Rakyat Berduka karena Bencana, Istana Sibuk Berpesta

Sedari kecil, televisi di ruang keluarga selalu menayangkan perayaan HUT RI di Istana Negara setiap tanggal 17 Agustus. Dari situ, aku sering melihat beragam pertunjukan dan penampilan yang memeriahkan HUT RI, dari kesenian sampai atraksi jet tempur.

Kebiasaan tersebut membuatku terbiasa melihat perayaan kemerdekaan sebagai sesuatu yang digelar secara meriah, megah, dan gegap gempita. Perjalanan panjang untuk lepas dari penjajahan terasa layak dirayakan, sementara kemeriahannya juga bisa dirasakan lewat berbagai perlombaan yang diadakan di sekitar rumah.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perayaan kemerdekaan terasa berbeda bagiku. Euforia yang dulu terasa kuat perlahan memudar seiring dengan munculnya kelelahan melihat berbagai persoalan ketidakadilan dan ketimpangan di negeri ini.

Puncak perasaan itu muncul tahun ini, ketika perayaan HUT RI berlangsung di tengah sejumlah bencana. Di satu sisi, kemerdekaan tetap menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia, tetapi di sisi lain, sebagian warga masih bertahan menghadapi kehilangan dan dampak bencana.

Dua hari sebelum perayaan HUT RI, gempa mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sampai saat ini sudah merenggut 78 nyawa. Pada waktu yang sama, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan masih marak terjadi, sementara pemulihan bencana banjir yang pernah menimpa Sumatera juga belum tuntas.

Situasi tersebut membuat momentum HUT RI tahun ini menjadi ruang refleksi mengenai cara negara merayakan kemerdekaan ketika sebagian warganya masih menghadapi bencana. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar soal perlu atau tidaknya perayaan digelar, tetapi juga bagaimana negara menunjukkan keberpihakan kepada warga yang sedang berada dalam kondisi rentan.

Baca juga: Disunat Saat Bayi, Bahkan Aku Tak Merdeka atas Tubuh Sendiri

Duka Warga di Tengah Bencana

Pada 15 Agustus lalu, NTT mengalami gempa dengan magnitudo 7.7 yang kemudian disusul ribuan gempa susulan. Sebanyak 78 orang tercatat menjadi korban, di antaranya kelompok rentan seperti anak dan lansia, sementara gempa ini tercatat sebagai salah satu gempa terbesar di dunia.

Warga NTT yang menjadi korban bencana juga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melansir BBC Indonesia, hingga hari keenam, pengungsi mandiri, salah satunya di Kabupaten Sikka, masih luput dari perhatian pemerintah.

“Kami mengungsi ke pasar, bantuan tidak dapat, kami masak sendiri,” tutur Jawatia, warga Kecamatan Alok, menukil BBC Indonesia.

Di tengah kondisi tersebut, sejumlah negara seperti China dan Iran menawarkan bantuan kepada Indonesia. Pemerintah Indonesia menolak bantuan tersebut dan menyatakan masih sanggup memenuhi kebutuhan logistik para pengungsi, termasuk perbaikan bangunan.

“Belum ya, nanti kami lihat. Karena berdasarkan laporan kami, kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani,” ucap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mengutip BBC Indonesia.

Situasi ini mengingatkan pada penanganan bencana banjir ekologis di Sumatera. Saat bencana Sumatera terjadi, pemerintah juga menolak bantuan asing dengan alasan masih mampu menangani dampak bencana sendiri, sementara hingga kini sejumlah desa di Sumatera masih belum pulih dari bencana yang terjadi sembilan bulan lalu.

Seperti laporan di Magdalene pada Juni lalu, enam bulan pascabanjir dan longsor ekologis melanda 53 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sejumlah organisasi masyarakat sipil mencatat pemulihan masih lambat dan belum memenuhi hak-hak dasar penyintas. Persoalan tersebut meliputi kondisi hunian sementara yang masih belum layak, keterbatasan pelayanan dasar, lambannya pembangunan hunian tetap, sampai distribusi bantuan yang belum merata.

Persoalan bencana juga terjadi di Kalimantan. Karhutla masih terus terjadi dan meluas di sejumlah titik wilayah, sementara dampaknya terlihat dari memburuknya kualitas udara.

Mengutip laporan Magdalene, kebakaran menyebabkan kualitas udara memburuk. Di Bukit Tunggal, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, kualitas udara sangat tidak sehat, yakni menyentuh angka 235.

Karhutla di Kalimantan bukan persoalan baru karena kebakaran kembali terjadi setiap musim kemarau. Kondisi tersebut membuat penanganan dan pencegahan karhutla tetap menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Ketika Perayaan Kemerdekaan Dipertanyakan

Di tengah rangkaian bencana tersebut, perayaan HUT RI di Istana tetap berlangsung meriah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah atraksi terjun payung TNI yang mengibarkan foto Prabowo di langit, sementara sejumlah mahasiswa kemudian melakukan aksi pengibaran bendera setengah tiang sebagai bentuk kritik terhadap kemeriahan perayaan di Jakarta.

Aksi mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 17 Agustus tersebut dilakukan sebagai bentuk kecaman terhadap perayaan HUT RI di Jakarta yang mereka nilai hanya menjadi pencitraan elit. Mereka juga menilai aksi dalam perayaan seperti aerobatik TNI tidak merefleksikan kondisi yang dirasakan masyarakat saat ini.

Sorotan terhadap perayaan tersebut juga berkaitan dengan minimnya ruang bagi persoalan bencana dalam rangkaian seremoni kenegaraan. Peristiwa bencana disebut dalam momen mengheningkan cipta, sementara bagian lain dari perayaan lebih banyak diisi dengan narasi mengenai pencapaian pemerintah.

Baca juga: Karhutla 2026 Meluas, Walhi: 74 Persen Titik Panas Ada di Konsesi Sawit dan Tambang

Perdebatan mengenai cara merayakan kemerdekaan di tengah bencana kemudian tidak berhenti pada soal ada atau tidaknya pesta. Perayaan kenegaraan juga menjadi bagian dari cara negara membangun narasi mengenai kondisi Indonesia dan menyampaikan pesan kepada publik.

Dalam konteks ini, konsep bread and circuses atau “gandum gratis dan sirkus” dapat digunakan untuk melihat hubungan antara hiburan publik dan kekuasaan. Mengutip tulisan Sumi (2021), istilah ini berasal dari kebiasaan kaisar Romawi dalam mengendalikan penduduk kota selama krisis pangan pada tahun 189 M dengan memberikan mereka hiburan publik seperti sirkus dan gandum gratis.

Kaisar Romawi menggunakan distribusi pangan dan hiburan untuk mengendalikan atau memperoleh dukungan masyarakat. Dalam konteks perayaan kenegaraan, pertunjukan publik juga dapat dilihat sebagai bagian dari cara penguasa memproduksi gambaran tertentu mengenai kekuasaan.

Kemeriahan sebuah perayaan berpotensi menggeser perhatian publik dari persoalan lain yang sedang berlangsung. Karena itu, cara negara menyusun perayaan di tengah bencana menjadi penting untuk dilihat, terutama ketika sebagian warga masih berhadapan dengan kehilangan rumah, anggota keluarga, serta kebutuhan dasar yang belum terpenuhi.

Bencana memang disebut dalam doa, tetapi setelahnya panggung kembali dipenuhi narasi mengenai keberhasilan dan kebesaran negara. Pilihan untuk tetap merayakan kemerdekaan dengan suasana meriah di tengah bencana kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bentuk solidaritas negara kepada warga yang terdampak.

Sejumlah daerah memilih mengambil sikap berbeda. Pemerintah Kabupaten Sikka meniadakan rangkaian HUT RI karena wilayahnya masih terdampak gempa, sementara Pemerintah Kabupaten Tuban memilih membatalkan pesta kemerdekaan sebagai bentuk solidaritas terhadap korban gempa NTT.

Baca juga: Setahun Demo Agustus 2025: Tuntutan Mandek, Perburuan Warga, Lalu Apa?

Pilihan tersebut menunjukkan adanya cara lain dalam memaknai kemerdekaan. Perayaan tidak selalu harus diwujudkan melalui pesta besar, tetapi juga dapat dilakukan dengan memberi ruang bagi duka dan memastikan warga yang terdampak bencana tetap mendapatkan perhatian.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai perayaan kemerdekaan di tengah bencana kembali pada pertanyaan mengenai kehadiran negara. Kemerdekaan tidak hanya berkaitan dengan seberapa megah negara merayakan dirinya, tetapi juga dengan seberapa jauh negara hadir ketika warganya berada dalam kondisi paling rentan.

Jangan sampai kemerdekaan hanya dimaknai sebagai pesta yang dinikmati oleh mereka yang hadir di Istana. Bagi warga yang sedang berduka, kemerdekaan juga dapat dimaknai melalui kehadiran negara, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perhatian terhadap mereka yang terdampak bencana.

Sebab pada akhirnya, kemerdekaan bukan tentang menunjukkan kepada rakyat kalau negara baik-baik saja. Kemerdekaan juga berarti memastikan tidak ada rakyat yang merasa sendirian ketika negaranya sedang menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja.