#HororPanasBumi di Sorik Marapi: Ketika Patriarki Bertemu Transisi Energi
Selama beberapa hari di Sorik Marapi, pemandangan ibu-ibu di sawah jadi lanskap yang sering kami temui. Sejak pagi, ladang sudah penuh dengan para perempuan yang mencangkul tanah basah, sampai menandur padi. Saat kami tiba, Mei lalu, sawah-sawah sedang dibersihkan untuk ditanami lagi.
“Uma” (50) salah satunya. Sore itu sedang gerimis, di bawah pelangi, dengan tangan kosong ia menancapkan beberapa batang padi segar di lumpur yang sudah terlihat gembur. Separuh sawahnya sudah hijau dipenuhi bibit-bibit padi yang ditanami Uma sehari sebelumnya. Semua ia lakukan sendiri.
“Dulu saya punya kolam ikan, lumayan buat tambahan (pemasukan),” kata Uma pada kami, dalam bahasa Mandailing. “Sekarang, kolamnya sudah tertutup lumpur.”
Baca juga: Transisi Energi (Tak) Berkeadilan: Di Balik Proyek ‘Pencabut Nyawa’ Geothermal
Lumpur yang ia maksud adalah luapan dari jebolnya tembok PT Sorik Marapi Geothermal Power (PT SMGP) di kawasan desa Huta Julu, terjadi akhir 2024 lalu. Pabrik panas Bumi itu terletak di hulu desanya, Huta Raja, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Desa Uma memang terletak di dataran lebih rendah, sehingga sejumlah sawah lain juga terdampak.
Akibat lumpur itu, Uma juga merasa kualitas tanah sawahnya berkurang. “Kualitasnya enggak sama kayak dulu,” kata Uma. Hasil panennya berkurang, dari yang dulunya 70 kaleng, kini tinggal 30 saja.
Uma adalah orang tua tunggal dengan satu anak remaja. Sebagai tulang punggung keluarga, bertani adalah pekerjaan utamanya. Persis seperti kebanyakan perempuan lain di Desa Huta Raja.
“Sarah” (49), perempuan lain di desa itu cerita bahwa pergi ke sawah adalah tradisi perempuan di sana. Sejak kecil, ia sendiri sudah diajari orang tua bertani. “Di sini, memang perempuan yang lebih banyak mengurus sawah,” kata Sarah (12/5). “Bapak-bapaknya di lapo (kedai),” tambahnya sambil terkekeh.
Urusan rumah, lanjutnya, juga jadi tanggung jawab perempuan. “Semuanya dikerjakan kita-kita (perempuan) ini.”
Sarah sendiri tidak lagi berladang, ia buka warung kopi kecil-kecilan. Sawahnya dikerjakan “Sita” (41), sepupunya, dengan sistem bagi hasil. Sita menggarap sawah itu bersama suaminya.
“Di sini, perempuan memang yang mengurus padi. Laki-laki kebanyakan mengurus kebun karet,” kata Sita pada kami (13/5), saat sedang membersihkan sawahnya.
Huta Raja adalah desa terkecil di Kecamatan Penyabungan Selatan (BPS 2023). Di sana ada 158 petani dengang total 9 kelompok tani. Tapi, tak ada data resmi tentang jumlah perempuan petani. Namun, BPS 2024 mencatat 84,39 persen ibu bekerja di Indonesia masih dibebani pekerjaan domestik. Persis seperti yang diceritakan Sarah, Uma, dan Sita.
Beban dan Dampak Ekologis di Punggung Perempuan Sorik Marapi
Kenapa perempuan yang paling banyak menanggung beban ini?
Saya membawa pertanyaan itu ke Reza Anggi Riziqo, peneliti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara, yang beberapa kali mendampingi warga di Sorik Marapi.
Menurut Reza, salah satu sebab utamanya adalah struktur sosial yang sudah ada jauh sebelum tambang datang: masyarakat di sana masih menganut sistem patrilineal, yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua dalam pengambilan keputusan.
“Masyarakat etnis Mandailing yang tempatan tinggal di wilayah ring-1 perusahaan menganut sistem patrilineal. Dugaan kami, ini yang membuat perempuan di sana merasakan dampak yang lebih besar,” kata Reza.
Selain garis keturunan marga yang diwariskan ayah, dominasi laki-laki juga hadir dalam urusan sosial dan politik kampung lewat konsep adat yang disebut hatobangon—lembaga pemangku adat atau tokoh yang dituakan dalam struktur masyarakat Mandailing.
Baca juga: Bagaimana Perempuan Sukatani Tolak Proyek Panas Bumi Gunung Gede Pangrango
Menurut Reza, posisi ini nyaris seluruhnya dipegang laki-laki. Di Desa Sibanggor Julu, misalnya, terdapat sembilan hatobangon dari empat marga berbeda: Nasution (4 orang), Lubis (1), Batubara (1), dan Tanjung (3). Kesembilannya laki-laki.
Riset berjudul Characteristics and Gender Interaction Patterns of the Mandailing Natal Community in the Housing Area of Sorik Marapi Sub-District: A Case Study of Sibanggor Julu Village (2024) mengonfirmasi pola serupa: pengambilan keputusan didominasi laki-laki, dan peran domestik yang dilekatkan pada perempuan mempersempit ruang gerak mereka.
Desa Sibangor Julu sendiri adalah salah satu desa terdampak sekaligus paling dekat PT SMGP. Januari 2021, lima orang meninggal karena kebocoran gas H2S dari sumur bor (well pad) pabrik itu. Empat di antaranya perempuan, dua orang perempuan dewasa dan dua anak perempuan. Selain itu, 46 orang kritis hingga dilarikan ke rumah sakit.
Sebagai pihak yang lebih banyak beraktivitas di ladang dan rumah, perempuan dan anak jadi kelompok terbanyak jadi korban.
“Pengambilan keputusan antara laki-laki dengan perempuan berjalan timpang,” kata Reza. “Dokumentasi kami terhadap catatan-catatan musyawarah warga pasca konflik, menunjukkan bahwa dominasi nama dalam daftar hadir diisi oleh nama-nama laki-laki. Sementara, di lain sisi, korban, baik keracunan atau meninggal dunia akibat H2S mayoritas perempuan dan anak,” tambahnya.
Dampak-dampak ini yang sering tersisih dari obrolan transisi energi, menurut Beyrra Triasdian, peneliti dan Manajer Program Energi Terbarukan Trend Asia. Sektor energi, termasuk panas bumi, menurutnya memang masih bersifat maskulin—dan itu menentukan siapa yang suaranya dihitung saat proyek mulai masuk desa.
“Sektornya masih sangat maskulin. Sehingga, hal-hal yang mungkin terjadi pada perempuan seperti penambahan beban kerja perawatan itu tidak dikenali dengan baik,” kata Beyrra (16/7).
Kata Beyrra, cara kerja proyek transisi energi macam ini sering kali tak beda dari industri ekstraktif lama—mengedepankan keberlanjutan sebagai jargon, tapi berjalan dengan logika bisnis seperti biasa.
“Mereka menjalankan proyek transisi energi secara kapitalistik dengan metode business as usual saja. Sehingga keuntungan dari si pembangkit listrik dan transisi energi ini justru tidak didapatkan sama sekali untuk perempuan di sana,” jelas Beyrra.
Laporan UN Women, Extractive Industries, Gender and Conflict in Asia Pacific (2020), menyebut akar masalahnya bukan cuma pada aktivitas industri itu sendiri, melainkan tata kelola yang buta gender sejak awal. Sehingga ketimpangan yang sudah ada sebelum tambang masuk justru diperburuk oleh kehadiran proyek ekstraktif.
Di Mana Posisi Perempuan dalam Proyek Transisi Energi?
Beyrra tak sepenuhnya pesimistis. Menurutnya, proyek transisi energi bisa saja menguntungkan perempuan—asal dibangun dalam koridor yang adil sejak awal, dengan mempertanyakan untuk siapa energi ini sebenarnya disalurkan.
“Kita kan sedang mendorong transisi energi yang adil, artinya kita enggak cuma mengubah sumber energinya dari yang fosil menjadi energi bersih. Lewat transisi energi kita ingin mengubah sistem yang katanya masih sangat ekstraktif dan hanya menguntungkan sedikit orang gitu ya, ke satu sistem yang pada akhirnya memang jadi win-win untuk semuanya,” jelas Beyrra.
UN Women (2020) menyebut ini sebagai gender-responsive governance: melibatkan perempuan dalam konsultasi publik dan proses persetujuan (FPIC), memisahkan analisis dampak sosial berdasarkan gender, memberi kompensasi yang tak hanya jatuh ke tangan kepala keluarga laki-laki, dan mengakui hak tanah perempuan—bukan berhenti di program corporate social responsibility (CSR) semata.
Baca juga: Perempuan Desa Melawan Tambang: Tak Hanya Membela Tanah, Tapi Merawat Kehidupan
Temuan kami, sejumlah program CSR PT SMGP memang dirasakan sejumlah desa. Terutama di desa Sibanggor Julu dan Sibanggor Tonga, yang dikelilingi titik pengeboran dan punya riwayat korban paling banyak dari kasus kebocoran gas.
“Salah satunya, kami sedang mengurus urusan legal UMKM budidaya labu jipang, yang dikerjakan ibu-ibu di sini,” kata Mulyadi, Kepala Desa Sibanggor Tonga (13/5). Mulyadi bilang, desanya mungkin salah satu desa terbanyak yang menjalankan program karena merupakan desa binaan PT SMGP.
Magdalene sempat meminta tanggapan PT SMGP terkait berbagai temuan dalam liputan ini, termasuk dampak pada perempuan, dugaan paparan H2S pada 2024, dugaan pencemaran sumber air, pengelolaan limbah, pemantauan kesehatan warga, serta pelibatan masyarakat dalam proyek. Permintaan konfirmasi telah dikirimkan melalui surat elektronik. Namun hingga artikel ini diterbitkan, perusahaan belum memberikan tanggapan.
Tragedi keracunan memang jadi trauma kolektif yang juga harus diperhatikan pelaku usaha industri ekstraktif, kata Beyrra. Menurutnya, meski mengedepankan keberlanjutan sebagai misi utama dari energi terbarukan, praktek industrinya justru sering kali mematikan kehidupan yang telah ada karena mengutamakan keuntungan semata.
Beyrra bilang hal ini dapat terlihat dari bagaimana perempuan, khususnya di sekitar tambang panas bumi Sorik Marapi, harus menanggung efek samping yang ditimbulkan.
Artikel ini merupakan bagian dari serial liputan khusus Magdalene tentang dampak pengembangan panas Bumi di Ijen, Mandailing Natal, dan Mataloko. Baca serial #HororPanasBumi lainnya di sini.
Tim Proyek Geothermal
Pemimpin Redaksi:
Devi Asmarani
Redaktur Pelaksana:
Purnama Ayu Rizky
Editor:
Aulia Adam, Devi Asmarani, Purnama Ayu Rizky
Koordinator Proyek:
Jasmine Floretta V.D
Tim Lapangan:
Andrei Wilmar, Aulia Adam, Jasmine Floretta V.D, Syifa Maulida, Purnama Ayu Rizky, Rose Hendrika
Reporter/ Periset:
Andrei Wilmar, Jasmine Floretta V.D, Syifa Maulida
Videografer/Dokumentasi:
Andrei Wilmar, Aulia Adam, Rose Hendrika
Fixer:
Antony Anu, Ahmad Royhan, Muhammad Husnudin
Desainer Grafis:
Della Nurlailanti Putri
Ilustrastor:
Karina Tungari
Media Sosial:
Amanda Andina Nugroho, Allaam Faadhilah, Sonia Kharisma Putri
SEO:
Kevin Seftian
Sekretaris Redaksi:
Chika Ramadhea
Product and Program Development Coordinator:
Siti Parhani
Community Engagement:
Siti Hajar
Visualisasi Data:
Azaria Laras
