Naksa, Operasi Militer Enam Hari yang Ubah Nasib Palestina

Jurnalis sekaligus pembuat film asal Palestina, Bisan Owda, menyerukan boikot film Spider-Man: Brand New Day garapan Marvel. Seruan itu muncul setelah produser film tersebut, Avi Arad, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap operasi militer Israel di Gaza.

Melalui unggahan Instagram Story pada awal pekan ini, Bisan membagikan materi kampanye boikot sekaligus mempertanyakan sikap para pemeran utama film itu. “Menunggu Zendaya dan Tom Holland menyuarakan sesuatu tentang ini?”

Menurut kampanye tersebut, membeli tiket Spider-Man: Brand New Day secara tidak langsung ikut menguntungkan produser yang mendukung operasi militer Israel di Gaza. Seruan boikot ini juga memperluas gerakan boikot budaya yang berkaitan dengan dugaan genosida di Palestina. Pasalnya, Avi Arad merupakan mantan anggota militer Israel yang pernah terlibat dalam operasi militer 1967.

Melansir laporan USA Today, Arad mengikuti wajib militer Pasukan Pendudukan Israel (Israeli Occupation Forces/IOF) pada 1965. Dua tahun kemudian, ia diterjunkan dalam agresi militer 1967 yang lebih dikenal sebagai Six-Day War atau Perang Enam Hari. Dalam operasi tersebut, Arad sempat terluka dan menjalani masa pemulihan selama 15 hari sebelum menyelesaikan masa dinas militernya pada 1968.

Meski dikenal secara luas sebagai Perang Enam Hari, rakyat Palestina memandang peristiwa itu secara berbeda. Bagi mereka, agresi militer 1967 merupakan kelanjutan proyek pembersihan etnis yang merebut sisa wilayah Palestina. Karena itu, rakyat Palestina mengenangnya sebagai Naksa, yang berarti “kemunduran” atau “kekalahan besar”.

Baca Juga: Ulasan ‘Minor Detail’: Kami Orang Palestina Dianggap Setengah Binatang

Hari-hari Sebelum Naksa

Jika Nakba menandai berdirinya negara Israel melalui pembersihan etnis terhadap sekitar 750.000 warga Palestina dan penguasaan 78 persen wilayah Palestina bersejarah, maka Naksa pada 1967 menjadi babak berikutnya. Dalam peristiwa ini, Israel menguasai 22 persen wilayah Palestina yang masih tersisa.

Hanya dalam enam hari, militer Israel melancarkan operasi militer berskala besar hingga menduduki Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Dalam operasi yang sama, Israel juga menguasai Dataran Tinggi Golan milik Suriah serta Semenanjung Sinai milik Mesir.

Agresi militer pada Juni 1967 tidak terjadi secara tiba-tiba. Laporan khusus Al Jazeera mencatat sepanjang 1949 hingga 1956, ribuan pengungsi Palestina yang berusaha kembali ke tanah kelahirannya untuk menemui keluarga atau menyelamatkan harta benda justru menghadapi tindakan represif.

Diperkirakan antara 2.000 hingga 5.000 warga sipil tewas ditembak pasukan Israel di sepanjang perbatasan. Kekerasan itu mencapai salah satu puncaknya dalam Pembantaian Qibya pada 1953, ketika militer Israel meratakan 45 rumah dan menewaskan sedikitnya 69 warga Palestina di Tepi Barat.

Pasca-Krisis Suez 1956, muncul kelompok perlawanan bersenjata Palestina, Fedayeen. Setahun kemudian, ketegangan terus meningkat. Israel melancarkan operasi militer besar-besaran ke Desa As-Samu’ pada 1966 yang menghancurkan puluhan rumah dan menewaskan belasan warga sipil.

Pada saat yang sama, hubungan Israel dan Suriah semakin memanas akibat sengketa pemanfaatan aliran Sungai Yordan serta lahan di wilayah perbatasan. Ketegangan itu menciptakan iklim permusuhan yang terus meningkat di kawasan.

Eskalasi mencapai puncaknya pada Mei 1967 ketika Uni Soviet memperingatkan adanya pengerahan pasukan Israel di perbatasan Suriah. Terikat perjanjian pertahanan bersama, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser menyiagakan pasukan di Sinai, meminta penarikan pasukan PBB, dan memblokir akses pelayaran Israel di Selat Tiran sebagai bagian dari hak kedaulatan Mesir atas wilayah perairannya. Dukungan terhadap Mesir kemudian datang dari Yordania dan Irak.

Meski situasi saat itu masih memiliki peluang diselesaikan melalui jalur diplomasi, Israel memilih melancarkan serangan udara mendadak pada pagi 5 Juni 1967. Serangan tersebut melumpuhkan armada udara Mesir sebelum sempat lepas landas dan menjadi awal agresi militer Israel yang berlangsung selama enam hari.

Baca Juga: Magdalene Primer: Yang Perlu Diketahui tentang Isu Palestina-Israel

Berlindung di Balik Narasi “Pertahanan Diri”

Hingga kini, pemerintah Israel dan sebagian media Barat masih menggambarkan serangan militer Juni 1967 sebagai preemptive strike atau aksi pertahanan diri untuk mencegah ancaman pemusnahan.

Namun, Decolonize Palestine, proyek independen yang digagas dua warga Palestina di Ramlah, menelusuri sejumlah dokumen sejarah yang menunjukkan ketegangan telah meningkat beberapa bulan sebelum serangan 5 Juni 1967. Menurut penelusuran tersebut, eskalasi itu dipicu melalui serangkaian operasi militer Israel.

Operasi militer besar di Desa As-Samu’ pada 1966, disusul pemboman terhadap posisi Suriah di wilayah perbatasan, disebut dirancang untuk memancing respons Mesir dan sekutunya. Duta Besar Inggris untuk Israel saat itu bahkan mencatat taktik tersebut bertujuan memicu “serangan pencegahan yang disengaja”.

Sejumlah catatan diplomatik juga memperlihatkan masih terbukanya ruang penyelesaian damai. Diplomat PBB Brian Urquhart dan Sekretaris Jenderal PBB U Thant mencatat Mesir beberapa kali menerima tawaran mediasi internasional, termasuk mengaktifkan kembali Komisi Gencatan Senjata Campuran Mesir-Israel (Egypt-Israel Mixed Armistice Commission/EIMAC) serta menerima pasukan penjaga perdamaian PBB (United Nations Emergency Force/UNEF). Sebaliknya, Israel menolak kehadiran pasukan PBB di wilayahnya dan menolak berbagai usulan penyelesaian damai.

Bahkan, dua hari sebelum serangan dimulai, Wakil Presiden Mesir dijadwalkan terbang ke Washington untuk membahas penyelesaian krisis Selat Tiran melalui jalur diplomasi. Decolonize Palestine menyebut serangan udara Israel pada pagi 5 Juni 1967 menghancurkan armada udara Mesir sebelum sempat lepas landas, sehingga proses diplomasi tersebut tidak pernah terwujud.

Narasi pertahanan diri itu kemudian kembali diperdebatkan. Dalam wawancara dengan surat kabar Prancis Le Mondepada 1972, Menteri Israel Mordecai Bentov mengatakan narasi ancaman pemusnahan dibangun setelah perang usai untuk membenarkan pencaplokan wilayah Arab.

“Mitos tentang bahaya pemusnahan ini sengaja diciptakan dan dibesar-besarkan setelah kejadian untuk membenarkan pencaplokan wilayah Arab yang baru,” sebutnya.

Baca Juga: 5 Buku tentang Palestina yang Harus Kamu Baca

Gelombang Pembersihan Etnis Baru

Operasi militer 1967 tidak berhenti pada penguasaan wilayah. Selama dan setelah agresi berlangsung, pembersihan etnis kembali dilakukan di berbagai wilayah Palestina yang baru diduduki.

Di Yerusalem Timur, militer Israel memerintahkan perataan seluruh Lingkungan Maghariba (Moroccan Quarter) yang telah berdiri selama 770 tahun. Sekitar 100 keluarga Palestina diusir secara mendadak dari rumah mereka, sebelum buldoser dan bahan peledak meratakan kawasan bersejarah tersebut untuk membangun plaza bagi pengunjung Yahudi.

Di bawah perintah Yitzhak Rabin, yang kemudian menjabat Perdana Menteri Israel, pasukan militer juga menghancurkan desa-desa Palestina seperti Imwas, Yalu, dan Beit Nuba. Lebih dari 10.000 warga Palestina dipaksa meninggalkan desa-desa itu hanya dalam hitungan jam. Di Qalqilya dan Tulkarem, penghancuran rumah dilakukan sebagai bentuk “hukuman kolektif” yang memaksa sekitar 12.000 warga Palestina mengungsi dari tanah kelahiran mereka.

Secara keseluruhan, operasi militer 1967 mengakibatkan lebih dari 300.000 warga Palestina menjadi pengungsi baru. Sekitar 130.000 di antaranya merupakan penyintas Nakba 1948 yang kembali terusir untuk kedua kalinya. Sebagian besar menyeberangi Sungai Yordan menuju Yordania dan hingga kini masih hidup sebagai pengungsi tanpa kewarganegaraan.

Setelah menguasai wilayah-wilayah tersebut, Israel mulai membangun struktur kolonial untuk mempertahankan penguasaan tanah secara permanen tanpa memberikan hak-hak sipil kepada penduduk asli Palestina.

Peta jalan kolonisasi tersebut kemudian dirumuskan melalui Rencana Allon (Allon Plan) yang digagas Menteri Yigal Allon. Dalam Creating Facts: Israel, Palestinians and the West Bank (1987), dijelaskan rencana itu mengarahkan pencaplokan wilayah strategis di Tepi Barat dan Lembah Yordan melalui pembangunan benteng militer serta pemukiman khusus Yahudi (settlements). Di saat yang sama, kawasan padat penduduk Palestina dipecah menjadi kantong-kantong otonomi yang terfragmentasi.

Kebijakan tersebut menjadi fondasi ekspansi pemukiman ilegal pada tahun-tahun berikutnya. Dalam satu dekade setelah 1967, puluhan pemukiman dibangun di Tepi Barat, Gaza, Golan, dan Sinai. Model kolonialisme pemukim (settler-colonialism) ini bertujuan mengubah komposisi demografis dan geografis wilayah Palestina secara permanen, sekaligus mempersempit peluang terbentuknya negara Palestina yang berdaulat dan terhubung.

Dampak Berkelanjutan hingga Kini

Dampak Naksa tidak berhenti ketika operasi militer berakhir. Laporan Human Rights Watch mengenai Pendudukan Israel mendokumentasikan sedikitnya lima pelanggaran hukum internasional yang terus berlangsung sejak 1967, yaitu pembunuhan di luar hukum, penahanan sewenang-wenang terhadap warga sipil dan anak-anak, blokade total atas Gaza, ekspansi pemukiman ilegal, serta pelembagaan hukum yang diskriminatif.

Sejak 1967, rezim pendudukan juga memindahkan warga sipil Israel ke Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang dinilai melanggar Konvensi Jenewa Keempat. Berawal dari pemukiman Kfar Etzion dan East Talpiot pada 1967, jumlah pemukim meningkat menjadi sekitar 580.000 orang pada 2017. Laporan Amnesty International tentang sistem apartheid Israel mencatat kini lebih dari 700.000 pemukim menguasai lebih dari 40 persen wilayah Tepi Barat melalui pemukiman ilegal, jalan khusus, zona militer, dan Tembok Pemisah.

Ekspansi tersebut melahirkan sistem hukum ganda (dual legal system). Warga pemukim menikmati perlindungan hukum sipil, subsidi, dan infrastruktur, sedangkan warga Palestina berada di bawah hukum militer. Sejak 1967, ratusan ribu warga Palestina telah diproses melalui pengadilan militer dengan tingkat pemidanaan (conviction rate) yang mendekati 100 persen.

Setiap tahun, ratusan warga Palestina juga ditahan melalui mekanisme administrative detention tanpa dakwaan resmi maupun persidangan terbuka, berdasarkan bukti yang dirahasiakan. Banyak tahanan, termasuk anak-anak, dipindahkan ke penjara di dalam wilayah Israel, sehingga membatasi akses keluarga sekaligus membuat mereka rentan mengalami perlakuan buruk selama penahanan.

Lebih dari setengah abad kemudian, dampak Naksa masih membentuk kehidupan warga Palestina. Pendudukan wilayah, ekspansi pemukiman, pemindahan paksa penduduk, hingga sistem hukum yang berbeda bagi warga Palestina dan pemukim Israel menunjukkan peristiwa 1967 tidak berhenti sebagai operasi militer enam hari, melainkan menjadi titik awal pendudukan yang dampaknya terus berlangsung hingga kini.