Apa Itu Diversifikasi Pangan dan Kenapa Ia Politis?

Foto: Wikimedia Commons

“Hari ini saya bikin Dubai chewy cookie. Biasanya pakai marshmallow, tapi karena saya tidak punya, saya ganti kimpul. Jadi kimpul chewy cookie.”

Tak ada beras, kimpul pun jadi. Di tangan Tin, kreator konten dengan handle @blacksheep8208, kimpul jadi bahan utama berbagai jenis makanan. Misalnya Japanese salad, bruschetta, bungeoppang, dan sushi. Bahkan bukan cuma kimpul. Tin juga mengolah jenis umbi-umbian lain seperti uwi, gembili, dan tiwul.

Jika membaca kolom komentar, sebagian netizen belum familier dengan bahan yang digunakan Tin. Mereka mempertanyakan makanan tersebut, tetapi antusias menantikan kreasi Tin.

Selain Tin, ada juga Manik Nur Hidayati—akrab disapa Manik—kreator konten yang sharing soal keberagaman pangan lokal. Ia membahas makanan yang dikonsumsi, cara mengolahnya, resep masakan, serta edukasi soal bahan pangan.

Konten-konten yang dibuat Manik berawal dari keresahan akan keseragaman pangan. Sejak 2025, kreator berlatar belakang ilmu gizi ini hanya sekadar sharing, tanpa berharap viral. Manik menjelaskan bahwa isi piring bersifat politis. Lama-lama, terjadi diskusi antara netizen pada kolom komentar. Ada yang sependapat, ada juga yang membantah—menganggap pembahasan terlalu jauh karena makanan tak berkaitan dengan politik.

“Padahal kebijakan yang menentukan sistem pangan dan apa yang kita konsumsi,” ujar Manik pada Magdalene.

Hal itu membuktikan, pemerintah “mengontrol” masyarakat untuk mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Masyarakat asing dengan pangan lokal, sehingga yang dilakukan oleh Tin dan Manik terlihat baru.

Baca Juga: Food Estate Gagal Terus, Kenapa Prabowo Melanjutkan?

Pentingnya Diversifikasi Pangan

Gara-gara propaganda pangan di bawah rezim Soeharto, nasi jadi makanan utama masyarakat Indonesia. Lewat kebijakan Revolusi Hijau, beras merupakan barometer kestabilan ekonomi, ketahanan pangan, sekaligus simbol kesejahteraan masyarakat. Sampai pada 1985, Organisasi Pangan dan Pertanian menganugerahkan penghargaan terhadap Indonesia, karena mencapai swasembada beras.

Nasi yang menjadi standar makanan pokok, menggeser pangan lokal di setiap daerah. Bahkan membentuk stigma “makanan kelas dua”, yang diinternalisasi oleh masyarakat.

Ketika meneliti di Mentawai, Sumatra Barat pada 2016, Manik melihat realitas tersebut. Seorang warga merasa inferior dengan sumber pangan mereka.

“Pas tahu aku berasal dari (Pulau) Jawa, salah satu ibu di sana minta maaf karena nggak bisa menghidangkan nasi,” cerita Manik.

Secara historis, sagu, pisang, dan umbi-umbian adalah pangan lokal utama di Mentawai. Pergeseran makanan ke nasi dimulai pada era kolonialisme Belanda, seperti dijelaskan peneliti Darmanto dalam ‘Rice ambiguity’ and the taste of modernity on Siberut Island, Indonesia (2023).

Waktu itu, Belanda menilai sistem cocok tanam di Mentawai tertinggal dan tidak efektif, sehingga perlu dihilangkan. Karenanya, para kolonialis memperkenalkan padi untuk memajukan masyarakat Mentawai. Kemudian diperburuk pemerintah Orba, yang menarasikan propaganda pangan lokal mencerminkan kemiskinan.

Kejadian itu membuat Manik sedih dan marah. Ia mulai belajar mengonsumsi makanan pokok selain nasi. Awalnya, Manik mengganti nasi dengan singkong. Kemudian menyesuaikan hidangan dengan pangan lokal di tempat tinggalnya: beras jagung saat tinggal di Jember dan umbi rambat selama menetap di Yogyakarta. Lalu sayur pakis ketika bermukim di Jambi, serta daun sintrong dan keladi saat berdomisili di Magelang.

Sambil kembali mengenal pangan lokal, Manik menyadari pentingnya diversifikasi pangan. Ia lebih menghargai rasa dan proses pengolahan makanan. Kemudian merasa asupan mikronutrien yang dibutuhkan terlengkapi, dan menentang situasi yang dinormalisasi lewat sharing di media sosial.

Buktinya, followers Manik ikut memperkaya isi piring, dan menceritakan makanan lokal dari tempat tinggalnya. Ada juga yang menawarkan diri, mengirimkan tiwul instan dari kediamannya di Lampung, agar sesama followers bisa mencoba.

Melihat keberagaman pangan yang tengah jadi sorotan, sejarawan makanan Fadly Rahman mengatakan pengaruhnya begitu positif di masyarakat. Terutama di tengah kondisi pangan nasional yang semrawut, dan pemerintah tidak lagi membicarakan diversifikasi pangan.

“Konten-konten ini penting. Biar masyarakat menyadari pola konsumsi pangan yang sehat, berbasis kearifan lokal. Bahkan secara nggak langsung melawan kebijakan pemerintah,” terang Fadly.

Baca Juga: Dari Piring Melawan Perubahan Iklim

Diversifikasi Pangan di Tengah Program MBG

Sejak Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan pada Januari 2025, beras mendominasi kebutuhan karbohidrat dalam program ini. Melansir Detik Finance, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan sekitar 381,8 ribu ton beras untuk menu MBG pada 2025. Kebutuhan itu terpenuhi oleh produksi beras nasional sepanjang 2025, yakni 34,79 juta ton.

Fadly menilai, keseragaman pangan ini akan mempertahankan status quo, kondisi pangan di Indonesia yang selalu seragam. Stok beras nasional juga akan mengalami tekanan, dan harga pasar berisiko melonjak—bahkan perlu mengimpor. Padahal, pemerintah bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pangan, dan daya beli masyarakat di setiap wilayah.

“Tugas pemerintah bukan cuma nyuapin makanan. Tapi dibarengi upaya mengonsumsi beragam makanan, dengan akses pangan yang murah dan terjangkau,” kata Fadly.

Sementara menurut Manik, menu MBG yang ditentukan oleh pusat, tidak sesuai dengan budaya di masing-masing daerah. Seharusnya, program ini membuka kesempatan untuk memaksimalkan potensi pangan lokal.

Apalagi, dampak program MBG tidak berhenti pada ompreng yang disajikan hari ini. Melainkan  bisa membentuk kebiasaan makan mereka, sehingga anak bisa mengenal makanan pokok selain nasi.

Manik menambahkan, sebaiknya MBG didampingi dengan pendidikan gizi, sebelum makanan dihidangkan dalam ompreng. Tujuannya agar anak memahami pentingnya gizi, bahan pangan yang diberikan, dan manfaat bagi mereka.

Baca Juga: Yang Tumbuh dari Halaman Bukan Cuma Tanaman tapi Solidaritas Perempuan

Selain itu, jika diversifikasi pangan diupayakan, dampaknya juga akan dirasakan oleh para petani. Petani singkong di Jawa Timur, misalnya, yang berharap singkong masuk program swasembada pangan nasional, supaya ada kepastian harga pembelian di tingkat petani. Sebab, menurut laporan Kompas.id, pada 2024, rata-rata singkong di tingkat petani dijual seharga Rp1 ribu per kilogram. 

Apabila singkong masuk program swasembada pangan nasional, petani akan mendapatkan jaminan harga, serta akses pupuk bersubsidi. Artinya, kelangsungan komoditas ini akan terjaga.

Dengan mendorong produksi umbi-umbian sebagai substitusi beras, kata Fadly, pendapatan dan kesejahteraan hidup petani akan meningkat.

“Karena itu, pemerintah perlu mendukung maksimal dengan kebijakan yang tepat sasaran,” ungkap Fadly.