini kemudian berujung pada penelusuran netizen terhadap tema yang diketengahkan Pancatera dalam rangkaian siniar dan media sosialnya. Audiens kompak bilang isu yang Pancatera bawakan memang segmented atau hanya menyasar kalangan tertentu saja. Beberapa lainnya juga menyebut Pancatera tak lebih dari sekelompok perempuan yang berbicara soal performative female empowerment, sehingga Pancatera dianggap tidak mewakili perempuan Indonesia.
Fenomena ini pun membawaku pada sebuah obrolan bersama Hariati Sinaga, Dosen Kajian Gender Universitas Indonesia (21/8). Aku jadi bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang kita persoalkan ketika narasi pemberdayaan dianggap terlalu segmented atau performative? Apakah masalahnya memang berhenti pada latar belakang Pancatera yang bukan dari kelas menengah, atau justru ada persoalan lain yang lebih mendasar? Dari obrolan ini, Hariati menggarisbawahi satu hal: ada sistem yang ikut membentuk narasi feminisme yang muncul di media sosial.
Baca juga: Feminisme Digital 4.0 dan Balada Feminis Medsos
Media Sosial Bukan Ruang yang Netral
Mengawali penjelasannya, Hariati bilang kita perlu mengingat media sosial bukanlah arena yang netral. Sebagai perpanjangan dari kehidupan nyata, media sosial juga memuat ketimpangan sampai bias gender di tiap ruangnya.
“Kita harus melihat media sosial sebagai arena yang mencerminkan kehidupan kita sehari-hari. Artinya, ada bias gender, bias kelas, yang termuat di sana,” kata Hariati.
Ketidaknetralan ini juga berarti media sosial bukan ruang yang benar-benar demokratis. Hariati bilang, semua orang yang masuk ke media sosial datang dengan posisi sosial yang sudah berbeda-beda.
Dalam kasus Pancatera yang dinilai hanya merepresentasikan kelas tertentu, persoalannya bukan semata soal mereka yang memilih untuk tidak membicarakan perempuan lain. Sejak awal, Pancatera sudah datang dengan akses dan latar belakang sosial tertentu.
“Mungkin ada anggapan bahwa dunia itu di media sosial itu bisa lebih demokratis tapi sebenarnya ada keterbatasan-keterbatasan termasuk relasi kuasa dan akses yang timpang,” tambah Hariati.
Selaras, riset “At the Digital Margins? A Theoretical Examination of Social Media Engagement Using Intersectional Feminism” (2022), juga menunjukkan interaksi di media sosial tidak bisa dipisahkan dari ketimpangan offline. Ruang digital dalam penyebaran narasi feminisme bukanlah kamar kosong yang otomatis demokratis meski semua orang bisa berpendapat secara teknis. Ketika kelompok tertentu lebih sering muncul dan melabelkan diri sebagai “suara perempuan”, pengalaman mereka tidak bisa langsung dianggap sebagai pengalaman perempuan secara universal.
Algoritme, Narasi Feminisme, dan Individualisasi Isu
Persoalan lain yang Hariati sebutkan adalah algoritme, sistem media sosial yang membuat kita tak pernah bisa benar-benar bebas dalam mengonsumsi informasi. Sistem yang bekerja dalam logika kapitalistik ini membuat kreator berlomba-lomba untuk jadi yang paling relate, tanpa mempertimbangkan urgensi narasi tersebut.
“Di dunia maya ini kan ada algoritme yang bekerja secara kapitalis juga. Jadi, terlepas dari background-nya, semua orang akan berkompetisi untuk jadi pemengaruh (influencer) atau menyampaikan pengaruh,” kata Hariati.
Dalam penyebaran ide-ide feminisme, Hariati menambahkan, cara kerja tersebut turut memengaruhi nilai dan isu yang mendapat ruang di media sosial. Sayangnya, isu yang muncul sering kali terbatas pada narasi individual, seperti pencapaian ataupun kemandirian personal. Pola ini pun tidak terlepas dari ketimpangan yang sudah ada sebelumnya.
Dengan kata lain, pertemuan antara ketimpangan yang terbawa ke ruang digital dan cara kerja platform membuat narasi individualis lebih mudah terlihat. Akibatnya, isu yang menyoroti persoalan struktural bisa kalah terlihat dibanding narasi yang lebih mudah dikemas secara personal.
Sebuah penelitian bertajuk “Filtering feminisms: Emergent feminist visibilities on Instagram” (2020), pun mengamini hal ini. Melalui interaksi antara karakteristik platform sampai respons audiens, ekspresi feminisme yang berpusat pada individu memang cenderung lebih mudah mendapatkan visibilitas. Munculnya narasi feminisme yang terkesan individual pun tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi ketimpangan dan sistem ruang digital yang membentuk cara narasi feminisme ditampilkan serta diterima.
Baca juga: Ramai-ramai Memusuhi Gerakan Feminis Medsos
Lalu, Bagaimana Kita Menyikapinya?
Di penghujung obrolan, Hariati menekankan persoalan Pancatera menyiratkan masalah yang lebih besar dari sekadar urusan personal. Kekecewaan masyarakat adalah sesuatu yang valid, tetapi hal ini juga perlu dilihat bersama cara sistem membentuk narasi soal perempuan untuk diedarkan.
“Kekecewaannya ini valid ya. Tapi memang kita perlu melihat bahwa ada jebakan dalam sistemnya itu sendiri. Tidak ada yang benar-benar bebas dari nilai di media sosial. Interaksi kita tidak benar-benar demokratis,” ungkapnya.
Berangkat dari hal ini, Hariati pun menegaskan gagasan-gagasan feminisme sejatinya harus dipraktikkan dalam dimensi yang nyata, yakni kehidupan sehari-hari. Sebab, apa yang terjadi di media sosial pada akhirnya merupakan cerminan dari realitas sehari-hari.
“Ide-ide feminisme memang penting juga di dunia maya, tetapi sebenarnya dia lebih bisa meng-empower kalau kita kalau kita juga melakukan itu di dunia nyata. Maksudnya, lagi-lagi, kalau kita melihat bahwa dunia maya itu produk dari dunia nyata, maka kita perlu memulainya juga di kehidupan sehari-hari,” pungkas Hariati.
