Bagi “Via” (bukan nama sebenarnya), 2024 menjadi tahun yang tak terlupakan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia terpaksa melakukan sesuatu yang sebelumnya tak pernah dibayangkan: Berutang secara daring. Sebagai pekerja lepas di industri hak asasi manusia (HAM), Via sempat menganggur selama enam bulan karena minimnya proyek yang membuka lowongan. Padahal, pekerjaan itulah sumber penghasilannya selama ini.
Tabungannya perlahan habis dipakai bertahan hidup selama tak ada pemasukan. Saat tabungan benar-benar kering, fitur pay later di salah satu aplikasi transportasi menjadi jalan keluar. Utangnya bukan dipakai untuk berfoya-foya, melainkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
“Jadi kebutuhannya benar-benar kebutuhan dasar pekerja di ibu kota saja, makan, bertransportasi, belanja bulanan, sudah gitu,” kata Via melalui aplikasi perpesanan (16/5).
Di luar kebutuhan harian, Via juga memiliki pengeluaran untuk hewan peliharaan dan langganan anggota gym. Sekilas pengeluaran tersebut mungkin tidak terlihat mendesak. Namun bagi Via, keduanya berkaitan erat dengan kesehatan mental dan fisiknya.
Memelihara hewan memberinya rutinitas sekaligus alasan untuk bangun dari tempat tidur saat depresi datang. Sementara gym dipandang sebagai cara menjaga kondisi tubuh agar tidak jatuh sakit.
“Invest ke badan supaya enggak sakit, karena kalau sakit, bisa keluar duit tiba-tiba banyak, biasanya untuk ke klinik swasta, psikolog, fisioterapis,” imbuhnya.
Baca juga: Ajakan Gagal Bayar Pinjol: Risiko Hukum dan Alternatif Legal yang Lebih Aman
Gali Lubang Tutup Lubang
Solusi yang awalnya membantu belakangan memunculkan persoalan baru. Setelah kembali bekerja, Via harus menutup utang yang sempat dipakainya bertahan hidup. Namun, alih-alih berkurang, kebutuhan baru terus muncul sebelum utang lama selesai dibayar.
Situasi tersebut membuat Via terus menutup kebutuhan hari ini dengan penghasilan yang sudah habis untuk tagihan kemarin. Kenaikan harga kebutuhan sehari-hari membuat penghasilannya cepat habis bahkan sebelum benar-benar sempat dipakai.
“Pas gue gajian sekarang, hal pertama yang gue lakukan adalah untuk pay later ini,” ungkapnya.
Di pergantian 2024 ke 2025, Via berutang sekitar Rp3 juta. Kini jumlah itu membengkak menjadi Rp5,8 juta. Setiap minggu ia harus menyisihkan sekitar Rp100 ribu untuk membayar cicilan.
Via mengaku utangnya masih dalam batas yang bisa dikendalikan. Sebab, ia tidak pernah menggunakan pinjaman untuk kebutuhan yang tidak mendesak.
Situasi serupa dialami “Dea” (bukan nama sebenarnya), desainer grafis di sebuah media. Bedanya, Dea dan suaminya sama-sama bekerja. Namun masing-masing hanya memperoleh upah setara Upah Minimum Rata-rata (UMR) Jakarta setiap bulan. Di sisi lain, kebutuhan rumah tangga terus bertambah, terutama setelah mereka memiliki anak.
“Apalagi saat anak sudah mulai MPASI pengeluaran kian bertambah namun gaji ya segitu aja akhirnya suami bekerja sampingan untuk menutupi pengeluaran yang membengkak,” kisahnya kepada Magdalene (19/5).
Namun pekerjaan tambahan tidak selalu tersedia. Ketika kondisi ekonomi sedang sulit, pay later menjadi pilihan untuk menutup kebutuhan mendesak. Dea mengaku beberapa kali menggunakan pinjaman Rp1,5-2 juta. Terkadang, utang tersebut juga dipakai untuk membayar cicilan rumah dan kendaraan.
Meski membantu memenuhi kebutuhan, pinjaman tersebut juga meninggalkan beban psikologis. Mendekati tanggal tagihan, Dea mengaku kerap dilanda kecemasan dan overthinking. Perasaan serupa muncul ketika kebutuhan bayinya bertambah.
Belum lagi jika ia terlambat membayar cicilan.
“Pernah saya lupa membayar tagihan dan langsung didenda Rp50 ribu saat tagihan saya hanya Rp30 ribu. Kalau lewat lima hari lagi akan denda Rp30 ribu. Terasa banget dan di situ, duh benar-benar kalau enggak butuh-butuh amat, enggak akan akan saya pakai,” kenangnya.
Beban psikologis tersebut dihadapi Dea dengan membuat catatan pengeluaran dan mengurangi belanja yang tidak terlalu penting. Ia juga mendiskusikannya dengan suami agar tidak merasa menghadapi situasi tersebut sendirian.
Via dan Dea hanya dua dari banyak warga Indonesia yang menjadikan pinjaman daring sebagai solusi jangka pendek. Otoritas Jasa Keuangan mencatat uang yang disalurkan industri pinjaman daring kepada masyarakat mencapai Rp101,03 triliun hingga Maret 2026.
Pertanyaannya, mengapa semakin banyak masyarakat berutang?
Baca juga: Erika: Pinjol dan KBGO: Kombo Persoalan yang Rugikan Perempuan Berkali-kali Lipat
Daya Beli yang Terus Ambles
Direktur CELIOS Bhima Yudhistira menilai meningkatnya penggunaan pinjaman daring menunjukkan keputusasaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Menurutnya, pendapatan masyarakat tidak lagi sebanding dengan pengeluaran.
Persoalan tersebut, kata Bhima, bukan sekadar soal literasi keuangan. Daya beli yang terus melemah ikut berperan besar dalam meningkatnya penggunaan pinjaman daring.
Maka dari itu, perbaikan daya beli menjadi langkah yang tidak bisa ditawar.
“Batasi promo pinjol termasuk pay later, pembatasan izin pinjol baru, melakukan pengawasan ketat debt collector pihak ketiga,” ungkap Bhima kepada Magdalene (19/5).
“Kapasitas APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terbatas, pemerintah lebih prioritas program populis seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Kopdes (Koperasi Desa) yang daya dorong ke ekonomi terbatas,” lanjutnya.
Peneliti CELIOS Rani Septyarini menjelaskan faktor eksternal seperti perang di berbagai negara dan melemahnya nilai tukar rupiah ikut berkontribusi terhadap situasi tersebut. Kenaikan harga barang impor, misalnya, membuat pengeluaran masyarakat bertambah dan semakin menggerus daya beli.
Baca juga: Saatnya Jujur pada Anak tentang Kemiskinan Struktural, Bukan Lagi Dongeng
“Karena, pendapatan mereka naiknya enggak secepat naiknya harga-harga. Nah, masyarakat di sini, menjadi lebih rentan untuk rely, untuk bergantung dengan pinjaman daring untuk bertahan dari situasi ini,” terang Rani.
Menurut Rani, jika persoalan pinjaman daring tidak kunjung diselesaikan, semakin banyak keluarga akan terjebak dalam siklus utang. Konsumsi masyarakat juga berpotensi melemah karena pendapatan mereka habis untuk membayar cicilan dan bunga.
“Ini akan mengganggu kesehatan mental dan stabilitas dari rumah tangga itu sendiri, dalam jangka panjang ini bisa saja menurunkan produktivitas ekonomi, karena masyarakat lebih berfokus pada bertahan hidup, bukan lagi meningkatkan kesejahteraan,” katanya kepada Magdalene (20/5).
Kondisi ekonomi rumah tangga, tutur Rani, perlu diperbaiki melalui kebijakan yang menyasar daya beli secara langsung. Salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah memperluas bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan membuka lapangan kerja padat karya.
Ilustrasi oleh Karina Tungari
