Gerakan Digital Jangan Sampai Tinggalkan Mereka yang Dipinggirkan

Ruang digital kini menjadi tempat berbagai elemen masyarakat menyuarakan isu sosial. Dari sana, gerakan warga dapat menjangkau lebih banyak orang dan membangun dukungan dalam waktu relatif cepat. Namun, akses terhadap ruang digital belum otomatis membuat semua kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk bersuara.

Sejumlah perubahan menunjukkan kekuatan gerakan digital dalam mendorong isu sosial ke ruang publik. Salah satunya adalah pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) setelah bertahun-tahun diadvokasikan, serta terbentuknya solidaritas warga di tengah bencana melalui tagar Warga Bantu Warga.

Hal tersebut disampaikan Jasmine Floretta, moderator dalam diskusi bertajuk “Digital Movement for Social Inclusion” di acara Sisterhood (5/9) yang diselenggarakan oleh Magdalene bekerja sama dengan Women News Network (WNN) dan International Media Support (IMS). Diskusi tersebut turut membahas tantangan kelompok marjinal dalam menggunakan ruang digital untuk mengadvokasikan isu dan membangun perubahan.

“Akhirnya setelah lama, UU TPKS itu berhasil disahkan. Lalu kita jangan lupa juga ada hastag #wargabantuwarga di mana itu adalah tempat kita warga biasa, warga sipil menggalang dana, membangun solidaritas dan juga membangun koneksi satu sama lain,” tuturnya.

Meski memiliki daya dorong terhadap perubahan, ruang digital juga mempertemukan kelompok marginal dengan narasi mayoritas yang lebih dominan. Pengalaman tersebut antara lain dirasakan aktivis kesetaraan gender Kalis Mardiasih ketika mengampanyekan pengesahan UU TPKS beberapa tahun silam. Saat itu, ia bersama koalisi masyarakat sipil yang mendorong pengesahan UU TPKS harus berhadapan dengan kelompok konservatif yang menolak UU tersebut dengan dalih perempuan harus menjaga diri dan menutup aurat.

“Karena kita tahu waktu itu salah satu yang bikin lambat pengesahannya adalah penolakan dari kelompok-kelompok konservatif agama, yang berpikir bahwa ‘Kan emang harus perempuan yang jaga diri, yang harus menutup aurat’ gitu,” ungkapnya.

Pengalaman tersebut memperlihatkan tantangan lain dalam membawa isu marjinal ke ruang publik digital. Persoalannya bukan hanya bagaimana membuat suara kelompok yang selama ini kurang terdengar menjadi lebih terlihat, tetapi juga bagaimana mencegah suara tersebut kembali tenggelam di tengah dominasi narasi mayoritas.

Baca juga: Sisterhood Festival 2026, Ruang Perempuan Bersuara dan Saling Menguatkan

Tantangan Mengarusutamakan Isu Marjinal

Bagi gerakan perempuan, salah satu pekerjaan rumah menurut Kalis adalah mengamplifikasi suara-suara perempuan marginal. Dari pengalamannya mengadvokasikan isu perempuan di internet, Kalis melihat narasi pemberdayaan perempuan di media sosial saat ini cenderung didominasi perempuan menengah ke atas. Akibatnya, suara perempuan buruh, petani, atau perempuan pekerja informal masih kurang mendapat ruang.

“Aku melihat akun-akun perempuan yang menyuarakan tentang empowerment dan lain-lain itu rasa-rasanya itu jadi seragam semua. Mereka content creator, kuliah di luar negeri, punya pekerjaan yang mapan, terus standarnya sama, bisa very spoken gitu. Tapi justru lagi-lagi kita kehilangan suara perempuan buruh, suara perempuan petani, itu masih kurang banget,” ujarnya.

Karena itu, menurut Kalis, kisah perempuan akar rumput perlu terus diangkat agar pengalaman dan kebutuhan mereka tidak tenggelam. Kehadiran pengalaman tersebut juga penting untuk memperlihatkan keragaman persoalan yang dihadapi perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Ruang digital dapat menjadi salah satu tempat untuk memperluas jangkauan suara tersebut.

Selain Kalis, Program Manager Sanggar Swara Carahanna Marianne mengisahkan tantangannya dalam mengadvokasikan isu ragam gender dan seksualitas. Menurutnya, stigma, kebencian, dan diskriminasi terhadap queer, khususnya transpuan, di media sosial bersumber dari ketidakpahaman masyarakat terkait isu queer. Karena itu, dirinya bersama Sanggar Swara kini berfokus pada edukasi masyarakat.

“Karena sebenarnya orang itu selalu memiliki kebencian. Tapi sebenarnya menurut aku itu absence of understanding. Jadi mereka tuh enggak ngerti, mereka tuh enggak kenal transpuan tuh seperti apa gitu,” ujarnya.

Salah satu contohnya adalah perdebatan terkait keberadaan transpuan di toilet perempuan. Carahanna menuturkan, ketakutan tersebut muncul karena sebagian orang masih menganggap kehadiran transpuan di toilet sebagai ancaman. Padahal, bagi transpuan, penggunaan toilet berkaitan dengan kebutuhan dasar untuk menggunakan fasilitas umum.

“Apakah teman-teman tahu bahwa ketika transpuan ke toilet tuh mereka tuh cuma pipis, kita bahkan enggak punya agenda lain. Kalau ada yang komen ‘oh tapi itu kita takut kalau laki-laki yang masuk ke toilet perempuan’ berarti masalahnya bukan transpuan,” imbuhnya.

Ketidakpahaman serupa juga masih dihadapi kelompok marjinal lain, termasuk orang dengan disabilitas. Ilma Rivai, pendiri Inclusive Lens yang merupakan orang dengan cerebral palsy, menuturkan kondisi fisik orang dengan disabilitas masih kerap dijadikan bahan olok-olok di media sosial. Salah satunya terlihat dari tren konten atau promosi produk yang mengimitasi kondisi fisik orang dengan disabilitas secara diskriminatif.

Pengalaman tersebut memperlihatkan tantangan dalam mengarusutamakan isu marjinal enggak berhenti pada persoalan menghadirkan suara kelompok yang selama ini kurang terdengar. Tantangannya juga mencakup cara pandang masyarakat yang masih menempatkan orang dengan disabilitas sebagai objek, bukan individu dengan pengalaman dan agensi. Cara pandang tersebut turut memengaruhi bagaimana isu disabilitas dibicarakan di ruang digital.

Bagi Ilma, persoalannya bukan terletak pada kondisi disabilitas itu sendiri, melainkan pada lingkungan yang belum mampu mengakomodasi kebutuhan orang dengan disabilitas.

“Ya, sebenarnya pada dasarnya yang membuat mereka itu disabilitas bukan kedisabilitasannya, tetapi ketidakmampuan lingkungan itu untuk mengakomodasi orang dengan disabilitas,” ucapnya.

Hal senada disampaikan oleh aktivis Tuli Nisa Emery. Menurutnya, lingkungan digital yang belum ramah disabilitas masih menyulitkan orang dengan disabilitas, khususnya teman-teman Tuli, untuk mengakses informasi dan berpartisipasi secara setara. Persoalan akses tersebut membuat cara penyampaian informasi menjadi bagian penting dalam membangun ruang digital yang inklusif.

“Misalnya, ketika informasi yang disajikan menggunakan kata-kata yang cukup tinggi, itu mungkin agak menyulitkan mereka (orang Tuli) untuk memahami. Cara yang terbaik adalah ketika kita menyampaikan informasi dengan akses visual, menggunakan bahasa yang disesuaikan, dan juga bisa menyertakan bahasa isyarat,” jelas Nisa.

Baca juga: Keracunan MBG hingga Nihilnya Cuti Ayah, Mungkinkah Kebijakan Negara yang Maskulin Diubah?

Membangun Ruang Digital yang Inklusif dan Kolaboratif

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan pentingnya membangun ruang digital secara kolaboratif. Inklusivitas tidak hanya berkaitan dengan siapa yang mendapat kesempatan untuk berbicara, tetapi juga siapa yang dilibatkan dalam proses menyusun dan menyampaikan isu. Dalam konteks advokasi disabilitas, keterlibatan langsung orang dengan disabilitas menjadi salah satu bagian penting dalam proses tersebut.

Dalam advokasi isu disabilitas, keterlibatan langsung orang dengan disabilitas memungkinkan mereka menyuarakan kebutuhan dan pengalaman hidupnya. Tanpa kolaborasi tersebut, masyarakat non-disabilitas hanya akan mengira-ngira kehidupan orang dengan disabilitas berdasarkan sudut pandang mereka sendiri. Karena itu, pengalaman langsung kelompok yang diperjuangkan perlu menjadi bagian dari proses advokasi.

“Teman-teman disabilitas itu juga harus terlibat dan berkolaborasi untuk menyuarakan apa sebetulnya kebutuhan mereka, bagaimana pengalaman hidup mereka supaya teman-teman disabilitas yang lain juga memahami. Jadi memang sangat penting kolaborasi ini karena kalau misalnya kita membayangkan kita semuanya sendiri, kita hanya cuma bisa membayangkan aja seperti apa kehidupan mereka,” jelas Nisa.

Sementara itu, Carahanna mengatakan Sanggar Swara mengutamakan edukasi sebagai pintu masuk advokasi. Menurutnya, masyarakat perlu terlebih dahulu mengenal kehidupan transpuan yang beragam agar tidak melihat mereka hanya melalui satu stereotip. Pemahaman tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya membangun percakapan yang lebih setara di ruang publik.

“Kita tuh seperti perempuan pada umumnya. Kita tuh multifaceted, kita punya banyak sisi,” tuturnya.

Menurut Carahanna, edukasi memang dapat terasa melelahkan karena kelompok marginal kerap harus terus-menerus menjelaskan keberadaan dan pengalaman mereka. Namun, upaya tersebut tetap dilakukan untuk menghadapi prasangka yang telah mengakar di masyarakat. Edukasi juga menjadi cara untuk memperkenalkan pengalaman kelompok marginal di tengah informasi yang masih sering dibentuk oleh stereotip.

Baca juga: Chicha “Bocor Alus Politik”: ‘Kami Diserang Karena Kami Perempuan’

“Tapi bayangin seberapa parahnya kalau kita enggak ngomong apa-apa. Kita ngomong aja, orang masih actively trying atau mencoba untuk mengecilkan pendapat kita. Apalagi kalau kita enggak ngomong,” tuturnya.

Pada akhirnya, ruang digital yang inklusif membutuhkan lebih dari sekadar kesempatan untuk bersuara. Keterlibatan kelompok marginal, akses terhadap informasi, kolaborasi, serta upaya menghadirkan edukasi menjadi bagian dari proses agar gerakan digital tidak hanya memperluas jangkauan isu, tetapi juga membuka ruang bagi mereka yang selama ini berada di pinggir.