Kenapa Kita Lebih Ingat Kucing Gibran daripada Pesan AI-nya?

Foto: Youtube

Di tengah situasi politik yang memanas, demonstrasi yang bermunculan, dan media sosial yang dipenuhi perdebatan politik, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka muncul dengan video yang berbeda. Alih-alih menyinggung demonstrasi, konflik politik, atau lawan politik, ia berbicara tentang kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI).

Namun, perhatian publik justru bergerak ke arah lain. Alih-alih membahas pesan tentang AI yang disampaikan Gibran, warganet lebih banyak memperbincangkan kucing yang muncul dalam video tersebut. Akibatnya, yang menjadi viral bukan substansi pesannya, melainkan sosok kucing yang menyertainya.

Fenomena ini sebenarnya tidak muncul begitu saja. Belakangan, kucing seolah menjadi “aktor politik” baru di media sosial. Di Inggris ada Larry the Cat yang memiliki pengikut setia karena statusnya sebagai Chief Mouser di Downing Street. Di Amerika Serikat, keluarga Biden memiliki Willow yang kerap mencuri perhatian publik. Di Indonesia, Bobby Kertanegara bahkan memiliki basis penggemarnya sendiri.

Belum lagi berbagai kucing yang muncul dalam unggahan Joko Widodo dan hampir selalu berhasil mengalihkan perhatian warganet dari isu yang sedang dibicarakan. Kehadiran hewan peliharaan dalam ruang publik digital tampaknya memiliki daya tarik yang sulit diabaikan.

Dalam budaya populer, penggunaan hewan peliharaan oleh tokoh publik bukanlah hal baru. Kita pernah melihat Barack Obama bersama anjing keluarganya, Vladimir Putin dengan anjing kesayangannya, hingga berbagai selebritas yang sengaja menampilkan hewan peliharaan untuk membangun kesan hangat dan manusiawi.

Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan menarik. Apakah kucing kini telah menjadi bentuk soft power baru dalam politik digital?

Kucing tidak lagi hadir sekadar sebagai hewan peliharaan. Dalam lanskap media sosial, ia telah menjadi bagian dari bahasa politik kontemporer. Kehadirannya mampu membentuk kesan, memancing emosi, sekaligus mengarahkan perhatian publik ke titik tertentu.

Sekilas fenomena ini mungkin tampak sepele. Namun, di baliknya terdapat perubahan besar dalam cara masyarakat mengonsumsi informasi politik di era digital. Diakui atau tidak, masyarakat kini semakin terbiasa menerima isu serius dalam format hiburan.

Akibatnya, kualitas diskusi publik perlahan berubah. Sebuah pesan tidak lagi dinilai berdasarkan kedalaman isinya, melainkan berdasarkan seberapa menarik tampilannya. Perhatian publik pun semakin mudah berpindah dari substansi menuju simbol.

Baca juga: #RaporMerahPemerintah: Setahun Prabowo-Gibran, Semua Nilai Remedial

Ketika Audiens Mengendalikan Makna

Dalam budaya digital, makna tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pembuat konten. Makna justru ditentukan oleh apa yang dipilih publik untuk diperhatikan dan dibicarakan.

Stuart Hall, dalam teori Encoding/Decoding (1973), menjelaskan bagaimana pembuat pesan menyampaikan gagasan melalui kode teknis, visual, dan verbal yang berakar pada pengetahuan serta kepentingan tertentu. Proses encoding ini tidak pernah bebas nilai, melainkan dipengaruhi sudut pandang pembuat pesan.

Namun, Hall juga menekankan audiens bukan pihak yang pasif. Mereka dapat melakukan negotiated reading atau bahkan oppositional reading. Dengan kata lain, audiens memiliki ruang untuk menafsirkan pesan sesuai pengalaman dan kepentingannya sendiri.

Dalam konteks video Gibran, pembacaan publik tampaknya bergerak menjauh dari pesan utama yang ingin disampaikan. Ketika negara berbicara tentang teknologi masa depan, warganet justru memilih membicarakan kucing yang muncul di layar.

Fenomena tersebut menunjukkan kekuasaan simbolik negara tidak selalu mampu mengendalikan interpretasi publik. Di media sosial, audiens memiliki kuasa besar untuk menentukan arah percakapan.

Baca juga: Ketika Demokrasi Digadaikan: Orkestrasi Kekuasaan Lewat Media dan ‘Influencer’

Kucing, Simulakra, dan Politik sebagai Fandom

Filsuf Prancis Jean Baudrillard menyebut manusia hidup dalam dunia simulakra. Dalam kondisi ini, citra dapat menjadi lebih penting daripada realitas yang diwakilinya.

Menurut Baudrillard, masyarakat kontemporer semakin hidup dalam dunia tanda dan citra yang terlepas dari realitasnya. Yang dikonsumsi publik bukan lagi peristiwa itu sendiri, melainkan representasi dari peristiwa tersebut.

Dalam dunia simulakra, citra bahkan bisa menjadi lebih nyata daripada realitas. Karena itu, yang menjadi pusat perhatian bukan lagi agenda AI yang dibahas Gibran, melainkan citra “Gibran dengan kucing”.

Citra tersebut kemudian diproduksi ulang melalui meme, komentar, potongan video, dan berbagai interpretasi budaya populer yang beredar di media sosial. Berbagai respons di kolom komentar memperlihatkan bagaimana citra itu hidup dan berkembang melampaui konteks awal kemunculannya.

Pada saat yang sama, politik semakin menyerupai budaya fandom. Publik tidak lagi hanya memperdebatkan kebijakan, tetapi juga mengamati karakter para politisi layaknya tokoh dalam serial televisi.

Politisi pun mulai menyesuaikan diri dengan logika media sosial. Politik tidak lagi sekadar menjual gagasan, tetapi juga menjual persona. Dalam banyak kasus, persona bahkan menjadi lebih menonjol dibanding gagasan itu sendiri.

Menjelang Pilpres lalu, publik disuguhi berbagai simbol dan gestur yang terus direproduksi di media sosial, mulai dari joget gemoy hingga joget velocity. Setiap gestur, pakaian, ekspresi wajah, bahkan hewan peliharaan dapat menjadi bahan interpretasi yang lebih ramai dibanding substansi yang sedang dibicarakan.

Di media sosial, pemimpin politik tidak hanya hadir sebagai pembuat kebijakan. Mereka juga hadir sebagai karakter yang terus diproduksi, dikomentari, diparodikan, dan diberi alur cerita oleh publik.

Lalu, apa yang hilang ketika politik berubah menjadi fandom?

Dalam politik yang berpusat pada karakter, perhatian publik cenderung tersedot pada citra, kepribadian, dan simbol-simbol yang melekat pada seorang tokoh. Akibatnya, ruang untuk membicarakan persoalan yang lebih mendasar menjadi semakin sempit.

Perdebatan mengenai pendidikan, kesehatan, kebijakan publik, distribusi sumber daya, kerusakan iklim, kesejahteraan masyarakat, ketimpangan sosial, maupun akuntabilitas sering kali kalah menarik dibanding percakapan tentang persona seorang pemimpin.

Situasi ini menguntungkan elite politik. Bukan karena mereka secara sadar menciptakan fandom, melainkan karena politik yang berpusat pada karakter membuat kekuasaan lebih jarang diperiksa secara kritis.

Ketika publik sibuk membahas siapa yang paling lucu, paling santai, paling gemoy, atau bahkan paling dekat dengan kucing, pertanyaan yang lebih penting perlahan menghilang dari ruang publik. Kebijakan apa yang sedang dibuat? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan?

Baca juga: Fenomena K-Popisasi Capres: Saya Ngobrol dengan Admin Anies Bubble untuk Cari Tahu

Dalam kondisi seperti ini, warga negara perlahan berubah menjadi penggemar. Hubungan yang seharusnya bersifat politik, yakni hubungan yang memungkinkan kritik, evaluasi, dan tuntutan pertanggungjawaban, bergeser menjadi hubungan afektif yang didasarkan pada rasa suka dan kedekatan emosional.

Padahal demokrasi tidak membutuhkan penggemar. Demokrasi membutuhkan warga yang mampu menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan, bahkan terhadap pemimpin yang mereka sukai sekalipun.

Karena itu, ketika seekor kucing lebih ramai diperbincangkan daripada isu kecerdasan buatan yang dibawa dalam video tersebut, persoalannya bukan semata-mata tentang distraksi digital. Fenomena itu menunjukkan bagaimana perhatian publik semakin mudah diarahkan pada simbol, sementara substansi perlahan tersingkir dari pusat percakapan.

Ketika hal itu terjadi, yang paling diuntungkan bukanlah publik, melainkan mereka yang memiliki kekuasaan untuk terus mengelola citra tanpa harus terlalu sering berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit.

Uswah Sahal adalah perempuan yang memiliki ketertarikan mendalam pada kajian sastra, budaya, gender, dan isu lingkungan.