Foto: Toto Santiko/Magdalene
Ketika melakukan pekerjaan jurnalistik, perempuan jurnalis lebih rentan mengalami ancaman dan serangan. Di antaranya berupa kekerasan fisik, verbal, seksual, hingga digital. Ini bukan saja isapan jempol. Berdasarkan data berskala nasional dari AJI Indonesia dan PR2Media dalam laporan riset berjudul “Kekerasan Terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia” (2021), 85,7 persen perempuan jurnalis pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan sepanjang kariernya.
Kerentanan spesifik di ruang siber juga makin mengkhawatirkan, seperti yang disoroti oleh laporan global UNESCO (2020) berjudul “Online Violence Against Women Journalists: A Global Snapshot of Incidence and Impacts”. Di sana tertera, sebanyak 73 hingga 75 persen perempuan jurnalis mengalami kekerasan daring (online violence) yang kerap berlanjut menjadi ancaman nyata di dunia luring.
Situasi itu pernah dialami jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana—akrab disapa Chicha. Dalam diskusi “Fireside Chat” di Sisterhood Festival 2026, (5/9), Chicha menceritakan pengalamannya menghadapi teror usai meliput revisi Undang-Undang TNI pada 2025. Ia juga menyampaikan tantangan yang dihadapi perempuan jurnalis ketika berinteraksi dengan narasumber, serta upaya mitigasi risiko peliputan.
Berikut kutipan percakapannya.
Q: Belum lama ini, Chicha mengalami teror yang buat kita, sebagai WNI, turut prihatin. Buat yang belum tahu, pada Maret 2025, ada paket isi kepala babi dengan dua telinga terpotong, yang dikirim ke kantor Tempo dan ditujukan ke Chicha. Setelah itu juga ada teror, kiriman paket berisi bangkai tikus, doxxing, dan peretasan WhatsApp oleh orang enggak dikenal. Dari pengalaman itu, apa yang jadi refleksi personal Chicha soal kerentanan jurnalis?
A: Sebagai perempuan jurnalis, memang industri ini sangat male-dominated. Bukan hanya jumlah perempuan di redaksi yang sedikit, tapi pekerjaan sebagai perempuan jurnalis, membawa kita ke berbagai risiko.
Saya jadi ingat, AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Indonesia pernah mengeluarkan riset ya. Lebih dari 80 persen perempuan jurnalis pernah mengalami ancaman. Bentuknya macam-macam. Ada ancaman fisik, pelecehan seksual, sampai di ranah digital seperti doxxing.
Ternyata, perempuan jurnalis dihadapkan dengan risiko-risiko itu. Dan sering kali, ancaman datang bukan karena karya jurnalistik, atau kredibilitas kita dipertanyakan. Contohnya menyerang seksualitas, yang bukan cuma terjadi pada perempuan. Ini juga dialami teman-teman jurnalis minoritas lainnya, dari agama, ras, gender, seksual.
Sering kali orang bilang serangan, pelecehan itu wajar. Risiko dari pekerjaan. Padahal yang perlu digarisbawahi, ancaman-ancaman ini jangan dinormalisasi.
Baca Juga: Neraka Jurnalis Perempuan: Kena KBGO, Tak Dilindungi Perusahaan Media
Q: Meski dunia jurnalistik sudah terbukti menghadirkan berbagai kerentanan, Chicha tetap di industri ini. Apa yang bikin kamu bertahan?
A: Latar belakang pendidikan saya Sastra Indonesia. Sebenarnya enggak banyak hubungannya dengan industri media, tapi saya melihat ada kesamaan. Bahasa yang saya pelajari di kampus dulu, ternyata bukan cuma jadi alat menyampaikan pesan. Bahasa bisa dipakai untuk menggali sesuatu, dari kelompok-kelompok yang suaranya tidak didengar.
Saya percaya, suatu cerita yang disampaikan jurnalis bisa mengungkap sesuatu. Narasi yang disampaikan penguasa misalnya, biasanya dipercaya begitu saja. Tapi jurnalis berperan menyingkap, apa yang ada di baliknya. Bahasa bisa mengungkap itu.
Q: Pilihan menjadi jurnalis membawa kamu ke berbagai liputan. Termasuk penyangkalan pemerkosaan Mei 1998 yang juga menimbulkan berbagai kekerasan ke kamu. Itu kan sebenarnya masih bergulir ya, masih di tahap kasasi. Ketika kesaksian yang kamu dengar langsung dari penyintas diragukan oleh rezim, peran apa yang bisa dimainkan oleh jurnalis untuk memastikan kesaksian itu punya tempat?
A: Pada Juni 2025, Tempo merilis tulisan lagi tentang pemerkosaan Mei 1998. Kami mengeluarkan itu karena ada penyangkalan dari Fadli Zon, bahwa peristiwa tersebut bersifat sistematis.
Waktu itu saya yang menulis laporannya, dengan syarat bisa mewawancarai korban. Sebenarnya sulit ya karena korban harus membuka masa lalu. Tapi sebagai jurnalis, kita bertanggung jawab mengungkap informasi.
Ketika mengangkat isu itu lagi, saya menyadari, peran jurnalis adalah mencari orang yang enggak punya mikrofon. Kalau penguasa kan punya mikrofon. Mereka bisa mengungkapkan apa pun dengan mikrofon supaya didengar dan dipercaya. Sementara korban enggak punya. Sekeras apa pun berusaha menyampaikan, dia enggak bisa menyampaikan kesaksian bahwa peristiwa itu benar terjadi.
Maka itu sebagai jurnalis, kami harus menyediakan medium dengan wawancara langsung. Prosesnya lama sekali. Kami menguji dan mendokumentasikan bukti-bukti. Lalu menulis informasi yang sudah diverifikasi, bukan yang dipercaya.
Setelah wawancara lebih dari sepuluh orang, baik korban dan pendamping korban, kami tahu cerita mereka konsisten. Jadi bagaimana kita menyangkal sesuatu yang konsisten, dengan pernyataan yang sebelumnya keluar dari orang lain? Dari situ, kita menguji konsistensi informasi dalam karya jurnalistik. Kita tidak menyebut siapa yang benar atau salah. Dalam hal ini justru menggambarkan, siapa yang sebenarnya berkuasa untuk menulis sejarah.
Baca Juga: Kelas Warga Magdalene Kritik Kebijakan Negara
Q: Kalau melihat situasi hari ini, banyak disrupsi informasi terutama di ruang digital. Contohnya buzzer yang berkeliaran. Mungkin yang diserang bukan cuma kredibilitas liputan, tapi juga personality kita sebagai jurnalis. Bahkan sering kali (serangannya) ad hominem ya. Kamu ada pengalaman atau cerita enggak soal itu?
A: Iya, serangan personal terhadap jurnalis membuat tulisan kita jadi enggak ada apa-apanya. Sebenarnya (saya) banyak pengalaman kayak gitu, tapi kita bisa mengklasifikasikannya dari intensitas serangan. Kalau satu atau dua hate comment, kami enggak menganggap sebagai eskalasi yang harus diantisipasi. Itu memang orang pengen nyerang kita aja.
Sebenarnya ada yang lebih sistematis dari itu. Misalnya, bersamaan dengan serangan kepala babi, banyak sekali direct message (DM) di media sosial yang menyebut saya menerima uang dari mana-mana. Lalu saat wawancara Joko Widodo (Jokowi) kemarin, banyak juga yang bertanya langsung ke saya lewat DM Instagram. Mereka bilang, ‘Kamu dapat duit dari Jokowi?’
Tim saya pun mempertanyakan, kenapa serangannya bukan ke mereka—ke tim, tapi ke saya? Nah itu karena penyerangnya tahu, perempuan jurnalis punya kerentanan yang berbeda.
Q: Pasca-diserang waktu itu mungkin berpengaruh juga ke psikologi dan cara kerja jurnalistik ke depannya. Chicha bilang sempat ke safe house juga. Itu kan salah satu bentuk mitigasi di ruang redaksi. Ada enggak hal-hal yang perlu kita tahu untuk memitigasi risiko serupa, misalnya pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur)? Apalagi kalau enggak punya sumber daya sebesar Tempo. Mungkin ada tips?
A: Ruang redaksi harus punya kemampuan mengidentifikasi serangan. Setiap ada serangan dalam bentuk apa pun yang sistematis—misalnya hate comment terus-menerus dalam sehari, seminggu, itu bisa dianggap sebagai indikasi ada serangan. Setiap “Bocor Alus Politik” tayang atau Majalah Tempo terbit, banyak sekali (serangan) yang masuk ke notifikasi ponsel saya. Biasanya nomor asing dari luar negeri.
Kalau itu mengganggu, kita harus menyelamatkan jurnalisnya. Jurnalis enggak boleh merasa terancam sendirian. Dijauhkan dulu dari isu sensitif, yang berkaitan dengan isu yang bikin dia mendapat ancaman. Waktu diteror dengan kepala babi, saya dijauhkan dari isu tersebut (aktor utama di balik revisi UU TNI). Jadi itu bentuk mitigasi.
Lalu, supaya bisa identifikasi serangan, perlu ada satgas (satuan tugas) dalam kelompok kecil, buat mengidentifikasi (serangan) dan membangun jejaring yang bisa memberikan keamanan. Ketika kami mendapat teror kepala babi, kami langsung bikin satgas karena sebelumnya enggak punya. Dari situ kami belajar pentingnya punya SOP, jika terjadi serangan terhadap jurnalis.
Saya juga mendapatkan banyak bantuan dari Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ). Mereka membantu melaporkan ke penegak hukum, mendampingi, dan mencarikan pengacara. Kemudian ada peran dari komunitas jurnalis, mengunjungi pihak lain yang bergerak di bidang digital kalau ada serangan. Selain itu, kami juga mendapat perlindungan dari komunitas gereja yang membantu saya mendapat safe house.
Q: Kalau balik lagi ke newsroom, dari riset kan komposisi perempuan jurnalis itu minim dan mereka rentan (menerima ancaman) ya. Seandainya perempuan punya kesempatan lebih banyak dalam mengambil keputusan di ruang redaksi, apa yang bisa diupayakan untuk menjamin keamanan jurnalis?
A: Kalau perempuan memimpin redaksi, belum tentu redaksi jadi lebih baik. Tapi setidaknya, keputusan editorial diambil dengan mempertimbangkan perempuan.
Misalnya ketika membuat liputan investigasi. Newsroom di banyak media akan memikirkan risiko, untuk mengantisipasi gugatan saat investigasinya keluar. Kemudian mikirin kelayakan topik untuk diinvestigasi dan gimana kelengkapan datanya.
Tapi bayangkan jika perempuan memimpin newsroom. Dia akan memikirkan cara mencegah risiko terhadap perempuan yang meliput di daerah rawan. Ini bukan cuma perempuan ya, jurnalis laki-laki juga. Contohnya ketika mereka menghadapi orang besar, kan ada relasi kuasa. Bagaimana dia bisa menghadapi ancaman? Jadi yang dipikirkan enggak cuma hasil liputan, tapi prosesnya.
Pertanyaan berikut disampaikan oleh audiens Sisterhood Festival 2026 untuk Chicha.
Baca Juga: Kartu Pers Tak Lagi Cukup Melindungi: Intimidasi Jurnalis dalam Aksi Massa
Q: Bagaimana respons orang tua Chicha saat kamu dapat ancaman?
A: Sebenarnya orang tua saya udah nyuruh dari jauh-jauh hari untuk resign. Mereka menyarankan saya mencari pekerjaan yang aman. Tapi ya setiap pekerjaan ada risikonya.
Q: Untuk mencegah ancaman, apakah Chicha melakukan swasensor?
A: Secara otomatis, saya melakukan itu. Ketika diminta menulis isu yang sama setelah mendapat ancaman, saya mikir. Fakta apa yang harus disampaikan, apa yang harus disembunyikan. Soalnya, pas saya menulis topik itu, saya memikirkan risikonya—keselamatan saya.
Ketika terjadi swasensor, artinya ada yang enggak beres sama jurnalis. Nah itu berarti kita menyembunyikan fakta. Kalau kayak gitu, informasinya bisa disimpan dulu karena belum layak dipublikasikan—bukan karena takut ya. Soalnya kan publik perlu tahu, bisa jadi informasi yang disimpan itu penting. Di sinilah support system diperlukan, supaya bisa menghadapi ancaman dan mitigasi risiko bersama.
Q: Bagaimana cara Chicha memisahkan ruang privat dan profesional (untuk keamanan diri)?
A: Di media sosial, saya enggak memprivat akun karena berguna untuk pekerjaan. Contohnya kalau enggak punya kontak narasumber, saya menghubungi lewat media sosial.
Sebenarnya balance aja antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Tapi saya enggak mengunggah hal-hal bersifat personal, kayak menunjukkan keluarga. Lalu enggak nge-post dengan tag lokasi ataupun real time.
Q: Sebagai perempuan jurnalis, apakah Chicha selalu pakai perspektif gender di semua tulisan?
A: Enggak semua tulisan berperspektif gender. Kalau menulis soal hak kelompok marginal, kita bisa menghadirkan itu, agar pembaca merasakan yang disampaikan narasumber.
Salah satunya waktu saya menulis tentang korban pemerkosaan Mei 1998. Narasumber saya menuliskan pengalamannya melalui surat karena enggak sanggup bercerita. Nah, sebagai perempuan yang merasakan atau pernah mengalami hal serupa, bagaimana kita menarasikannya dengan unsur keperempuanan dalam diri kita.
Q: Bagaimana rasanya bekerja di lingkungan yang mayoritasnya laki-laki?
A: Plus minus. Kadang ada narasumber yang bisa didekati karena kita perempuan. Maksudnya cara kita berkomunikasi ya, menggunakan pendekatan dengan bahasa yang lebih halus.
Tapi ada juga risikonya. Contohnya ketika berhadapan dengan narasumber yang flirty, ini sering banget terjadi di lingkungan politik. Kita harus menjaga jarak itu, menyatakan kalau kita bekerja dan tujuannya apa.
Q: Bagaimana pendapat Chicha tentang jurnalis yang keluar dari industri dan dekat dengan kekuasaan?
A: Mereka pasti punya banyak pertimbangan. Mungkin alasan ekonomi, ambisi, keluarga, atau cita-cita. Itu pilihan mereka sendiri. Yang perlu ditanyakan ketika memilih jalan itu, bagaimana supaya kita—sebagai mantan jurnalis yang pernah mengawasi kekuasaan—tetap berada di sisi masyarakat?
Sebagai bagian dari penguasa, apakah kita melihat media massa dan wartawan sebagai musuh? Menurut saya, itu pertanyaan besar yang harus dijawab oleh jurnalis, sebelum keluar (dari jurnalisme) dan bergabung dengan kekuasaan.
Q: Peran apa yang bisa dijalankan oleh masyarakat untuk menjaga jurnalis?
A: Menyadari untuk enggak menghakimi jurnalis ketika terjadi serangan terhadap mereka di media sosial. Kita enggak tahu dia mengalami apa. Di balik sebuah produk jurnalistik yang dibuat, itu bukan produknya sendiri.
Produk itu sudah diproses melalui prosedur panjang di ruang redaksi. Ada tanggung jawab redaktur, pemimpin redaksi. Karena itu, ketika ada berita yang keluar dan secara politik enggak sama dengan yang diyakini, jangan langsung menghakimi jurnalis.
Kalau melihat jurnalis mengalami serangan, kamu bisa ikut melaporkan. Berisik juga di media sosial, supaya kita didengar.
