Dari Air Bersih hingga Perlindungan, Laporan WVI Ungkap Capaian Pemenuhan Hak Anak Jelang Hari Anak Nasional
Dalam rangka Hari Anak Nasional, Wahana Visi Indonesia (WVI) meluncurkan Laporan Program Kesejahteraan Anak 2025 (LPKA 2025) di Jakarta pada 22 Juli 2026. Laporan ini memotret pemenuhan hak dasar anak di 53 kabupaten/kota yang tersebar di 14 provinsi sekaligus mendokumentasikan dampak program pendampingan WVI sepanjang tahun fiskal 2025. Melalui laporan tersebut, WVI menegaskan kesejahteraan anak hanya dapat terwujud melalui kolaborasi masyarakat, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.
Indonesia saat ini memiliki lebih dari 88,8 juta anak atau sekitar sepertiga dari total penduduk. Sepanjang strategi nasional 2021–2025, WVI menjangkau rata-rata 175 ribu anak setiap tahun, dengan lebih dari 70 persen di antaranya merupakan anak-anak paling rentan. National Director WVI, Angelina Theodora, mengatakan keberhasilan organisasi bukan diukur dari lamanya hadir di lapangan, melainkan dari kemampuan komunitas melanjutkan perubahan secara mandiri. Menurutnya, anak-anak juga perlu diberi ruang untuk terlibat sebagai bagian dari perubahan, bukan hanya menjadi penerima manfaat program.
Capaian di Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Anak
LPKA 2025 merangkum berbagai capaian WVI di sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, hingga kesiapsiagaan bencana. Di bidang kesehatan, organisasi ini melibatkan lebih dari 52 ribu anak dalam berbagai program kesehatan, melatih ratusan kader Posyandu, membangun 985 sambungan air bersih, serta mendukung penyediaan sanitasi layak bagi ribuan rumah tangga. Upaya tersebut juga berkontribusi pada penurunan kerawanan pangan rumah tangga dari 27,5 persen pada 2022 menjadi 18,2 persen pada 2025 melalui pendekatan yang menggabungkan layanan gizi dan akses air bersih sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting.
Pada sektor pendidikan, WVI mendampingi lebih dari 5.000 anak usia sekolah dasar dan mendistribusikan ribuan bahan ajar berbasis bahasa ibu ke berbagai rumah baca. Program tersebut diperluas melalui kampanye Baca Tanpa Batas yang menyasar wilayah Papua untuk memperkuat kemampuan literasi anak di daerah dengan akses pendidikan yang masih terbatas.
Di bidang perlindungan anak, lebih dari 105 ribu anak mengikuti berbagai program yang berfokus pada pencegahan kekerasan. WVI juga mendorong lahirnya 77 Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak Holistik serta mengadvokasi keberlanjutan Dana Alokasi Khusus (DAK) Perlindungan Perempuan dan Anak dalam APBN 2026. Selain itu, melalui program kesiapsiagaan bencana, organisasi ini membentuk Desa Tangguh Bencana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.
Baca juga: Anak ‘Stunting’, Ibu yang Disalahkan: Beban Berlapis di Balik Krisis Gizi
Mendorong Partisipasi Anak dalam Pengambilan Kebijakan
Selain menjalankan program pendampingan, WVI juga mendorong keterlibatan anak dalam proses penyusunan kebijakan melalui Forum Anak. Sebanyak 5.272 remaja mengikuti pelatihan kecakapan hidup dan advokasi, sementara 24 perwakilan Forum Anak dari berbagai daerah melakukan riset mengenai Program Makan Bergizi Gratis dengan melibatkan lebih dari 1.600 responden anak. Hasil penelitian tersebut kemudian disampaikan langsung kepada Badan Gizi Nasional sebagai bentuk partisipasi anak dalam memberikan masukan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan mereka.
Laporan ini juga memuat informasi mengenai transparansi pengelolaan dana organisasi. Pada tahun fiskal 2025, sebanyak 69 persen pendanaan WVI berasal dari kemitraan internasional dan 31 persen dari sponsor lokal. Sebagian besar anggaran dialokasikan langsung untuk program pengembangan masyarakat yang berfokus pada anak dan sektor kesehatan, sementara porsi biaya operasional organisasi diklaim tetap dijaga agar efisien.
Melalui LPKA 2025, WVI berharap laporan tersebut tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan, serta kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.
