Diskusi #HororPanasBumi Kuliti Agenda Transisi Energi, Apakah Benar-benar Bersih?
Belakangan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di berbagai daerah, relatif disorot di tengah agenda transisi energi. Sejumlah peneliti, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil menilai proyek tersebut menyisakan persoalan lingkungan dan sosial yang perlu menjadi perhatian.
Berbagai temuan tentang persoalan lingkungan dan sosial itu dipaparkan dalam diskusi peluncuran seri liputan #HororPanasBumi. Diskusi ini diselenggarakan Magdalene di Gedung Komunitas Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, (17/6). Diskusi membahas hasil peliputan Magdalene di tiga wilayah proyek Panas Bumi, yakni Ijen, Jawa Timur; Mandailing Natal, Sumatera Utara; dan Mataloko, Nusa Tenggara Timur.
Managing Editor Magdalene, Purnama Ayu Rizky, mengatakan transisi energi tidak hanya berbicara tentang penggantian sumber energi fosil menjadi energi bersih. Menurutnya, proses tersebut juga harus berlangsung secara adil, partisipatif, serta menghormati hak masyarakat.
Atas dasar itu, Magdalene menggarap liputan khusus #HororPanasBumi. Ayu mengatakan tim liputan menelaah berbagai dokumen, membaca kajian ilmiah, mengunjungi tiga wilayah proyek Panas Bumi, serta mewawancarai berbagai narasumber untuk menelusuri berbagai klaim mengenai pembangunan Panas Bumi.
Meski mengkritisi berbagai klaim tersebut, Ayu menegaskan liputan ini tidak dibuat untuk menyebarkan ketakutan. Liputan ini bertujuan menghadirkan pengalaman masyarakat yang hidup berdampingan dengan proyek Panas Bumi, terutama perempuan.
“Karena yang kami temukan di lapangan ternyata pengetahuan, resiliensi, dan solidaritas perempuan itu luar biasa sekali,” ujar Ayu.
“Perempuan terus menjaga keluarga, kemudian juga mempertahankan kehidupan dan merawat komunitas di tengah perubahan yang mereka hadapi,” imbuhnya.
Meski demikian, Ayu menegaskan resiliensi tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk membebankan seluruh proses transisi energi kepada perempuan. Berdasarkan temuan tim liputan khusus Magdalene, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak akibat pembangunan PLTP.
Baca juga: #HororPanasBumi: Menggadai Hidup Layak Warga Lingkar Panas Bumi demi Mimpi Energi (Part 1)
Beban Perempuan
Pembangunan PLTP bukan tanpa konsekuensi. Teknologi ini, menurut Koordinator Liputan Khusus Magdalene, Jasmine Floretta, dapat mencemari udara, air, dan tanah, tiga elemen yang menopang lahan pertanian dan banyak dikelola perempuan.
Temuan tersebut diperoleh dari tiga lokasi liputan, yakni Ijen, Jawa Timur; Mandailing Natal, Sumatera Utara; dan Mataloko, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Secara hirarki sosial, secara struktur sosial perempuan memang harus ke ladang gitu. Laki-lakinya itu banyaknya di lapo atau di kebun karet,” katanya.
Jasmine menjelaskan, semburan gas H2S dan meningkatnya suhu tanah akibat pengeboran memicu anomali vegetasi sehingga tanaman tidak tumbuh sehat. Di Mataloko, misalnya, kopi, jagung, dan ubi yang dikelola seorang perempuan tumbuh tanpa menghasilkan buah, padahal sebelumnya menjadi sumber penghidupan utama keluarganya.
Akibatnya, kebutuhan pangan yang semula dapat dipenuhi dari kebun kini harus dibeli di pasar.
“Yang tadinya mereka bisa sangat mandiri pangan nih bisa dari kebunnya sendiri, ladangnya sendiri mereka makan, sekarang enggak bisa. Mereka harus beli di pasar, Itu kan akhirnya jadi penambah lagi ya,” ungkap Jasmine.
Sementara di Ijen, warga mengenal fenomena tersebut sebagai busuk batang. Batang kubis mengering dan menghitam karena akar tanaman di sekitar area Panas Bumi kesulitan menyerap nutrisi.
“Lalu, ada juga cabai, cabainya itu jadi mengerdil. Tadinya itu 100 cm tingginya, sekarang cuma 60 cm,” lanjutnya.
Energy Portfolio Manager Trend Asia, Beyrra Triasdian, mengatakan temuan tersebut menunjukkan panas dari dalam tanah dapat memengaruhi kondisi tanaman. Menurutnya, pengeboran PLTP yang melubangi lapisan bumi juga berpotensi mengalami kebocoran hingga memunculkan semburan panas.
“Bayangkan bumi itu panas, dia biasanya tertutup oleh batu yang sangat tebal, tiba-tiba dilubangin. lubangnya memang bakalan melindungi panasnya untuk tidak bocor? bohong! logikanya ‘kan panasnya menyebar ke mana-mana,” pungkasnya.
Baca juga: #HororPanasBumi: Perempuan di Kaki Ijen Tanggung Ongkos Energi Hijau
Klaim Keliru
Beyrra mengungkapkan terdapat sekitar 70 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di Indonesia. Menurutnya, pembangunan tersebut bertumpu pada klaim Panas Bumi sebagai solusi penurunan emisi, meski sejumlah klaim itu dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi di lapangan.
Pada 2017, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yunus Saefulhak, yang saat itu menjabat Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), mengatakan geothermal tidak membutuhkan lahan yang luas.
Beyrra menilai, meski area yang digunakan relatif kecil, dampaknya dapat meluas. Lubang-lubang hasil pengeboran berpotensi menyebarkan panas ke area sekitar. Ia juga mempertanyakan klaim yang menyebut kondisi tanah dapat pulih dalam dua hingga tiga tahun.
“Mereka bilang, ah itu kan tidak selamanya iya tidak selamanya dua-tiga tahun, terus tiga tahun orang-orang disuruh enggak bertanam enggak hidup gitu? itu kan gak masuk akal gitu ya logika itu,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Kepala Divisi Riset dan Database Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Dini Pramita, menceritakan pengalamannya melihat “miniatur Lumpur Lapindo” di Mataloko. Menurutnya, logika pembangunan Panas Bumi masih bertumpu pada praktik ekstraktif.
“Kita bisa mengatakan ada logika kolonialisme yang bersemayam di dalam proyek-proyek panas bumi,” terang Dini.
“Melalui apa? Melalui perampasan ruang hidup, melalui perampasan sumber air, melalui perampasan ruang-ruang produksi warga,” tambahnya.
Peneliti CELIOS, Lila Puspitaningrum, mengatakan praktik tersebut juga tercermin dari distribusi listrik yang dihasilkan PLTP. Saat berkunjung ke Ijen, ia mengaku mengalami pemadaman listrik bersama warga, meski desa tersebut berada di sekitar lokasi pembangkit.
“Dekat sekali, tapi ternyata kemana jalurnya? Jalur transmisinya justru ke Bali. Untuk proyek-proyek yang lain,” tukasnya.
