Ada jarak yang lebar antara apa yang saya pelajari di ruang kuliah kesehatan masyarakat dengan apa yang saya dengar dalam obrolan sehari-hari sesama dokter.
Di ruang kuliah, kami membedah bagaimana kemiskinan, kebijakan publik, kondisi lingkungan, dan akses layanan kesehatan membentuk derajat kesehatan masyarakat. Namun ketika masuk ke grup WhatsApp sejawat atau percakapan santai di ruang jaga rumah sakit, fokus pembahasannya sering bergeser menjadi perilaku individu pasien.
Saya beberapa kali mendengar komentar seperti, “Sudah tahu hipertensi, kenapa obatnya tidak diminum teratur?” atau “Kalau dari awal kontrol, tidak akan separah ini.”
Keluhan seperti itu tentu lahir dari frustrasi yang nyata. Dokter bekerja dalam sistem yang juga penuh tekanan: pasien banyak, waktu terbatas, fasilitas tidak selalu memadai, dan tuntutan kerja tinggi. Namun, yang sering luput dari percakapan adalah pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pasien bisa meninggalkan pekerjaannya untuk kontrol rutin? Apakah ia punya ongkos transportasi ke rumah sakit? Apakah fasilitas kesehatan di dekat rumahnya menyediakan layanan yang dibutuhkan?
Pengalaman-pengalaman semacam itu membuat saya bertanya: mengapa dalam dunia kedokteran kita begitu mudah melihat masalah kesehatan sebagai persoalan pilihan individu, sementara faktor sosial yang membentuk kesehatan justru sering berada di pinggir pembahasan?
Sebagai dokter, saya tidak melihat persoalan ini semata-mata sebagai kelemahan individu dokter. Saya justru melihatnya sebagai cerminan dari cara profesi ini dibentuk dan dididik selama puluhan tahun. Untuk memahaminya, kita perlu melihat sejarah yang lebih panjang.
Baca juga: Ada Masalah Struktural di Balik Perempuan Obgyn yang Bias Gender
STOVIA dan cara pandang dokter sebagai otoritas
Sekolah kedokteran modern pertama di Indonesia, STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen), didirikan pada masa kolonial Belanda. Tentu saja, sejarah STOVIA tidak bisa disederhanakan sebagai institusi yang sepenuhnya buruk. Dari sekolah ini lahir tokoh-tokoh seperti dr. Cipto Mangunkusumo, dr. Soetomo, dan dr. Wahidin Soedirohoesodo, yang kemudian memainkan peran penting dalam tumbuhnya kesadaran nasional Indonesia.
Namun, pada saat yang sama, STOVIA tetap merupakan produk pemerintahan kolonial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan administrasi kesehatan Hindia Belanda. Di sinilah paradoksnya: sebuah institusi dapat melahirkan pejuang antikolonial, sekaligus dibentuk oleh logika pemerintahan kolonial.
Karena itu, ketika membicarakan warisan STOVIA, yang perlu ditelaah bukan hanya kontribusinya terhadap lahirnya elite intelektual bumiputera, tetapi juga kultur profesional yang dibentuk pada masa itu. Apakah sebagian jejaknya masih tertinggal dalam pendidikan dan praktik kedokteran Indonesia hari ini?
Salah satu pertanyaan yang layak diajukan adalah apakah pendidikan kedokteran kita sudah cukup berhasil melepaskan diri dari cara pandang lama yang menempatkan dokter sebagai otoritas tunggal dan pasien sebagai objek yang harus diarahkan, dikoreksi, bahkan didisiplinkan.
Dalam kerangka seperti itu, masyarakat cenderung diposisikan sebagai objek intervensi kesehatan, bukan sebagai mitra yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kehidupannya sendiri. Dokter dididik sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan apa yang benar bagi pasien. Cara pandang paternalistik ini tidak otomatis menghilang setelah kemerdekaan. Sebagian jejaknya masih dapat ditemukan dalam kultur pendidikan dan praktik kedokteran hingga hari ini.
Dalam pendidikan klinis, mahasiswa kedokteran dilatih dengan sangat baik untuk mencari diagnosis, memahami mekanisme penyakit, dan menentukan terapi yang tepat. Bekal biomedis yang diterima mahasiswa kedokteran hari ini tentu jauh lebih maju dibanding generasi sebelumnya. Namun, perhatian terhadap kondisi sosial yang menyebabkan seseorang jatuh sakit sering kali belum mendapat porsi yang setara.
Kita diajari cara menangani komplikasi diabetes secara rinci, tetapi tidak selalu diajak mendiskusikan bagaimana lingkungan pangan yang tidak sehat memengaruhi pola makan masyarakat. Kita belajar menghitung kebutuhan gizi anak stunting, tetapi lebih jarang membahas bagaimana upah rendah, pekerjaan informal, dan mahalnya bahan makanan bergizi membatasi pilihan keluarga miskin.
Akibatnya, ketika berhadapan dengan pasien, sebagian dokter lebih mudah menilai persoalan kesehatan sebagai kegagalan individu daripada melihat berbagai hambatan struktural yang dihadapi pasien.
Contohnya dapat dilihat pada pasien diabetes yang datang dengan komplikasi berat setelah bertahun-tahun tidak menjalani kontrol. Sangat mudah menyimpulkan bahwa pasien tersebut tidak patuh berobat. Namun, di balik keterlambatan itu bisa terdapat persoalan yang jauh lebih kompleks: biaya transportasi yang mahal, jam kerja yang tidak memungkinkan untuk kontrol, antrean layanan yang panjang, atau keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah tempat tinggalnya.
Tanpa memahami konteks tersebut, dokter berisiko melihat pasien hanya sebagai kumpulan perilaku, bukan sebagai manusia yang hidup dalam kondisi sosial tertentu.
Baca juga: Dokter di Indonesia Tidak Merata, Apa Penyebab dan Solusinya?
Kurikulum yang perlu membaca realitas sosial pasien
Persoalan ini juga berkaitan dengan posisi sosial profesi dokter di Indonesia. Sejak masa kolonial, pendidikan kedokteran turut membentuk kelompok profesional bumiputera yang memiliki status sosial lebih tinggi dibanding masyarakat kebanyakan. Warisan tersebut masih terasa hingga sekarang. Profesi dokter masih dihormati, dipercaya, dan dalam banyak situasi dianggap memiliki otoritas yang besar.
Penghormatan masyarakat terhadap dokter tentu merupakan modal sosial yang berharga. Kepercayaan publik memungkinkan dokter menjalankan pekerjaannya dengan lebih efektif. Namun, setiap privilese juga membawa tanggung jawab. Posisi yang relatif istimewa dapat menciptakan jarak sosial yang membuat pengalaman sehari-hari pasien kurang terdengar.
Dokter yang hidup dalam kondisi ekonomi relatif aman mungkin tidak selalu mudah membayangkan bagaimana rasanya harus memilih antara membeli obat, membayar ongkos transportasi, atau memenuhi kebutuhan makan keluarga. Jarak semacam ini bisa membuat nasihat medis terdengar sederhana di ruang praktik, tetapi sulit dijalankan dalam kehidupan pasien.
Karena itu, menurut saya, tantangan terbesar profesi kedokteran hari ini bukanlah kekurangan pengetahuan medis. Tantangan utamanya adalah memperluas cara pandang tentang kesehatan itu sendiri.
Kritik ini bukan ditujukan kepada setiap dokter sebagai individu. Banyak dokter di Indonesia bekerja dengan penuh empati dan mengabdikan dirinya dalam kondisi yang serba terbatas. Namun, dokter juga merupakan produk dari sistem pendidikan dan kultur profesi yang mereka tempati. Ketika faktor sosial kesehatan belum mendapat tempat yang memadai dalam pendidikan kedokteran, kecenderungan untuk melihat penyakit semata-mata sebagai persoalan individu akan terus berulang.
Karena itu, memperbaiki kesehatan di Indonesia tidak cukup hanya dengan membangun rumah sakit baru atau memperluas cakupan jaminan kesehatan. Hal-hal itu penting, tetapi pendidikan kedokteran juga perlu memberi ruang yang lebih besar bagi sejarah kesehatan, sosiologi, antropologi, dan keadilan sosial.
Dokter masa depan tidak hanya perlu memahami bagaimana penyakit terjadi di dalam tubuh. Mereka juga perlu memahami bagaimana kemiskinan, ketimpangan, lingkungan, pekerjaan, dan kebijakan publik memengaruhi siapa yang jatuh sakit, siapa yang dapat berobat, dan siapa yang akhirnya tertinggal.
Dengan bekal ilmu biomedis yang kuat dan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas sosial masyarakat, dokter dapat menjalankan peran yang lebih utuh. Bukan hanya sebagai penyembuh penyakit, tetapi juga sebagai mitra pasien dalam memperjuangkan kesehatan yang lebih adil bagi semua.
