#HororPanasBumi di Mataloko: Suara Para Mama Menolak Perut Bumi Dilubangi

Saking terbiasanya mencium bau belerang yang kencang, Maria Baka (65) sering menjadikan bau itu kelakar. Di rumahnya, kala bau itu lewat, ia akan bercanda, “siapa yang kentut ini?” sambil colek-colek kanan-kiri. Baunya menyengat seperti kentut dan telur busuk.

“Setiap pagi, kami hirup itu,” katanya. 

Bau yang ia hirup berasal dari titik-titik semburan lumpur sulfur panas sekitar 200-an meter dari rumahnya di dusun Turetogo, Desa Wogo, Kecamatan Golewa, Ngada, Nusa Tenggara Timur. Muncul pertama kali pada 2006. Seingat Maria, malam sebelum lubang semburan sulfur panas itu timbul, terdengar suara gemuruh besar. Seperti geledek, tapi dari jarak dekat sekali.

“Saya kira rumah kami mau ditelan bumi,” kata Maria, yang akrab dipanggil Mama Mia. Ia takut gempa bumi akan bikin rumahnya ambles. 

Awalnya lubang berdiameter 50 sentimeter. Membesar jadi kawah-kawah semburan sulfur panas yang juga mengeluarkan gas beracun, hidrogen sulfida atau H2S. Ia tidak berwarna, sangat mudah terbakar, dan berbau khas seperti telur busuk. Zat ini sangat berbahaya karena dapat melumpuhkan indera penciuman dengan cepat, sehingga paparan tingkat tinggi sering kali mematikan.

Saat kami mengunjungi titik semburan itu, April lalu, sudah ada kayu-kayu yang memagarinya. Ditambah empat plang yang bertuliskan: Awas gas H2S dengan logo tengkorak, gunakan pelindung pernapasan dengan gambar masker, papan dilarang masuk dan ancaman pidana jika melanggar, serta yang paling besar dengan tulisan “Area Terbatas” dengan logo PLN—menegaskan bahwa tanah itu milik PLN—yang berjarak sekitar 500 meter sebelah timur laut titik itu.

Di luar pagar, semburan lain sudah muncul. “Ini dulu belum ada, sekarang ya melebar begini,” kata menantu Mama Mia, yang mengantar kami ke titik itu.

Dampak semburan dan gas panas tersebut: seng rumah Mama Mia keropos, kebunnya tidak lagi subur, tanaman-tanaman seperti kopi, pisang, labu, jagung, dan sayuran jadi rusak. Ia sempat menunjukkan jagung-jagung bantet yang ia tumpuk di rumah, jemuran biji kopi yang isinya kopong, dan pokok-pokok kemiri yang mulai jarang berbuah.

“Tanam sesuatu, tidak jadi semua. Tidak bisa lagi (tumbuh sehat),” kata Mama Mia, yang masih aktif berladang.

Kini, demi mendapat bahan makanan, ia bekerja sebagai petani di lahan orang lain. “Tidak boleh bosan, namanya petani, kita harus kerja,” katanya sambil tersenyum. 

Semua bahan pangan yang dulu dihasilkan dari kebun sendiri, kini harus ia beli dari pasar. “Mau beli ini, beli jagung, beli beras. Saya harus beli,” ujarnya.

Perubahan pada tanaman juga dirasakan Marselina Ngau (46), yang tinggal di desa Radabata—masih di Golewa, kecamatan yang sama dengan Mama Mia.

“Sekarang boleh kita lihat, pohon-pohon itu boleh hijau, boleh tumbuh. Tapi, tidak ada buah,” kata Marselina yang biasa dipanggil Lina. “Kopinya tidak ada buah, bijinya belang-belang, jambunya juga tidak ada buah. Ia sambil menunjuk pohon-pohon kopi di samping rumahnya.

Desa Lina berjarak sekitar 1,3 kilometer dari titik semburan dekat rumah Mama Mia, tapi sempat direncanakan jadi titik pengeboran kedua pada 2021. Melihat apa yang terjadi di Turetogo, warga takut dan menolak. Lina bilang, mereka tak mau semburan juga muncul di desa mereka.

Namun, truk persiapan pengeboran sempat lewat di jalan sebelah rumah Lina. Tujuannya titik pengeboran baru yang bersebelahan kebun keluarga Lina. Iring-iringan kendaraan proyek PT PLN kali ini dikawal personel TNI dan kepolisian. Bagi Lina, kehadiran aparat itu bukan pertanda sosialisasi biasa.

Ia spontan mengambil papan kayu, meletakkannya melintang di jalan tepat di samping rumahnya, menghalangi truk-truk yang hendak lewat.

Lina ingat, sopir truk terhenti, berdalih sudah mengantongi izin dari kepala desa. Lina tak percaya begitu saja—kepala desa dipanggil ke lokasi untuk mengonfirmasi langsung klaim itu di hadapannya.

“Kalaupun masih mau lewati lagi, kami mau baku hantam, baku pukul, baku bunuh, kami pertahankan. Karena jalan ini kami bangun dari pajak kami sendiri,” ucap Lina, menirukan kembali intonasi tinggi yang ia pakai saat berhadapan dengan kepala desa hari itu.

Sejak hari itu, truk-truk proyek tak lagi melintasi jalan tersebut. “Sampai sekarang, jalan itu mereka tidak lewati lagi,” lanjutnya. Pengeboran di Radabata memang tidak dilanjutkan sampai sekarang.

Perlawanan Lina lahir dari keresahannya sebagai perempuan dan ibu. “Kami mempertahankan moralitas kami sebagai kaum ibu karena kamilah yang menghadirkan generasi dari rahim kami,” katanya bergetar emosi. 

“Bagaimana kami menghidupkan generasi kami, kalau tanah ini sudah rusak, air sudah cemar, udara sudah cemar,” tambahnya.

Kekhawatiran Lina tidak berlebihan. Catatan kami bertemu warga yang hidup berdampingan proyek panas Bumi di Ijen dan Mandailing Natal juga merekam keluhan sama: tanaman yang rusak, kualitas kebun dan pertanian yang menurun, keluhan pada kualitas air, penyakit gatal-gatal kulit, keluhan penyakit saluran pernapasan (ISPA–infeksi saluran pernapasan akut), hingga konflik horizontal antara warga yang mendukung dan menolak proyek. 

Semua biasanya ditanggung perempuan karena industri ekstraktif yang maskulin, sekaligus meminggirkan suara dan hak perempuan.

“Sektornya masih sangat maskulin,” kata Beyrra Triasdian, Energy Portfolio Manager Trend Asia, lembaga swadaya yang bergerak di isu lingkungan.

Sektor energi, termasuk panas bumi, menurutnya memang masih sering meninggalkan dan menghitung beban perempuan, terutama mereka yang tinggal di desa terdampak. Termasuk beban pekerjaan perawatan—semisal merawat keluarga yang sakit gatal-gatal, atau harus mencari pekerjaan pengganti karena kebunnya rusak—yang sering kali diabaikan.

“Hal-hal yang mungkin terjadi pada perempuan seperti penambahan beban kerja perawatan itu tidak dikenali dengan baik,” kata Beyrra (16/7).

Pada 2008, penyakit kulit gatal sempat ramai menjangkit di Wogo. Banyak anak-anak juga terdampak. Liputan Ekspedisi Indonesia Baru pada 2025 lalu juga sempat merekam fenomena ini. Saat kami datang ke rumah Maria, April lalu, ia juga bilang kakaknya Evimia Deru sedang terjangkit penyakit itu dan tak kunjung sembuh.

Lina juga resah sebab banyak saudaranya yang meninggal karena kanker. “Tiga hari lalu tante saya meninggal karena kanker, dua bulan lalu saya punya ipar juga kanker,” kata Lina. Dia juga punya kerabat jauh yang meninggal saat melahirkan karena sakit gangguan ISPA. 

Kami sempat mendatangi Puskesmas Radabata, satu-satunya puskesmas induk di Mataloko. Fransiska Angelina Wea Dake, satu-satunya dokter umum di sana, tak menampik kasus kanker memang ada. Tapi, sering kali pasien datang dengan situasi sudah parah karena tak sempat terdeteksi dini. Ia sendiri tak bisa mengaitkan kasus-kasus kanker di Mataloko dengan proyek panas Bumi PT PLN.

“Kalau mengenai kanker kan banyak penyebabnya, salah satunya karena gaya hidup juga sih,” kata Fransiska. “Pengaruh geothermal sih kalau menurut saya susah (dikaitkan) karena harus ada (kajian) ilmiahnya.”

“Dulu sebelum ada proyek, tidak pernah ada warga kampung sini kena kanker, tapi setelah ada proyek saudara saya sudah empat meninggal, kanker rahim, kanker payudara,” kata Lina. “Kami hanya orang kampung, kami tidak bisa merekap datanya.”

Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (FKM Unair), Laura Navika Yamani, sepakat perlu ada kajian lebih lanjut. Namun, ia membenarkan bahwa paparan H2S memang berisiko memicu masalah kulit maupun kanker.

Ia menjelaskan paparan H2S dalam tubuh bisa berubah menjadi radikal bebas yang berpotensi memicu mutasi DNA. 

“Ini juga bisa menyebabkan risiko kanker ya, jadi kalau radikal bebas ini kan dia akan mengacak-acak DNA,” katanya (1/7). Laura bilang, mutasi akibat radikal bebas ini sifatnya acak, tidak semua berujung kanker, dan tidak bisa dipastikan terjadi pada kasus tertentu tanpa pemeriksaan langsung.

Soal iritasi kulit, menurut Laura, itu berasal dari sifat asam gas tersebut. “Kan asam jadi salah satu karakteristik asam ini kalau sampai kena ke kulit dia, pasti bisa menyebabkan iritasi jadi inflamasi peradangan pada kulit,” tambahnya.

Sementara menurut Fransiska, dokter umum di Puskesmas Radabata, faktor higienis masih jadi alasan utama penyakit gatal yang pernah ditanganinya. “Mengenai keluhan kulit, itu biasanya paling sering kutu, bukan karena masalahnya dari air, di sini paling sering itu penyebabnya kutu,” kata Fransiska.

“Itu biasanya anak sekolah kalau satu kena menularkan ke teman-temannya, itu kutu scabies yang biasanya luka di sela-sela jari itu,” lanjutnya. Kasus seperti itu yang paling banyak di sana menurutnya. “Kalau kami mau langsung men-judge ini karena geothermal, susah, karena memang belum ada alat ukurnya.”

Ketiadaan riset juga jadi alasan Fransiska tidak bisa mengaitkan kasus ISPA yang selalu jadi keluhan pasien tertinggi di puskesmasnya, tiap bulan. “Kalau di wilayah puskesmas kami ini yang paling sering itu infeksi saluran nafas, cuma kan untuk kami mau kaitkan dengan proyek geothermal ini kayaknya belum bisa,” kata Fransiska.

Solidaritas Jaga Perut Bumi Di Pulau Panas Bumi

Pada 2017, pemerintah menetapkan Flores sebagai “Pulau Panas Bumi”. Bagi warga, kebijakan itu juga menggeser lanskap politik, ekologi, dan kehidupan sehari-hari. 

Dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang diterbitkan PT PLN pada Mei 2025 memprioritaskan lima WKP di Flores: Poco Leok, Mataloko, Sokoria, Oka Ile Ange, dan Atadei. 

Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Oktober 2025, sempat menyebut ada tujuh Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di Flores. 

Dari Ulumbu—termasuk rencana perluasannya ke Poco Leok—di Kabupaten Manggarai; Wae Sano di Manggarai Barat; Mataloko dan Nage di Ngada; Sokoria di Ende; Oka Ile Ange di Flores Timur; serta Atadei di Lembata. Sebagian besar lokasi tersebut kini kerap muncul dalam pemberitaan konflik panas bumi.

Magdalene sempat meminta tanggapan PT PLN terkait berbagai temuan dalam liputan ini, termasuk dampak pada perempuan, dugaan pencemaran sumber air, pengelolaan limbah, pemantauan kesehatan warga, serta pelibatan masyarakat dalam proyek. Permintaan konfirmasi telah dikirimkan melalui surat elektronik. Namun hingga artikel ini diterbitkan, perusahaan belum memberikan tanggapan.

Penolakan proyek panas Bumi di Flores tidak cuma terjadi di Mataloko, warga Ulumbu , Sokoria, Wae Sano, dan Poco Leok juga keras menentang. Berdasarkan laporan Floresa, media independen di Flores, penolakan-penolakan ini telah melahirkan intimidasi aparat. Pada 2023, sejumlah warga dipanggil polisi, sementara pada Oktober 2024, lima warga ditangkap dan ditahan. 

“Seorang polisi kemudian dinyatakan melanggar etik atas kejadian itu,” ungkap laporan Floresa. Pemimpin redaksi mereka juga pernah dipukuli aparat dan dituduh “provokator”.

Keresahan warga bukan tanpa alasan. Studi CELIOS dan WALHI pada 2024 memperkirakan proyek geothermal di Wae Sano, Ulumbu, dan Sokoria memangkas pendapatan petani hingga Rp470 miliar pada tahap pembangunan. Pada tahun kedua ekstraksi, kerugian output ekonomi diproyeksikan mencapai Rp1,09 triliun. 

Salah satu kerugian itu diukur dari merosotnya produksi cengkeh, kopi, dan kakao, komoditas utama penopang penghidupan warga. Di Mataloko sendiri, konon lima hektare sawah mati total.

Cerita-cerita penolakan dari desa terdampak, seperti Wogo dan Radabata, bikin “Sersi” (53)—bukan nama sebenarnya—juga khawatir saat dengar PT PLN ingin memenetrasi Ladja, sebutan untuk komunitas Paroki St. Yosep Ladja di desa Sadha yang masih di Kecamatan Golewa. 

Akhir 2025 lalu, Sersi dan warga desanya menerima undangan sosialisasi dari PT PLN, kabarnya mereka ingin menyedot air dari Ladja sebagai sumber ekstraksi.

Pembangkit listrik panas Bumi memang membutuhkan air dalam jumlah besar untuk mengekstraksi cairan panas dari perut bumi. Sersi dan warga banyak yang tak setuju, tapi tetap datang ingin mendengarkan sosialisasi. Sebelum mulai, mereka diminta mengisi lembar hadir dan memberi paraf.

Dalam video yang dibagikan pada kami, sosialisasi itu diisi pertanyaan-pertanyaan dari warga tentang dampak proyek geothermal. Terutama pada desa mereka, jika mata air dipakai. Mereka resah aktivitas ekstraktif itu akan berdampak pada sawah-sawah padi mereka. Ladja memang dikenal sebagai lumbung padi yang juga memenuhi kebutuhan beras desa-desa tetangganya.

Sersi tak lama di sana, sebelum akhirnya pamit lebih awal karena ada kegiatan lain. Salah satu perwakilan perusahaan sempat menanyakan keputusannya pulang cepat. “Dia bilang ada makanan dan uang duduk. Tapi saya tetap pulang, saya tidak ambil uangnya, saya tidak makan makanan yang ada di sana,” katanya.

Tak lama berselang, pihak PLN kembali datang bersama aparat desa—kali ini mengklaim daftar hadir yang tadi ditandatangani sebagai bukti persetujuan proyek.

“Kami datang itu diundang untuk mendengar. Dan kami sangat menolak bahwa air kami itu diambil,” lanjutnya. Ia kaget paraf hadir malah diakui sebagai persetujuan.

Ketika PLN kembali melakukan sosialisasi dengan desa lain di tempat perkumpulan warga bangunan misionaris itu November 2025, Sersi datang dan mengusir mereka.

“Kalian pulang!” ucapnya dengan nada tinggi sembari menunjuk ke udara, menirukan gestur saat kejadian itu.

Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo mengatakan manipulasi daftar hadir sebagai bukti persetujuan warga kerap terjadi dalam penggarapan proyek strategis nasional (PSN)—biasanya dengan alasan mengejar target waktu.

“Sosialisasi ya sekedarnya saja. Artinya ya absensi dari—paling dari aparat desa misalnya. Tapi tidak melibatkan secara langsung warga masyarakat yang terdampak,” tambahnya. Ia bilang hal ini sering terjadi pula dalam konflik-konflik agraria antara perusahaan dan warga.

Sudah Saatnya Negara Mendengar Suara Ibu dan Ibu Bumi

Sosialisasi kedua terjadi sebelum Paskah tahun ini, April lalu. Di pertemuan itu, warga pro dan kontra makin kelihatan. “Di masyarakat sini sudah ada yang pro-kontra. Sampai-sampai tidak baku tegur,” kata Gabriela Ngete, salah satu anggota Badan Pemusyawahan Desa Sadha.

Kebanyakan warga yang pro biasanya yang belum terpapar cerita-cerita dampak proyek panas Bumi, kata Gabriela. Sementara yang sudah tahu dampaknya menolak karena tidak khawatir pada sumber mata air di desa mereka.

“Saya seorang ibu, ingin lingkungannya bersih, udaranya bersih. Takut mata air tercemar. Mungkin hilang. Karena di tempat lain juga ada dampak begitu,” kata Gabriela. 

Banyak warga yang kaget ketika PLN ternyata sudah memasang jalur pipa di sepanjang jalan menuju sumber mata air Tiwu Bala di Desa Sadha. Gereja Paroki St. Yosep Ladja juga menolak karena tidak mendukung segala tindakan yang merugikan masyarakat dan merusak alam. 

Juli tahun lalu, ratusan masyarakat adat bahkan melakukan ritual adat di Sungai Tiwu Bala sebagai bentuk protes melawan proyek geothermal. Lewat ritual adat Leba Manu, warga menyampaikan doa tolak bala sekaligus kutukan bagi siapa pun yang merusak alam dan mengorbankan kehidupan masyarakat. Mereka juga menyalakan seribu lilin sebagai simbol perlawanan.

“Protes itu buat kami bukan cuma bisa disampaikan dalam dialog atau pertemuan,” kata Gabriela. Ketika musyawarah terasa buntu, mereka yakin ritual berdoa, menyerahkannya pada leluhur adalah bentuk protes lain.

Di Wogo, polarisasi warga juga diakui Kepala Desa Kandida Longa (58). Awalnya, warga tak banyak yang tahu tentang rencana proyek ekstraksi di desa mereka. Namun, setelah adanya pembebasan lahan yang dilakukan PLN, konflik mulai muncul.

“Pembebasan lahan itu ada ganti untungnya dari pihak PLN. Justru ganti-untung itu yang selama ini memicu, memicu konflik internal,” kata Ida–panggilan hari-harinya. 

Di Flores, tanah masyarakat adat biasanya dimiliki komunal, sehingga akan dibagi-bagi ketika ingin dijual. Namun, dalam kepercayaan masyarakat matrilineal ini, tanah seharusnya tidak dijual karena bukan cuma hak orang yang hidup hari ini, tapi juga milik anak-anak di masa depan. Saat lahan warga dibeli PLN, Ida tak jarang dipanggil warga untuk menengahi konflik internal di keluarga.

“Ada yang dibeli 600-700 juta. Sampai miliar. Buat orang di sini uang itu banyak sekali,” kata Ida. Namun, uang sebanyak itu biasanya hadir tanpa dibekali cara mengelolanya. “Sehingga, ada uang banyak, tapi tidak membekas. Tidak jadi modal usaha, tidak jadi modal beli lahan baru,” tambah Ida.

Di sisi lain, banyak pula warga yang sadar potensi konflik itu. Salah satunya Mama Mia, yang hidup cuma sekitar 230-an meter dari kawah-kawah semburan sulfur panas. “Kalau di sini sudah terkenal saya sebagai yang menolak, orang-orang sudah suruh diam. Tidak usah bicara lagi,” kata Mama Mia. Ia memang sering dijadikan narasumber oleh media-media yang meliput dampak proyek panas Bumi di Mataloko.

Namun, buatnya menjaga tanah adat adalah menjaga amanah leluhur. Ia percaya ada konsekuensi besar jika tanah itu tidak bisa dia jaga buat anak-cucu. Beberapa kali tanahnya yang seluas 2 hektare ingin dibeli, tapi Mama Mia bersikeras tidak mau.

“Saya tidak mau. Nenek moyang marah nanti. Biar tanah yang rusak, yang jelek, yang apa ini, tidak apa, kami satu keluarga besar ini tetap di sini,” ungkapnya.

Suara yang sama juga datang dari Lina. Ia percaya jika menjual tanah bisa bikin leluhur marah dan tidak adil buat generasi anak-anaknya. “Memang kalau dengar pemerintah, ini (disebut) energi hijau. Mereka (tanah) bisa dihijaukan kembali. Tapi coba lihat,” ia menunjuk kebun di samping rumahnya. “Apakah ini ada buah? Bisa menghidupkan kami?”

Di luar itu, ia juga yakin proyek ekstraktif yang berjalan dengan melubangi Bumi bukanlah hal baik. Ia menyebutnya, “proyek yang merusak tanah, menguras air”.

“Negara ini butuh rakyat, yang harus dilahirkan dari kami punya rahim. Agama juga butuh umat, yang hidupnya juga dari rahim kami,” tambahnya.

Sudah seharusnya, kata Lina, negara mendengarkan perempuan. 

Artikel ini merupakan bagian dari serial liputan khusus Magdalene tentang dampak pengembangan panas Bumi di Ijen, Mandailing Natal, dan Mataloko. Baca serial #HororPanasBumi lainnya di sini.

Tim Proyek Geothermal

Pemimpin Redaksi:   

Devi Asmarani  

Redaktur Pelaksana:

Purnama Ayu Rizky  

Editor:

Aulia Adam, Devi Asmarani, Purnama Ayu Rizky

Koordinator Proyek:    

Jasmine Floretta V.D  

Tim Lapangan:

Andrei Wilmar, Aulia Adam, Jasmine Floretta V.D, Syifa Maulida, Purnama Ayu Rizky, Rose Hendrika

Reporter/ Periset:   

Andrei Wilmar, Jasmine Floretta V.D, Syifa Maulida

Videografer/Dokumentasi:

Andrei Wilmar, Aulia Adam, Rose Hendrika

Fixer:

Antony Anu, Ahmad Royhan, Muhammad Husnudin

Desainer Grafis:   

Della Nurlailanti Putri

Ilustrastor:

Karina Tungari

Media Sosial:   

Amanda Andina Nugroho, Allaam Faadhilah, Sonia Kharisma Putri

SEO:

Kevin Seftian

Sekertaris Redaksi:

Chika Ramadhea

Product and Program Development Coordinator:  

Siti Parhani  

Community Engagement:  

Siti Hajar  

Visualisasi Data:  

Azaria Laras