Melampaui Ibu Pertiwi, Mengakui Agensi Perempuan dalam Isu Lingkungan

Di tengah berbagai bencana yang melanda Indonesia, frasa Ibu Pertiwi kerap muncul dalam poster dan kampanye lingkungan di ruang publik maupun media massa. Metafora ini menghadirkan alam sebagai sosok ibu yang memberi kehidupan dan perlu dijaga. Gambaran tersebut memang dapat membangun kedekatan emosional dengan alam. Namun, ada persoalan yang perlu diperiksa: mengapa alam begitu sering dilekatkan pada sosok perempuan, khususnya ibu, yang identik dengan kelembutan, pengorbanan, dan kemampuan merawat?

Hubungan perempuan dan krisis ekologi memang penting untuk dibahas. Di banyak wilayah, perempuan berada di garis depan ketika lahan menyusut, akses air semakin sulit, dan bencana terjadi. Namun, hubungan tersebut tidak semestinya disederhanakan menjadi anggapan perempuan secara alamiah dekat dengan lingkungan karena memiliki sifat keibuan. Penyamaan perempuan dengan alam berisiko mengembalikan identitas perempuan pada peran yang selama ini dilekatkan kepada mereka: melahirkan, memberi kehidupan, dan merawat.

Aku sendiri beberapa kali menggunakan frasa Ibu Pertiwi dalam tulisan sebelumnya. Namun, belakangan aku mulai mempertanyakan makna di balik metafora tersebut. Ketika alam digambarkan sebagai ibu yang terus memberi tanpa mengeluh, perempuan pun seolah ditempatkan dalam citra serupa. Metafora yang terdengar akrab dan penuh kasih itu menyimpan asumsi gender yang tidak sederhana.

Baca juga: Krisis Air Merajalela, Perempuan Lagi-lagi yang Kena Dampaknya

Kontradiksi dalam Ibu Pertiwi

Penghormatan simbolis kepada perempuan dalam frasa Ibu Pertiwi tidak selalu beriringan dengan pengakuan terhadap hak dan suara mereka dalam pengelolaan lingkungan. Laporan International Union for Conservation of Nature (IUCN) pada 2024 menyebutkan perempuan menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses, memanfaatkan, mengelola, dan memiliki lahan serta sumber daya alam. Salah satu penyebabnya adalah keterwakilan perempuan yang masih rendah dalam proses pengambilan keputusan. Laporan yang sama memperkirakan perempuan membutuhkan 162 tahun untuk mencapai kesetaraan dengan laki-laki dalam jabatan di kementerian lingkungan hidup.

Kesenjangan tersebut memperlihatkan kontradiksi dalam penggunaan metafora Ibu Pertiwi. Perempuan dihadirkan sebagai simbol kehidupan dan kepedulian terhadap alam, tetapi belum tentu memperoleh kuasa untuk menentukan bagaimana sumber daya alam dikelola. Mereka diposisikan sebagai sosok yang dekat dengan alam, sementara hak atas tanah, air, hutan, dan ruang pengambilan keputusan masih menghadapi berbagai hambatan. Dengan kata lain, pengakuan terhadap perempuan sebagai simbol tidak otomatis membuat mereka diakui sebagai subjek yang memiliki hak politik.

Persoalan ini juga berkaitan dengan pembagian peran berbasis gender. Ketika kepedulian terhadap lingkungan terus diasosiasikan dengan sifat keibuan, tanggung jawab merawat alam berisiko kembali dibebankan kepada perempuan. Padahal, krisis ekologis bukan persoalan yang dapat diselesaikan melalui kerja perawatan perempuan semata. Pengelolaan lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pengakuan terhadap kapasitas perempuan sebagai pengambil keputusan, pemimpin komunitas, dan aktor politik.

Baca juga: Mewariskan ‘Surga’ di Meja Makan: Revolusi Hijau Perempuan Lintas Iman

Perempuan yang Diseragamkan

Metafora Ibu Pertiwi menghadirkan gambaran tunggal tentang perempuan: sosok yang subur, penyayang, melahirkan, dan merawat kehidupan. Padahal, perempuan bukan kelompok yang memiliki pengalaman dan kepentingan seragam. Mereka hidup dalam relasi sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda. Perempuan juga memiliki hak untuk menentukan pilihan, menyampaikan kepentingan, menolak ketidakadilan, dan terlibat dalam perumusan kebijakan. Identitas mereka tidak dapat diringkas hanya melalui peran sebagai ibu atau kemampuan merawat.

Memang, menyebut alam sebagai Ibu Pertiwi dapat membuat hubungan manusia dengan lingkungan terasa lebih dekat. Metafora ini menghadirkan alam sebagai bagian dari kehidupan yang perlu dilindungi, bukan sekadar sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Namun, kedekatan emosional tersebut perlu dibaca secara kritis ketika dibangun melalui citra perempuan yang terus-menerus diasosiasikan dengan pengorbanan dan pengasuhan. Bahasa yang digunakan untuk membangun kepedulian terhadap alam seharusnya tidak ikut melanggengkan pembatasan peran perempuan.

Akademisi feminis Patrice DiQuinzio dalam artikelnya, Exclusion and Essentialism in Feminist Theory: The Problem of Mothering (1993), membahas bagaimana konsep keibuan dapat membatasi agensi politik perempuan. Ketika identitas perempuan terlalu lekat dengan peran sebagai ibu, partisipasi mereka dalam ruang publik berisiko dianggap sah hanya ketika dilakukan atas nama keluarga atau orang-orang yang mereka rawat. Akibatnya, kepentingan perempuan sebagai individu dan warga negara dapat tersisih. Pengalaman, aspirasi, dan hak mereka tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri.

Kritik terhadap metafora Ibu Pertiwi bukan berarti menolak seluruh penggunaannya dalam kampanye lingkungan. Metafora ini tetap memiliki kekuatan untuk membangun kedekatan emosional dengan alam. Namun, kita perlu mempertanyakan gambaran perempuan yang dibawanya. Apakah perempuan hanya akan terus dihadirkan sebagai sosok yang memberi kehidupan dan merawat? Atau, sudah saatnya kita mengakui mereka sebagai subjek yang memiliki pengetahuan, kepentingan, hak, dan kuasa untuk menentukan masa depan lingkungan?

Kepedulian terhadap alam tidak seharusnya bergantung pada penyamaan perempuan dengan alam. Mengakui hubungan perempuan dan krisis ekologis justru berarti melihat mereka sebagai kelompok dengan pengalaman dan kepentingan yang beragam, sekaligus kapasitas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan begitu, perjuangan menjaga lingkungan tidak berhenti pada penghormatan simbolis terhadap sosok ibu, tetapi juga mendorong pengakuan atas hak dan agensi perempuan.

Ilustrasi oleh Karina Tungari