Menolak Proyek Strategis Nasional demi Menjaga Tanah
Suatu hari saya bicara dengan Siria Yamtop, seorang perempuan muda Suku Muyu Are tentang mengapa dia ikut terlibat dalam penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia berulang kali menjawab, karena “hati”. Hati menurut Siria penting menentukan sikapnya atas proyek PSN yang kini sudah berubah menjadi Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Papua Selatan mencakup lahan potensial awal seluas sekitar 548.059 hektare, dengan proyeksi total cakupan wilayah proyek strategis dan food estate yang direncanakan mencapai hingga hampir 2,7 juta hektare di empat kabupaten wilayah tersebut.
Bagi Siria dan masyarakat adat lain, tanah tidak selalu dapat dipahami hanya sebagai sebidang ruang yang mempunyai nilai ekonomi. Tanah adalah ruang hidup, tempat pangan diperoleh, kebudayaan dipraktikkan, identitas diwariskan, dan hubungan dengan leluhur serta generasi mendatang dipelihara. Meskipun Siria sebagai anak yang lahir dan besar ‘di perusahaan sawit’ sudah tinggal jauh dari kampung halamannya.
“Ketakutan Siria atas PSN” tidak berdiri tunggal tapi hasil dari pengalamannya tinggal di wilayah ekstraktif yang membuatnya akrab dengan kemiskinan struktural dan ketakutannya jika anak serta cucunya kehilangan kesempatan menikmati hutan.
Selama ini soal hati dan cinta hanya saya pahami sebagai sebuah bunga-bunga. Dari diskusi tersebut munculah sebuah pertanyaan di benak saya: bagaimana jika penolakan itu juga merupakan bentuk cinta?
Baca juga: Ada Hubungan Percepatan Krisis Iklim dan Rezim Otoriter: Pelajaran dari Karhutla Kalimantan
Ancaman Proyek Strategis Nasional
Propaganda pembangunanisme dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) menggunakan wacana pertumbuhan ekonomi dan modernisasi fisik. Mega-proyek seperti bendungan, jalan tol, dan kawasan industri ditata sebagai simbol utama kemajuan bangsa. Menggunakan istilah seperti “penyerapan tenaga kerja,” “efisiensi konektivitas,” dan “pertumbuhan PDB”. Semua orang dipaksa setuju. Lantas masyarakat adat, petani, atau aktivis yang menolak proyek kerap dicap sebagai “anti-pembangunan,” “ditunggangi aktor politik,” atau “penghambat kemajuan ekonomi.”
Sepertinya kita perlu berhenti melihat kata “tidak” untuk menolak PSN semata-mata sebagai hambatan terhadap pembangunan. Bisa jadi, kata “tidak” tersebut adalah cara mereka mengatakan: kami sedang menjaga apa yang kami cintai.
Hal ini mengingatkan saya pada bell hooks tentang politik cinta. Bagi bell hooks, cinta bukan sekadar perasaan romantis. Cinta merupakan praktik yang berkaitan dengan perhatian, tanggung jawab, penghormatan, komitmen, dan keinginan untuk menciptakan kehidupan yang bebas dari dominasi. Dengan kerangka tersebut, cinta tidak selalu berarti kelembutan. Cinta juga dapat berarti perlawanan.
Jika seseorang atau sebuah komunitas mencintai ruang hidupnya, maka cinta tersebut dapat menuntut tindakan ketika ruang hidup itu berada dalam ancaman. Di sinilah teori hooks menjadi menarik ketika dibawa ke persoalan masyarakat adat yang menolak PSN.
Perlawanan terhadap PSN dapat dibaca bukan hanya sebagai penolakan terhadap sebuah proyek, tetapi sebagai usaha mempertahankan hubungan yang telah ada antara manusia, tanah, hutan, air, pangan, budaya, dan generasi berikutnya.
Baca juga: 300 Perempuan Akar Rumput Gugat UU Cipta Kerja, Pembangunan Dinilai Memiskinkan Perempuan
Cinta Sebagai Penolakan Terhadap Dominasi
Dalam perspektif hooks, cinta tidak dapat dipisahkan dari penolakan terhadap relasi dominasi. Karena itu, ketika sebuah proyek pembangunan mengubah hubungan masyarakat dengan tanah tanpa partisipasi yang bermakna, persoalannya bukan hanya soal prosedur administratif.
Persoalannya adalah: siapa yang mempunyai kuasa untuk menentukan masa depan sebuah ruang hidup? Apakah tanah hanya dapat dipahami melalui sertifikat, izin, konsesi dan keputusan administratif? Ataukah pengetahuan masyarakat yang telah hidup bersama tanah tersebut selama bergenerasi juga merupakan bentuk pengetahuan yang harus menentukan masa depan tanah?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena penelitian terbaru mengenai PSN Merauke menemukan adanya pola persoalan hak ulayat, pengakuan bersyarat terhadap masyarakat adat, dan keterlibatan masyarakat yang belum bermakna.
Baca juga: Pendekatan Keamanan Dinilai Belum Sentuh Akar Persoalan Papua
Cinta Bukan Romantisme Masyarakat Adat
Namun kita juga harus berhati-hati. Menggunakan konsep “cinta” untuk membaca perjuangan masyarakat adat tidak boleh berubah menjadi romantisme masyarakat adat sebagai komunitas yang selalu harmonis dengan alam.
Teori bell hooks pun juga tidak boleh digunakan untuk menggantikan suara masyarakat adat sendiri. Justru sebaliknya, masyarakat adat harus tetap menjadi subjek utama. bell hooks dapat membantu kita membaca dimensi etis dari perjuangan tersebut, sementara pemikiran masyarakat adat harus menjadi dasar untuk memahami apa arti tanah, kehidupan, dan tanggung jawab dalam konteks mereka.
Pada akhirnya, mungkin pertanyaannya bukan siapa yang mencintai tanah lebih besar. Jika Negara mengatakan ingin menjaga ketahanan pangan dengan PSN. Sementara Masyarakat Marind mengatakan ingin mempertahankan tanah dan ruang hidup mereka. Sejatinya keduanya berbicara tentang masa depan. Tetapi ada perbedaan mendasar: negara mungkin melihat tanah sebagai sarana untuk mencapai masa depan; masyarakat adat dapat melihat tanah sebagai bagian dari masa depan itu sendiri.
Mungkin disinilah politik cinta menjadi penting. Mencintai tanah berarti memahami bahwa tanah bukan hanya sesuatu yang kita gunakan. Tanah adalah sesuatu yang kita rawat agar kehidupan dapat terus berlangsung.
Maka ketika masyarakat adat berdiri dan mengatakan tidak kepada sebuah proyek yang menurut mereka mengancam ruang hidupnya, kita tidak seharusnya buru-buru bertanya: mengapa mereka menolak pembangunan? Kita perlu bertanya: apa yang mereka cintai sehingga mereka bersedia mempertahankannya?
Sebab terkadang, perlawanan paling radikal bukan lahir dari kebencian. Ia lahir dari cinta yang menolak menyerahkan kehidupan kepada kekuasaan.
