Siapa Saja Massa yang Turun Aksi Hari ini di DPR dan Apa Tuntutannya?
Foto: Allaam Faadhillah/Magdalene
Ratusan massa dari sejumlah kelompok masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8). Sedikitnya empat kelompok menyampaikan aspirasi, yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Keempat kelompok tersebut membawa agenda berbeda. Dilansir dari Akurat.co, tuntutan mereka mencakup pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, penurunan harga kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan gratis, perlindungan pekerja rumah tangga, hingga dukungan terhadap program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perbedaan itu juga terlihat dari asal dan komposisi massa. AMPB datang dari Pati, AMDB dari Depok, GERAM menghimpun elemen mahasiswa dan masyarakat sipil, sedangkan RMP4 berasal dari Bangkalan, Madura.
Baca juga: Setahun Demo Agustus 2025: Tuntutan Mandek, Perburuan Warga, Lalu Apa?
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB)
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi salah satu kelompok yang lebih dulu menyiapkan aksi di depan Gedung DPR RI. Massa dari Pati telah berada di Jakarta sebelum (27/8) untuk mempersiapkan aksi tersebut.
Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, menyebut massa dari Pati berangkat secara swadaya dengan dukungan donasi masyarakat. Lima bus dari Pati juga disiapkan untuk membawa massa menuju Jakarta.
Dua tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan meminta hukuman mati bagi koruptor. Dikutip dari ANTARA, Botok menegaskan aksi tersebut tidak membawa agenda untuk melengserkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Selain isu pemberantasan korupsi, AMPB juga meminta penanganan perkara dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati, termasuk kasus yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Sudewo menghadapi perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
KPK sebelumnya melimpahkan dua berkas perkara Sudewo kepada jaksa penuntut umum. Dikutip dari sumber yang sama, dua perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di Pati serta dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan.
Pada hari aksi, pimpinan DPR RI menerima audiensi perwakilan AMPB di kompleks parlemen. Masih dari media yang sama, Supriyono alias Botok menjadi salah satu perwakilan yang menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPR.
Dalam audiensi tersebut, Botok meminta pertanggungjawaban pimpinan DPR terkait target penyelesaian RUU Perampasan Aset pada Desember 2026. Ia juga kembali menyampaikan tuntutan agar koruptor dihukum mati.
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB)
Dari Depok, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) membawa tiga tuntutan utama dalam aksi (27/8). Mereka mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, meminta hukuman mati bagi koruptor, serta mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.
Koordinator aksi AMDB, Yusuf, menyebut sekitar 2.000 warga diperkirakan mengikuti aksi. Sebelum bergerak ke Jakarta, mereka lebih dulu menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada (26/8). Dilansir dari Katadata.co.id, massa AMDB dijadwalkan bergerak ke Jakarta setelah aksi di Depok.
Tiga tuntutan tersebut menjadi agenda AMDB dalam aksi di Jakarta. Fokusnya meliputi pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman bagi koruptor, serta penurunan harga kebutuhan pokok.
Baca juga: Benarkah Kita Dilarang Gelar Aksi di Bundaran HI?
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM)
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) membawa agenda lebih luas dalam aksi (27/8). Aliansi ini terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil serta mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia.
Elemen yang tergabung di dalamnya antara lain UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, organisasi kepemudaan, serta komunitas masyarakat sipil. GERAM memperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa dan masyarakat sipil mengikuti aksi tersebut.
Koordinator GERAM, Ahmad Mixel, menyebut aksi tersebut sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI. Mereka juga meminta pimpinan DPR RI menemui massa untuk berdialog.
GERAM membawa 10 tuntutan. Isinya mencakup pertanggungjawaban politik dan hukum Prabowo-Gibran atas kebijakan yang menurut mereka memperluas militerisme, melemahkan demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.
Mereka juga menuntut penghentian dan evaluasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Makan Bergizi Gratis (MBG), penghentian kebijakan pajak yang dinilai membebani rakyat, dan penerapan sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
Di sektor layanan publik, GERAM menuntut pendidikan dan kesehatan gratis serta berkualitas. Mereka juga menolak komersialisasi layanan pendidikan dan pemangkasan anggaran layanan dasar publik.
Tuntutan lain mencakup penurunan harga kebutuhan pokok dan kenaikan upah buruh. GERAM juga meminta pemenuhan hak pekerja rumah tangga, termasuk perlindungan hukum dan upah layak.
GERAM turut menuntut penetapan bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur sebagai bencana nasional serta percepatan bantuan dan pemulihan. Selain itu, mereka membawa tuntutan demiliterisasi ruang sipil, penghentian pembangunan batalyon, penghentian kriminalisasi aktivis, pembebasan tahanan politik, dan penyitaan aset hasil korupsi.
Baca juga: ‘The Power of Ibu-ibu’: Dari Kutukan hingga Mengusir Aparat
Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4)
Berbeda dari tiga kelompok lainnya, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) datang untuk menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah. Salah satu program yang mereka dukung adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
RMP4 berasal dari Bangkalan, Madura. Koordinator RMP4, Ali, menyebut sekitar 500 tiket keberangkatan disiapkan untuk membawa massa dari Bangkalan menuju Jakarta. Dilansir dari Akurat.co, peserta yang diberangkatkan berasal dari beragam latar pekerjaan, seperti buruh, sopir, tukang becak, pekerja bangunan, tukang, hingga sales.
Dukungan terhadap MBG disertai permintaan evaluasi pelaksanaan program. RMP4 menilai masih ada dapur MBG yang perlu diperbaiki dan meminta tata kelolanya dibenahi.
Posisi RMP4 berbeda dengan GERAM. RMP4 mendukung keberlanjutan MBG dengan catatan evaluasi, sedangkan GERAM memasukkan penghentian dan evaluasi program tersebut sebagai salah satu tuntutannya.
Empat kelompok tersebut hadir di depan Gedung DPR dengan agenda masing-masing. AMPB menyoroti RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi, AMDB membawa tiga tuntutan terkait korupsi dan kebutuhan pokok, GERAM menyampaikan 10 tuntutan lintas isu, sedangkan RMP4 mendukung program pemerintah, khususnya MBG.
